Anggota DPR Menangis Dengar Pernyataan Fadli Zon Soal Pemerkosaan 1998

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menangis histeris saat membahas pemerkosaan tahun 1998 bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Esti menilai Fadli Zon tidak memiliki kepekaan terhadap para korban pemerkosaan.

"Semakin Pak Fadli Zon ini bicara kenapa saya semakin sakit ya soal pemerkosaan. Ini menunjukkan Pak Fadli Zon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi para korban," kata Esti sambil terisak di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

Ia menilai, penjelasan Fadli Zon terkait pemerkosaan tahun 1998 hanya teoritis dan tidak menggunakan hati nurani dalam melihat masalah yang ada. Esti khawatir pernyataan Fadli Zon justru semakin membuat para korban terluka dan trauma.

"Menurut saya penjelasan yang teoritis ini justru akan membuat luka dalam. Persoalan (pemerkosaan) itu terjadi, maka harus diakui," cetus Politikus PDIP ini.

Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Criesty Barends, juga ikut menangis saat interupsi dalam penjelasan Fadli Zon soal kasus pemerkosaan 1998. Ia menuntut untuk Fadli Zon segera meminta maaf atas semua pernyataannya.

Ia menekankan, diksi 'massal' yang enggan diakui oleh Fadli Zon tidak masuk akal. Lantaran, korban pemerkosaan tahun 1998 lebih dari satu dan puluhan, maka menurutnya sudah layak disebut 'massal'.

"Satu kasus saja sudah banyak. Enggak masuk akal soal diksi 'massal', ini lebih dari satu kasus, Pak. Bapak tidak manusiawi! Minta maaf, Pak!" tegas Mercy.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon pun merespons dengan menyampaikan permintaan maaf jika dianggap tidak sensitif dalam memberi pernyataan terkait pemerkosaan tahun 1998. Dia menegaskan bahwa pandangan pribadinya tetap mengutuk dan mengecam kejadian tersebut.

Walaupun, menurut Fadli, diksi 'massal' yang disampaikan memang masih harus ditelusuri lebih lanjut. Kendati demikian, Fadli mengakui memang terjadi pemerkosaan pada kerusuhan Mei 98.

"Saya minta maaf kalau dianggap tidak sensitif, tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Cuma secara spesifik tadi kalau ada perbedaan terkait diksi 'massal' yang menurut saya pendapat pribadi, harus lebih teliti lagi ke depan supaya lebih akurat," papar Fadli.

Lebih lanjut, Fadli Zon juga memastikan tidak ada maksud atau kepentingan lain dalam penulisan ulang sejarah ini, termasuk dugaan akan mereduksi kenyataan sejarah yang sudah ada. Namun, Fadli menekankan agar semua fakta sejarah mesti berlandaskan fakta hukum.

"Tidak ada maksud lain dan kepentingan untuk mereduksi sejarah kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan apalagi sudah ada dukungan hukum. Pelaku juga kalau ada, bisa dihukum, bisa ditelusuri," tutur Fadli.