21 November 2020
12:07 WIB
Editor:
JAKARTA- Pemerintah ingin menggenjot literasi di daerah 3 T; tertinggal terluar, dan terdepan. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana meningkatkan program literasi digital di daerah berkategori itu amatlah penting. Kementerian menemukan, masyarakat di wilayah 3 T menganggap hoaks sebagai hal yang serius.
Menurut Kominfo, literasi digital bagi masyarakat di daerah 3T diperlukan agar mereka bisa mengidentifikasi hoaks dan menyaring informasi yang mereka dapatkan.
" Hoaks ini berdampak lebih besar di pedesaan. Kita perlu literasi di sana Pengetahuan bagaimana mencari berita yang benar. Kalau ada yang meragukan, bagaimana cari konfirmasi yang bisa dipercaya," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/11).
Survei Literasi Digital Nasional 2020 yang dilakukan Katadata Insight Center dan Kominfo menemukan bahwa 70% masyarakat di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal, 3T, menganggap hoaks sebagai masalah yang serius. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, sebanyak 46,4 %. Terhadap hal ini, Semuel meninlai, bahwa mencari sumber informasi yang bisa dipercaya membutuhkan keterampilan.
Survei Literasi Digital Nasional 2020 diadakan pada Agustus lalu, melibatkan 1.670 responden dari 34 provinsi yang berusia 13 hingga 70 tahun dan menggunakan internet selama tiga bulan terakhir. Dalam survei terpapar, responden di daerah 3T menyatakan lembaga yang harus bertindak untuk mencegah penyebaran hoaks adalah semua warga negara (60%) , kemudian TNI atau Polri (55,7 %).
Ikut Perangi Hoaks
Kekhawatiran akan dampak hoaks juga diungkapkan Presiden Joko Widodo. Presiden berharap Muhammadiyah ikut berperang melawan berbagai hoak, termasuk soal covid-19.
"Saya berharap Muhammadiyah dapat ikut membantu memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar agar masyarakat tidak mendapatkan informasi keliru atau hoaks yang merugikan," kata Jokowi dalam sambutan daring Milad ke-108 Muhammadiyah, Rabu.
Dikutip dari Antara, Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan secara cermat, hati-hati dan matang dalam menyiapkan vaksin Corona. Dengan begitu, antivirus dapat membuat Indonesia segera pulih dan bangkit melalui vaksin yang aman.
Keamanan vaksin, ditegaskan Jokowi, juga mempertimbangkan unsur lain, yaitu kehalalan dan persebaran yang merata. "Memastikan keamanan, efektivitas, kehalalan dan akses masyarakat pada vaksin," katanya.
Sebaliknya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Haedar Nashir mengatakan pandemi ini belum berakhir dan memakan banyak korban. Seluruh unsur Muhammadiyah agar selalu memberi manfaat dan menjadi penyelesai masalah.
Haedar mengatakan setiap pihak harus terus disiplin, waspada, jangan abai dan bertindak sesukanya, sehingga membuat covid-19 semakin banyak menulari masyarakat. "Allah melarang siapapun berbuat kerusakan. Ikutlah teladan nabi yang membawa misi dan menyempurnakan akhlak mulia, rahmat bagi alam semesta," katanya. (Rikando Somba)