BGN Rerspons Temuan Ompreng MBG Palsu

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi aksi Polres Metro Jakarta Utara yang menggerebek rumah toko (ruko) di daerah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara (Jakut) karena memproduksi ompreng atau nampan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) palsu dengan logo BGN.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan, tidak ada keharusan ompreng dalam program MBG mesti mencantumkan logo lembaga yang dia pimpon.

“Tidak pernah meminta atau mengharuskan ada logo BGN. Jadi, itu adalah kriminal murni,” kata dia usai mengisi acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025, di Jakarta, Senin (3/11).

Menurut Dadan, pencantuman logo BGN dilakukan pengusaha karena ingin agar produk omprengnya laris.

Sebelumnya, ruko yang menjual ompreng di Jakut itu diduga melakukan perdagangan ilegal. Tak hanya penggunaan logo BGN, omprengan-nya juga menggunakan label SNI da logo halal palsu.

Baca juga: BGN Ungkap Alasan Food Tray MBG Masih Impor 

Selain itu, ompreng yang ditemukan di ruko tersebut diduga merupakan barang impor dari China yang diberi label 'Made in Indonesia'.

Hingga kini, polisi masih mendalami keaslian produksi ompreng MBG tersebut, termasuk soal kabar nampan berasal dari China.

BGN telah menetapkan standar penggunaan bahan stainless steel untuk ompreng MBG yakni tipe 201 dan 304 yang terbuat dari campuran besi, kromium, atau nikel, dalam kadar aman untuk peralatan makan sehari-hari.

BGN mengutamakan pengadaan ompreng MBG dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Namun, BGN juga impor penggunaan ompreng untuk MBG karena produksi lokal masih belum memadai guna melancarkan program MBG.

BGN Ajak PKS
Kepala BGN mengajak kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan tidak hanya jadi pengawas.

Dadan mengatakan di DKI Jakarta daerah terpencil seperti Kepulauan Seribu yang bisa menjadi peluang untuk membangun SPPG. Begitu selesai akan disewa oleh BGN untuk empat tahun ke depan.

Dadan menyebutkan, dari 14.004 SPPG yang dibangun sejauh ini, kemungkinan sudah ada yang dibangun oleh kader PKS.

Di samping itu, kata Dadan, pemenuhan rantai pasok MBG yang semakin lama semakin membesar, membuka peluang besar untuk dimanfaatkan berbagai pihak, tak terkecuali bagi kader PKS.