Selamat

Rabu, 1 Februari 2023

NASIONAL

25 Januari 2023

20:25 WIB

Buntut Gagal Ginjal Akut, Kepala BPOM Didesak Mundur

Kasus gagal ginjal akut pada anak di Tanah Air ini sudah bisa digolongkan dalam kejadian luar biasa, karena korban meninggal mencapai 200 lebih dan ratusan lainnya dirawat.

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

Buntut Gagal Ginjal Akut, Kepala BPOM Didesak Mundur
Seorang warga menjaga anaknya yang dirawat dengan dugaan gagal ginjal akut di RSUP Dr. M. Djamil, Padang, Kamis (20/10/2022). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut di Tanah Air. Bahkan, menurutnya, Kepala BPOM, Penny K Lukito perlu mundur dari jabatannya.

"Sudah selayaknya kita meminta Kepala BPOM mengundurkan diri dari jabatannya," tegas Netty dalam audiensi bersama keluarga korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) BPOM merupakan pihak yang paling berwenang memastikan obat dan makanan aman dikonsumsi masyarakat. Maka, jika ada obat dan makanan berbahaya beredar, seharusnya BPOM menjadi pihak yang bertanggung jawab.

Netty menyebut kasus GGAPA di Tanah Air ini sudah bisa digolongkan dalam kejadian luar biasa (KLB) karena korban meninggal mencapai 200 lebih dan ratusan lainnya dirawat. Bahkan, menurut Netty kasus ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan BPOM.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini menilai BPOM juga terkesan membiarkan produk farmasi dalam bentuk obat yang berbahaya diedarkan ke masyarakat dan menyebabkan kematian. Apapun alasannya, kata dia, harus ada pihak yang bertanggungjawab, salah satunya BPOM.

"Kalau secara personal dia (Ketua BPOM) menolak (mundur), kita bisa ajukan ke presiden untuk mencopot dia. Ini kejahatan kemanusiaan. Kami ada di belakang para korban," jelas Netty.

Anggota Tim Advokasi Kemanusiaan untuk Korban GGAPA, Al Araf menyampaikan pihaknya sudah mengadukan persoalan kasus ini ke Komnas HAM dan Ombudsman sebelum mengadu ke DPR.

Harapannya para korban bisa mendapat keadilan dan kepastian dari pemerintah ataupun pihak yang bertanggungjawab lainnya. Lantaran sampai saat ini beberapa korban masih dirawat di rumah sakit dengan biaya yang membengkak.

"Karena banyak hal yang harus diselesaikan untuk memastikan keadilan kepada korban. Kasus ini belum selesai, ada hak atas kesehatan yang diabaikan," papar Al Araf.

Ia menambahkan, pemerintah juga terkesan tidak memperhatikan para korban, sebab sejak kasus pertama sampai saat ini tidak ada satupun pejabat yang menjenguk atau memberi bantuan. Menurutnya pemerintah tidak punya sensitivitas dan memahami korban.

"Kalau di negara lain Menteri Kesehatan (Menkes) sudah mundur, bahkan pejabat lainnya juga. Para pejabat di sini justru menyakiti korban lewat pernyataannya," tutur Al Araf.

Ia menjabarkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang diinginkan oleh para keluarga korban. Pertama, mereka mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus ini.

Kemudian yang kedua, meminta DPR mendesak Kemenkes menetapkan kasus GGAPA ini sebagai kejadian luar biasa (KLB). Ketiga, mendesak pemerintah memulihkan hak korban, baik yang meninggal dan yang masih menjalani perawatan.

"Karena biayanya tinggi dan effort sangat besar. Para korban yang saat ini masih hidup bisa ke enam poliklinik berbeda dalam satu pekan. Dampaknya luar biasa bagi anak yang masih hidup," ucap Al Araf.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER