AMSI Minta Media Massa Terapkan Standar Etika Tertinggi

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia, Wahyu Dhyatmika, mengimbau media massa di Indonesia untuk mengedepankan standar etika tertinggi untuk memastikan integritas penyampaian informasi. 

Ia menilai, peran media massa arus utama sebagai clearing house of information semakin penting, khususnya dalam situasi keamanan Indonesia yang tidak kondusif akibat makin tingginya frekuensi bentrokan antara massa dan aparatur penegak hukum.

"Para awak redaksi dan penerbit media harus memastikan agar misinformasi dan disinformasi tidak meluas, dan tidak berujung pada penyebaran aksi kekerasan hingga mengorbankan nyawa," kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Selasa (2/9) di Jakarta.

Wahyu melanjutkan, media massa mesti mewaspadai upaya penyebarluasan provokasi, ujaran kebencian (hate speech), dan hoaks serta menjaga agar percakapan publik di media sosial dan aplikasi percakapan tetap konstruktif dalam kerangka penyampaian aspirasi publik yang demokratis. 

"Kami menyadari bahwa institusi pers sebagai pilar keempat demokrasi, dituntut oleh publik untuk bisa berperan mewujudkan integritas informasi," ucapnya.

Maka dari itu, Wahyu mengingatkan pengelola media untuk memastikan keberadaan ekosistem informasi yang menyediakan informasi secara akurat, terpercaya, dan bisa diandalkan.

Dia yakin, dengan begitu bisa mendorong terciptanya masyarakat demokratis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurutnya peran tersebut sangat vital di tengah krisis kepercayaan yang saat ini sedang terjadi. 

Wahyu menyebut, setidaknya ada tiga poin seruan yang diterbitkan AMSI untuk media massa di Indonesia. Pertama, semua pengelola media massa dan para jurnalisnya harus berkomitmen menerapkan standar etika jurnalistik tertinggi dalam peliputan dan publikasi berita terkait aksi demonstrasi dan situasi terkini di tengah situasi yang tidak menentu. 

Kedua, media massa dan jurnalisnya harus menjaga integritas informasi, dan memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang faktual, terverifikasi, dan tidak bias, bebas dari manipulasi atau distorsi. 

"Hal tersebut merupakan prinsip kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan demokrasi," imbuh Wahyu.

Ketiga, media massa harus menerapkan disiplin verifikasi dalam pembuatan semua produk jurnalistiknya serta aktif melakukan cek fakta untuk menyanggah misdisinformasi yang marak beredar, termasuk yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan deepfake. 

"Kami berharap semua pengelola media, terutama anggota AMSI di seluruh Indonesia, menaati pernyataan terbuka ini," tegas Wahyu.

"Keberhasilan media menjalankan fungsi publiknya dalam situasi yang tidak kondusif ini, pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan semua pemangku kepentingan," sambungnya.

Modal Kredibilitas
Pakar Komunikasi, Hendri Satrio mengatakan, media massa masih punya modal besar berupa kredibilitas dan rekam jejak dalam penyampaian informasi. Berbeda dengan media sosial yang bisa menayangkan apa saja tanpa filter.

"Media massa punya mekanisme check and balance yang membuat informasinya relatif lebih teruji," ujar Hendri yang akrab disapa Hensat kepada Validnews, Selasa (2/9).

Ia melanjutkan, di tengah situasi demonstrasi yang rawan hoaks, media bisa menunjukkan posisinya sebagai penjaga akurasi dengan menyajikan fakta lapangan yang lengkap. Di sisi lain, publik juga harus memahami beda media pers atau buzzer.

Menurut dia, derasnya arus informasi dari media sosial sering kali lebih dulu sampai ke masyarakat dibandingkan pemberitaan media arus utama. Hal itu mendorong publik untuk lebih dulu melihat dan mencari informasi melalui media sosial.

"Tapi, di saat krisis seperti ini justru media yang punya reputasi, jaringan wartawan di lapangan, serta prosedur verifikasi yang baik akan menjadi rujukan penting bagi masyarakat untuk memilah mana informasi yang benar dan mana yang hoax dan cenderung bernada provokasi," tutur Hensat.