Bupati Sambas Minta Warganya Jauhi Nikah Siri

PONTIANAK – Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono meminta warganya menghindari nikah siri atau nikah di bawah tangan. Seruan ini dinyatakannya karena Bupati Satono tidak ingin jumlah janda dan duda di daerahnya semakin banyak.

"Jangan sampai janda dan duda di Sambas semakin banyak gara-gara maraknya nikah siri atau nikah di bawah tangan," ujarnya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Sidang Isbat Nikah Terpadu untuk Kecamatan Jawai, Teluk Keramat, Subah, Sejangkung, dan Tebas di Kantor Camat Jawai, Senin (26/7).

Satono menambahkan, menikah di bawah tangan juga menyangkut nasab, nasib dan nisab. Dia mengatakan, tiga poin penting yakni nasab, nasib dan nisab tidak hanya menjadi tugas Kepala Pengadilan Agama, Kepala Kemenag, Kadis Dukcapil, dan KUA. Namun butuh sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan sampai pemerintah desa. 

Kepada masyarakat Kabupaten Sambas, Satono mengingatkan, pentingnya surat nikah bagi kehidupan sehari-hari. Selain surat nikah, surat administrasi kependudukan lainnya juga tidak kalah penting.

"Kalau nikah bawah tangan nasabnya nanti tidak jelas. Nisabnya juga, kalau meninggal, masalah harta warisan bisa ribut. Nasibnya, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, bisa malang nasibnya," katanya.

Bupati ini juga menegaskan, Sidang Isbat Nikah Terpadu terus dilaksanakan sampai tidak ada lagi ditemukan pasangan yang menikah bawah tangan sehingga tidak tercatat oleh negara. 

"Sekarang penghulu tidak ada lagi dari swasta. Semuanya dinikahkan kepala KUA masing-masing. Kegiatan ini harus dilaksanakan sampai tidak ditemukan lagi pasangan suami istri yang tidak tercatat," katanya.

Seruan sama juga dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jambi. Provinsi ini terus melakukan upaya pencegahan pernikahan dini, stunting dan nikah siri dengan melaksanakan diskusi bersama para ahli dan pemangku kepentingan. Salah satunya lewat talk show yang diselenggarakan rutin. 

Kegiatan 'talk show' ini merupakan upaya dari pemerintah untuk melakukan pencegahan pernikahan dini, stunting dan nikah siri," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman di Jambi, Jumat. 

Dijelaskan Sudirman, Pemerintah Provinsi Jambi tengah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jambi. Berupaya menekan dan mencegah pernikahan dini dan nikah siri merupakan upaya untuk meningkatkan SDM masyarakat. Dikutip dari Antara, dia menekankan bahwa mencegah pernikahan dini dan nikah siri juga merupakan upaya untuk mencegah stunting. 

Upaya ini ditegaskan karena saat ini angka prevelensi stunting di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Diantaranya di Kabupaten Tanjab Barat dan Kerinci.

"Para pengantin anak memiliki risiko tinggi menghadapi berbagai permasalahan kesehatan, diantaranya tingginya angka kematian ibu setelah melahirkan serta kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami hambatan pertumbuhan atau stunting," kata Sudirman.