Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

14 Oktober 2021|08:53 WIB

BNPB: 17.032 Bencana Alam Terjadi Dalam Lima Tahun Terakhir

Korban meninggal paling banyak diebabkan oleh gempa bumi dan tsunami. Sedangkan korban mengungsi paling banyak disebabkan oleh banjir

Oleh: Leo Wisnu Susapto

ImageIlustrasi. Petugas BNPB mengevakuasi korban bencana. dok. Antara Foto

AMBON – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam lima tahun terakhir terjadi 17.032 peristiwa bencana alam di Indonesia. Ribuan peristiwa tersebut menyebabkan 30.139.694 jiwa mengungsi, 28.928 jiwa luka-luka, 6.655 jiwa meninggal dan 1.043 jiwa hilang hingga saat ini.
 
"Dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 telah terjadi lebih dari 10 ribu kejadian bencana alam di Indonesia, didominasi oleh bencana cuaca ekstrem, kemudian banjir dan tanah longsor," kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati seperti dikutip Antara di Ambon, Rabu (13/10).
 
Ia mengatakan, berdasarkan potensi dan dampak yang diakibatkan, BNPB memetakan bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam 10 tipe. Antara lain, gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, gempa bumi dan tsunami, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gelombang pasang dan abrasi, kekeringan, banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem.

BNPB mencatat, bencana alam terbesar adalah bencana cuaca ekstrem sebanyak 5.436 kejadian. Disusul banjir 4.936 kali, tanah longsor 3.835 kali, karhutla sebanyak 2.144 kali, gelombang pasang dan abrasi ada 147 kejadian. Kemudian gempa bumi sebanyak 109 kali, erupsi gunung api 85 kali terjadi, tsunami satu kali, dan gempa bumi yang menghasilkan tsunami satu kali.
 
Kejadian tersebut menyebabkan 30.139.694 jiwa terpaksa harus mengungsi. Lalu 28.928 jiwa mengalami luka-luka, 6.655 jiwa meninggal dunia dan 1.043 orang dinyatakan hilang hingga saat ini.
 
Lalu, sebanyak 1.682.981 jiwa (56,57%) mengungsi karena banjir, 829.008 jiwa (27,87%) akibat gempa bumi, 181.366 jiwa (6,10%) karena gempa bumi dan tsunami. 

Selanjutnya, 165.003 jiwa (5,55%) akibat letusan gunung api, 52.737 jiwa (1,77%) akibat tanah longsor, 42.325 jiwa (1,42%) karena tsunami, 18.819 jiwa (0,63 %) akibat cuaca ekstrem, 2.418 jiwa (0,08 %) akibat gelombang pasang dan abrasi, dan 154 jiwa (0,01%) mengungsi karena karhutla.
 
Sementara untuk korban meninggal dunia akibat bencana alam didominasi oleh gempa bumi dan tsunami sebanyak 3.674 jiwa (55,2 %). Disusul banjir sebesar 963 jiwa (14,5%), 757 jiwa (11,4%) akibat gempa bumi dan 663 jiwa (10,0%) akibat tanah longsor.
 
 "Selain bencana alam yang telah terpetakan, pemerintah telah menetapkan penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional non-alam pada 13 April 2020," ucap Raditya.

Dikatakannya lagi, bencana alam yang terjadi selama 2016-2020 juga menyebabkan dampak rusaknya rumah warga dan fasilitas umum. Tercatat ada 596.661 rumah rusak, 165.542 di antaranya rumah rusak berat dan tidak bisa ditinggali lagi, 112.412 rusak sedang dan 318.707 rusak ringan.


Sementara total fasilitas umum yang rusak sebanyak 15.778, 7.632 bangunan di antaranya adalah fasilitas pendidikan, 4.331 fasilitas peribadatan dan 995 adalah fasilitas kesehatan.

"Korban meninggal paling banyak diakibatkan oleh gempa bumi dan tsunami, korban mengungsi paling banyak disebabkan oleh banjir, sedangkan kerusakan rumah paling banyak diakibatkan oleh gempa bumi," katanya.

Kesadaran Kolektif
Raditya menyebutkan, kesadaran kolektif terhadap risiko bencana menjadi tonggak utama terhadap mitigasi dan penanggulangan peristiwa tersebut.
 
"Paling penting sekarang masyarakat harus tahu mereka ada di mana, risiko dan strategi apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana," ujarnya. 

Seminar tersebut digelar untuk memeriahkan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2021 yang dipusatkan di Kota Ambon. Ia mengatakan, Indonesia memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi, salah satunya adalah gempa karena menjadi bagian dari wilayah cincin api Pasifik.
 
Menurut dia, dampak korban jiwa, sosial ekonomi, termasuk kerusakan infrastruktur yang dihasilkan, perlu diantisipasi. Karena itu, ujarnya, sosialisasi kebencanaan dan bagaimana memitigasi bencana harus gencar dilakukan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.
 
"PR kita bersama adalah bagaimana masyarakat yang hidup di wilayah berisiko tinggi atau rawan bencana tahu menyelamatkan dirinya," ujar dia.
 
Dikatakannya lagi, seminar internasional tentang literasi kebencanaan di Ambon dalam rangka PRB Dunia diperingati setiap 13 Oktober. Kegiatan itu digelar sebagai respons terhadap upaya mitigasi bencana.
 
"Menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah, khususnya BNPB, memberikan pemahaman risiko bencana melalui sosialisasi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat," ujar Raditya Jati.
 
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Maluku Margareth Samson mengatakan Maluku dalam sejarahnya pernah terkena tsunami pada 1950. Peristiwa itu dikisahkan secara turun-temurun dalam lagu "banjir galala".

Tsunami dahsyat tahun 1950 yang menimpa Desa Galala-Hative Kecil masih terus diperingati oleh warga setempat dalam ibadah syukur setiap tanggal 8 Oktober. Ibadah syukur juga menjadi cara bagi mereka untuk menyadari bahwa wilayahnya rawan bencana, dan di masa lalu para leluhur telah mengalaminya.
 
"Kami berharap sejarah kebencanaan juga dapat diterjemahkan dan memenuhi perpustakaan kami di sini," katanya.

 



Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Herry Jogaswara mengatakan, masyarakat perlu belajar dari warisan ingatan kolektif terkait bencana. Hal ini untuk menjadi pembelajaran dalam upaya pengurangan risiko bencana di masa mendatang.
 
"Kami merasa, ingatan kolektif itu tidak boleh hanya berhenti dicatat tapi kemudian ingatan itu harus ditransformasi menjadi tindakan keseharian dalam pengurangan risiko bencana," imbuhnya.

Ia mengatakan, kondisi geografis menjadikan Indonesia berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Salah satu peristiwa besar dalam catatan sejarah adalah letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 atau 138 tahun silam yang telah memicu tsunami besar dan memakan banyak korban jiwa.
 
Peristiwa besar itu, katanya, telah meninggalkan ingatan-ingatan kolektif kepada masyarakat. Misalnya cerita rakyat tentang seseorang yang sangat kesepian karena harus hidup sendiri pasca kejadian letusan itu, dan ombak dari tsunami yang menghantam warga. Cerita rakyat itu melukiskan tingkah laku orang menghadapi bencana dan dampak yang dirasakan.
 
Peristiwa tsunami di Selat Sunda pada 22 Desember 2018, kata dia, juga merupakan bencana yang telah memberikan kenangan yang sama. Menurut dia ingatan atau memori kolektif dari kejadian bencana itu perlu diingat sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk pengurangan risiko bencana ke depan.
 
Oleh karena itu, edukasi masyarakat pada pengayaan pengetahuan lokal khususnya terkait Gunung Krakatau menjadi perhatian penting untuk memperkaya khasanah pengetahuan bagi masyarakat lokal sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

Ia menambahkan masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana harus diedukasi dan diberikan materi yang berkaitan dengan kebencanaan.
 
"Pendidikan bencana ini juga sifatnya kontekstual dan harus selalu diperbarui," tutur Herry Jogaswara.

 

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA