Anggaran Rumah Tangga Gubernur NTB Rp10 Miliar

MATARAM - Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) heran degan anggaran kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur lebih dari Rp10 miliar. Sementara, anggaran daerah saat ini terbatas akibat dampak pandemi covid-19.

"Saya heran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tembus Rp10 miliar lebih," ujar anggota Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Mustafa di Mataram, Jumat (13/5) seperti dikutip dari Antara.

Komisi I juga DPRD sudah menanyakan akan anggaran tersebut pada rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, bersama Biro Umum Setda.

Dalam rapat pada Rabu (11/5) itu, kata Najamuddin semua anggota Komisi I kaget terkait anggaran kebutuhan rumah tangga tersebut.

"Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp420.64 juta. Memang pakaian dinas kualitas apa yang dibeli, sehingga jumlahnya sebesar itu," tanya Najamuddin.

Ia lalu merinci, item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp4.314.974.577. kemudian, penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp2.017.189.249.

"Lima item ini sudah mencapai Rp10 miliar lebih. Yang menjadi pertanyaan, fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar. Mestinya ini dulu yang perlu di recofusing," ucapnya.

Najamuddin menambahkan, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui satu program, sembilan kegiatan dan 42 sub-kegiatan. Adapun, capaian indikator kinerja kegiatan bidang administrasi pemerintahan pada Biro Umum Tahun 2021, total realisasi sebesar Rp134.073.978.735, dari pagu Rp142.297.697.545.

"Angka Rp142 Miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga," tegas Najamuddin.

Oleh sebab itu, Najamuddin meminta kepada Biro Umum supaya dalam perencanaan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilakukan lebih rinci agar tidak terkesan berlebihan di saat kondisi APBD kritis.

"Ini aneh. Saat semua mata anggaran di recofusing, tapi anggaran kebutuhan kepala daerah justru tidak," tutur anggota DPRD NTB Dapil Kabupaten Lombok Timur ini.

Pertanyaan sama diajukan anggota DPRD NTB Ruslan Turmudzi. Menurut dia, kondisi keuangan daerah dalam dua tahun terakhir terdampak akibat pandemi covid-19. Belum lagi APBD NTB saat ini masih menanggung utang Tahun 2021 yang nilainya mencapai Rp227 miliar lebih dan harus dibayarkan di Tahun 2022.

"Ini menjadi keprihatinan kita bersama di tengah kondisi tidak menentu dan utang ada anggaran sebesar itu. Justru anggaran untuk masyarakat minim," sambung dia.

Kondisi APBD NTB tidak sehat akibat adanya tanggungan utang kepada pihak ketiga sebesar Rp227,6 miliar yang belum bisa dibayar di APBD 2021, sementara pada bulan Mei 2022 sudah harus dibayarkan.

Utang ini muncul karena Pemprov NTB pada akhir Desember 2021, tidak punya cukup uang untuk membayar seluruh program kegiatan.