Selamat

Rabu, 5 Oktober 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

23 September 2022

19:48 WIB

Anggota DPR Harap Pengadaan Mobil Dinas Listrik Tak Perberat APBN

APBN diharapkan dapat digunakan untuk program-program yang lebih mengutamakan rakyat

Penulis: Gisesya Ranggawari,

Editor: Nofanolo Zagoto

Anggota DPR Harap Pengadaan Mobil Dinas Listrik Tak Perberat APBN
Sebuah mobil mengisi listrik di SPKLU PLN Purwosari, Solo, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penggunaan kendaraan dinas listrik untuk kendaraan dinas merupakan kebijakan buruk. 

Karena, pengadaan kendaraan dinas listrik ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara di saat bersamaan, masyarakat dipaksa berhemat dan menderita karena subsidi BBM dicabut.

"Saat subsidi BBM dicabut, elite ganti mobil dengan mobil listrik. Ini kebijakan yang buruk," ujar Mardani kepada Validnews di Jakarta, Jumat (23/9).

Menurut dia, kebijakan ini akan memperberat APBN dan menambah beban negara. Makanya, kalau pemerintah tetap ngotot, dia mengusulkan penyediaan kredit tanpa bunga untuk pengadaannya. Jadi, APBN tidak terganggu.

Mardani berharap APBN digunakan untuk program-program yang lebih mengutamakan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan golongan elite atau pejabat semata.

"Sebenarnya kan ada cara lain dengan menyediakan kredit tanpa bunga untuk migrasi ke listrik. Dicoba saja dan dikaji dahulu," imbuh Ketua DPP PKS ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian menilai, pemerintah seharusnya menyelesaikan produksi baterai electronic vehicle atau baterai kendaraan listrik (EV) sebelum menentukan kebijakan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. 

Menurutnya peraturan tersebut terbilang dipaksakan karena kondisi Indonesia yang masih melakukan impor baterai. Politisi Partai Gerindra ini menyebut kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas baru bisa diterapkan ketika Indonesia sudah memiliki produksi baterai EV.

"Kondisi sekarang masih impor baterai. Ini kok malah dipaksakan mau mengganti kendaraan dinas ke kendaraan listrik, padahal kita masih impor baterai. Kita selesaikan dulu soal produksi baterai EV, baru masuk ke kebijakan," cetus Ramson.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan penggunaan kendaraan listrik untuk mobil dinas pemerintahan. 

Kebijakan ini dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik bebasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Instruksi ini ditujukan ke seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER