Selamat

Rabu, 5 Oktober 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

23 September 2022

19:18 WIB

Aduan Ke LPSK Tahun Ini Cetak Rekor Tertinggi

Jumlah aduan yang masuk pada periode Januari hingga Agustus 2022 mencapai 4.571 permohonan, tertinggi dalam 14 tahun terakhir

Editor: Faisal Rachman

Aduan Ke LPSK Tahun Ini Cetak Rekor Tertinggi
Ilustrasi. Pegawai memperlihatkan nomor pengaduan LPSK. dok.Antara Foto/Wahyu Putro A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan, jumlah aduan yang masuk ke instansi tersebut mulai Januari hingga Agustus 2022 meningkat drastis. Bahkan, menjadi rekor tertinggi sejak 14 tahun terakhir.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyebutkan, jumlah aduan yang masuk pada periode Januari hingga Agustus 2022 mencapai 4.571 permohonan. Sementara itu, permohonan yang masuk pada tahun 2021 tercatat hanya 3.027.

"Angka ini menjadi rekor baru karena selama 14 tahun berdiri, permohonan tiap tahunnya sekitar 2.000 kasus," ujarnya, Jumat (23/9).

Dari jumlah aduan pada tahun 2021 tersebut sebanyak 2.182 orang, di antaranya mengajukan permohonan perlindungan dan 845 mendapatkan bantuan konsultasi hukum. Lebih rinci, pengaduan yang masuk melalui nomor WhatsApp (WA) mencapai 1.444 permohonan, melalui surat 1.207 permohonan, 224 datang langsung ke LPSK, dan melalui surat elektronik 80 permohonan pada tahun 2021.

Di pertengahan tahun 2022, kata Edwin, jumlah aduan sudah mencapai 3.000 permohonan. Sampai Agustus, bahkan tercatat 4.571 permohonan. Namun, menurutnya, peningkatan jumlah permohonan tersebut, tidak serta karena adanya kasus Ferdy Sambo.

"Ini bukan karena Sambo, loh," sergahnya.

Ribuan permohonan yang masuk juga mengadukan soal yang beragam. Di antaranya, kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 2.757 permohonan. Kemudian terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 507 permohonan, dan sisanya merupakan permohonan tindak pidana lain, termasuk kasus investasi bodong.

LPSK memperkirakan jumlah permohonan dari masyarakat akan terus bertambah hingga akhir tahun 2022. "Kalau saya perkirakan pada tahun ini mungkin 5.000 atau bisa di angka 6.000 permohonan," ujarnya.

Dana Bantuan
Sebelumnya, LPSK mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual, ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Tujuannya agar dapat dimasukkan dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Kamis.

Hasto mengatakan, salah satu terobosan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah mengatur soal dana bantuan korban. Dalam Pasal 1 angka 21 UU TPKS dana bantuan korban adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

"Kompensasi diberikan akibat restitusi pelaku yang kurang bayar, akan dibayarkan melalui dana bantuan korban," ujar Hasto.

Menurut Hasto, pengaturan dana bantuan korban menjadi salah satu solusi atas minimnya pembayaran restitusi dari para pelaku kepada korban, dan memberikan kepastian terpenuhinya hak atas ganti rugi korban.

Sebagai gambaran, pada 2020 LPSK telah menghitung dan mengajukan restitusi senilai Rp7 miliar. Namun, yang memprihatinkan besaran angka pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban hanya Rp101 juta atau kurang dari 10% dari angka perhitungan LPSK.

UU TPKS telah membuat satu langkah maju dengan membuka kesempatan bagi korban mendapatkan haknya. Kini, butuh satu langkah lagi yang harus dipikirkan untuk memastikan hak yang telah diatur sampai ke tangan para korban.

Sebagaimana mandat Pasal 35 Ayat (4) UU TPKS, LPSK memandang terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijawab. Misalnya terkait mekanisme dan atau pengaturan dana bantuan korban, sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPP tentang dana bantuan korban kekerasan seksual.

Terdapat beberapa materi muatan dalam RPP dana bantuan korban yang diusulkan LPSK antara lain tentang sumber dana awal. Lalu, prinsip pengelolaan dana bantuan korban, kelembagaan dana bantuan korban, pelaksanaan dana bantuan korban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta koordinasi dengan Kementerian BUMN terkait dana bantuan korban.

 




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER