BNPB Kurang Helikopter Akibat Perang Rusia-Ukraina

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, helikopter untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini berkurang akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Kepala BNPB, Suharyanto menjelaskan, untuk saat ini ada 24 helikopter yang digunakan untuk karhutla. Padahal, saat El Nino 2023 pernah hampir sampai 50 helikopter digunakan untuk water bombing.

“Cuma sekarang agak susah karena helikopter-helikopter ini didatangkan dari Ukraina dan Rusia, kebetulan mereka perang sendiri, dipakai perang, jadi sementara untuk mendukung karhutla di Indonesia ini agak berkurang,” papar Kepala BNPB, dalam Rapat Monitoring Karhutla bersama Menteri Kehutanan secara daring, Senin (28/7).

Namun, dia berharap, 24 helikopter yang ada sudah cukup untuk memadamkan api karhutla. Pasalnya, kondisinya tahun ini tidak terjadi El Nino, namun hanya kemarau basah.

Baca juga: BNPB Diminta Gunakan Helikopter Atasi Karhutla

Adapun dalam rencana pengendalian dan pendampingan penanggulangan karhutla 2025, dukungan operasi udara melalui 24 helikopter ini terbagi untuk dua tugas, yakni 10 patroli dan 14 water bombing.

Untuk pembagian daerah penanggulangan karhutla lewat udara ini terbagi dalam enam wilayah, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Suharyanto mengatakan, meski helikopter ini sudah ditempatkan di daerah masing-masing, namun masih bisa berpindah-pindah tergantung kebutuhan.

“Contoh kemarin di Riau itu ada enam. Tapi karena sekarang sudah terkendali, dua yang dari Riau kita geser ke Palembang. Nah, nanti juga Jambi. Prediksi dari BMKG Jambi juga mulai apinya cukup banyak, sekarang hanya ada dua helikopter water bombing nanti kalau kurang kita tambah,” jelas dia.

BNPB Ingatkan Pemda Kalbar
Kepala BNP juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) akan Perda Kalbar Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dalam Perda tersebut mengatakan pembukaan lahan dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Kepala BNPB minta Pangdam dan Kapolda Kalbar benar-benar mengawasi saat pembukaan lahan dengan cara membakar itu dilakukan.

Meski disebutkan lahan yang dibakar itu bukan lahan gambut, tetapi Suharyanto menyampaikan hal itu tetap tak bisa diremehkan.

Suharyanto mengatakan, BNPB tidak memiliki kapasitas untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pembukaan lahan perladangan di Kalbar dengan cara dibakar.

“Tentu saja para gubernur ini juga menetapkan membuka lahan boleh dibakar ini demi kepentingan masyarakat,” lanjut dia.

Dia menyarankan, Pemda Kalbar mencontoh Pemda Jambi, yang membuka lahan dengan mengerahkan alat berat.

Suharyanto berharap Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni bisa memberikan arahan mengenai pembukaan lahan perladangan di Kalbar dengan cara dibakar ini.

Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pembukaan lahan perladangan dengan cara dibakar memerhatikan beberapa hal. Di antaranya, pembukaan lahan perladangan dapat dilakukan dengan pembakaran terbatas dan terkendali paling luas dua hektare per kepala keluarga. 

Pembakaran dilakukan dengan cara membuat sekat bakar untuk mencegah penjalaran api, menyediakan peralatan pemadam api, memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran. 

Lalu, pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan. Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat.