Awali 2024, MK Luncurkan Empat Buku Hakim Konstitusi

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) RI meluncurkan empat buku yang ditulis oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani, mantan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan mantan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Empat judul buku yang diluncurkan tersebut adalah Ora Et Labora: Perjuangan dan Pergulatan Anak Tarutung Menjadi Pengadil oleh Manahan M.P. Sitompul dan 70 Tahun Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. Dalam Pusaran Kehidupan dan Supremasi Konstitusi oleh Wahiduddin Adams. Kemudian, Keamanan Nasional dan Perlindungan HAM: Dialektika Kontraterorisme di Indonesia oleh Arsul Sani serta Membiasakan yang Benar: Kumpulan Tulisan dan Kesaksian Sahabat oleh Wahiduddin Adams.

“Saya yakin, dengan peluncuran buku pada pagi hari ini, kita semua akan mendapatkan wawasan yang baru yang lebih berharga dibanding wawasan kita yang ada pada saat ini,” kata Ketua MK Suhartoyo di saat peluncuran buku tersebut di Gedung MK RI, Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan, menulis buku memang menjadi tradisi di MK, terlebih di kalangan hakim konstitusi. Di sisi lain, dia meyakini membaca buku akan menambah khazanah pemikiran, yakni dari tidak tahu menjadi tahu. Untuk itu, Suhartoyo berharap judul-judul yang diluncurkan pada hari ini tidak menjadi buku terakhir yang ditulis oleh Wahiduddin Adams dan Manahan M.P. Sitompul.

“Saya yakin, kita masih berharap Yang Mulia Bapak Wahid akan melanjutkan aktivitas sebagai dosen. Demikian juga Yang Mulia Pak Manahan, saya kira dalam keseharian masih banyak ide gagasan dan pikiran-pikiran yang bisa dituangkan dalam buku,” imbuhnya.

Sementara bagi Arsul Sani, Suhartoyo meyakini, buku yang diluncurkan tersebut merupakan awal yang baik. Adapun, Arsul Sani dilantik sebagai hakim konstitusi di Istana Negara pada hari ini, Kamis, menggantikan Wahiduddin Adams.

“Demikian juga Pak Arsul, ini merupakan awal yang sangat baik, kebetulan beliau hobinya menulis,” tutur Suhartoyo.

Lebih lanjut, dalam sambutannya, Suhartoyo menyoroti salah satu buku yang ditulis Wahiduddin Adams, yaitu Membiasakan yang Benar: Kumpulan Tulisan dan Kesaksian Sahabat. Dari buku tersebut, kata dia, dapat diambil pelajaran bahwa sesuatu yang benar perlu dibiasakan, bukan justru membenarkan sesuatu yang sudah biasa dilakukan.

“Karena apa? Karena membenarkan sesuatu yang biasa itu masih belum teruji kebenarannya. Tapi ketika kemudian membiasakan sesuatu yang benar, itu sesuatu yang pasti sudah teruji kebenarannya,” ujarnya.

Pelantikan Arsul Sani
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus senior Arsul Sani menjadi Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/1).

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjalankan segala aturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD RI 1945, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Arsul ketika mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Jokowi.

Arsul Sani dilantik sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 102 P Tahun 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Keppres tersebut ditetapkan pada 24 Oktober 2023. Mengutip laman Mahkamah Konstitusi RI, Arsul diajukan DPR sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams yang purnatugas karena memasuki usia pensiun Hakim Konstitusi, yakni 70 tahun pada 17 Januari 2024.

Arsul yang lahir di Pekalongan, 8 Januari 1964 merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum diajukan menjadi hakim konstitusi. Arsul mengenyam pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dia melanjutkan studinya dengan menempuh pendidikan Magister Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi The London School of Public Relations, lalu merampungkan pendidikan Doktor dengan jurusan Justice & Policy di Glasgow Caledonian University. Arsul memberikan kontribusi dalam dunia hukum dan politik Indonesia, mulai dari aktif dalam berbagai organisasi hingga Lembaga Bantuan Hukum.

Bukan hanya itu, perjalanan panjang Arsul sebagai politisi terbukti dengan mengemban sejumlah jabatan di DPR dan MPR. Sebelum terpilih menjadi Hakim Konstitusi, Anggota Komisi III DPR RI, Wakil Ketua MPR RI, serta pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan.