Selamat

Jumat, 24 September 2021

15 September 2021|18:21 WIB

Calon Guru PPPK Terkendala Soal Ujian

Dinilai lebih sulit ketimbang soal latihan dari Kemendikbudristek

Penulis: Wandha Nur Hidayat,

Editor: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi guru honorer tengah mengikuti latihan untuk mengajar. ANTARAFOTO/Syifa Yulinnas

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan sejumlah masalah dalam proses tes seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satunya ialah soal tes yang dinilai lebih sulit dibandingkan soal latihan dari Kemendikbudristek.

"Mereka melaporkan soalnya jauh dari apa yang mereka pelajari dari latihan soal yang diberikan Kemdikbudristek," ungkap Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (15/9).

Dia menuturkan kesulitan terutama pada soal kompetensi teknis. Jika dibandingkan dengan seleksi kompetensi bidang CPNS 2019, yang formatnya serupa dengan kompetensi teknis itu, rata-rata perolehan nilai peserta tidak banyak yang melampaui 50% benar.

Sementara dalam ketentuan kompetensi teknis tes PPPK itu peserta harus mencapai skor minimal (passing grade) 65%. Ambang batas yang lebih tinggi dibanding tes CPNS ini menjadi persoalan, apalagi mayoritas pesertanya ialah guru berusia di atas 35 tahun.

"P2G juga memprediksikan sejak awal, jika tingginya passing grade guru PPPK akan membuat mayoritas guru tidak lolos tes," ungkap dia.

Selain itu, Satriwan menyebut banyak peserta juga mempertanyakan passing grade yang jauh lebih tinggi untuk guru mata pelajaran tertentu. Mata pelajaran dengan passing grade paling tinggi adalah PPKn (330) dan Agama(325).

Sementara passing grade untuk guru mata pelajaran lain di bawah 300. Antara lain Bahasa Indonesia (265); Bahasa Inggris, IPA, dan Bimbingan Konseling (BK) masing-masing 270. Sedangkan, matematika hanya 205.

"Kami tidak tahu apa alasan panitia membuat ambang batas pelajaran tertentu itu jauh lebih tinggi dibanding lainnya," kata dia.

Menurut Satriwan, P2G sejak lama minta kepada Kemendikbudristek untuk memberi afirmasi lebih banyak sesuai masa mengajar dan usia. Afirmasi 15% untuk guru berusia 35 tahun lebih dan sudah mengajar minimal tiga tahun dinilai tak cukup.

"Ini tak adil, sebab memukul rata guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun, bahkan di atas 20 tahun. Mestinya afirmasi diberikan berdasarkan range lama mengabdi," ungkap dia.

Skema afirmasinya, misalnya, masa mengajar 3-5 tahun diberi afirmasi 15%, masa mengajar 6-10 tahun diberi afirmasi 20%. Masa mengajar 11-15 tahun diberi afirmasi 25%, lalu yang sudah mengajar 16-20 tahun mendapat afirmasi 30%, dan seterusnya.

Skema seperti itu dinilai perlu karena UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan manajemen ASN termasuk PPPK diselenggarakan berdasarkan asas proporsionalitas, akuntabilitas, nondiskriminatif, keadilan, dan kesetaraan.

"Artinya, kami P2G tetap memohon kepada Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan tambahan afirmasi bagi guru-guru honorer ini," tegas Satriwan.

Pelaksanaan seleksi tes guru PPPK tahap pertama dimulai Senin lalu (13/9). P2G pun menemukan sejumlah masalah teknis yang terjadi sebelum hingga hari pelaksanaan seleksi itu, dari jadwal yang terus mundur hingga situs resmi yang tak bisa diakses.

Berbagai masalah itu merupakan laporan dari P2G Kabupaten Bogor, Karawang, Sidoarjo, Blitar, Aceh Timur, Bima, dan Ende. Bahkan, ada laporan bahwa guru honorer yang sudah berhenti mengajar sejak tiga tahun lalu, namanya muncul sebagai calon peserta.

"P2G melihat ini Panselnas tidak siap. Mestinya informasinya itu sudah firm jauh-jauh hari, tidak berubah-ubah, dan link situsnya siap," kata dia. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

INFOGRAFIS

TERPOPULER