Selamat

Kamis, 1 Desember 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

02 Maret 2022

19:20 WIB

Aturan Pencairan JHT Direvisi, Anggota DPR Harapkan Ini

Keputusan merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sudah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

Aturan Pencairan JHT Direvisi, Anggota DPR Harapkan Ini
Ilustrasi gedung DPR. Antara

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo mengapresiasi keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Namun dia berharap semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, stakeholder dan pemerintah, dalam proses revisi dapat merumuskan aturan yang terbaik. 

"Kita juga berharap revisi berjalan baik dan bisa diterima seluruh pihak. Yang jelas instruksi dari presiden itu mempermudah pencairan JHT," tutur Rahmad kepada Validnews, Rabu (2/3).

Menurutnya, keputusan Ida Fauziyah merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sudah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ibu Menteri memang menjalankan perintah dan instruksi dari presiden untuk merevisi serta memberi kemudahan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang ada dalam Permenaker Nomor 2," ujar Rahmad.

Ia menjelaskan, intruksi itu muncul lantaran Presiden Jokowi ingin para pekerja mendapat kemudahan dalam pencairan JHT. Keputusan itu juga berdasarkan masukan dan suara dari para pekerja serta parlemen yang meminta Permenaker tersebut direvisi.

Oleh karena itu, kata dia, para pekerja tidak perlu khawatir selama proses revisi Permenaker Nomor 2 tahun 2022 tersebut berjalan. Sebab para pekerja tetap bisa mencairkan dana JHT sebelum usia 56 tahun, lantaran aturan kembali mengacu pada aturan yang lama, yakni Permenaker Nomor 19 tahun 2015.

"Saya kira sudah tepat dilakukan revisi terhadap Permenaker Nomor 2 itu. Dan pemerintah sekarang sedang berproses merevisi ya, bukan wacana. Saya apresiasi itu," ucapnya.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kemenaker saat ini aktif melakukan diskusi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemenaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam proses revisi tersebut, Ida menuturkan, saat ini sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja/buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Program JKP ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta, yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.

"Dengan demikian saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP," ungkap Ida.

Di samping itu, saat ini juga aturan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) akan dikembalikan ke aturan lama. Ia memastikan nantinya proses pencairan JHT akan dipermudah.

"Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim atau pencairan JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan akan dipermudah," tandas Ida. 




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER