Wakapolri Optimalkan Satgas Polri Tangani Covid-19

JAKARTA – Wakapolri, Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Eddy Pramono menyatakan, pelibatan Polri dapat mempercepat tugas tim pelaksana percepatan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Tentunya, terkait covid ini segera bisa diputus penularannya dan bisa kembali pada hal normal," tambah Gatot dalam konferensi pers bersama Menteri BUMN Erick Thohir, di Mabes Polri, Kamis (13/8).

Selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir menunjuk Wakapolri sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Komite itu. Sementara, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Wakil Ketua Komite.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan komite tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang ditandatangani Senin (20/7).

Selain itu, perpres itu juga berisi tentang pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat serta daerah.

"Kami siap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan, utamanya kegiatan pencegahan penularan covid-19," kata Gatot.

Gatot menguraikan, Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Operasi Nusa Dua dan satgas lainnya melaksanakan kegiatan penanganan covid-19. Terkait dalam komite ini, dia sampaikan, satgas Polri yang ada sebelumnya akan melaksanakan tugas secara optimal. “Seperti kegiatan pendampingan dan sebagainya," jelas Gatot.

Pada kesempatan yang sama, Erick menyebut komite itu tidak akan sukses tanpa adanya dukungan TNI-Polri. Kunjungannya ke Mabes Polri untuk memastikan sinergitas di TNI-Polri dan unsur lain.

Erick juga meminta adanya kesadaran masyarakat dalam penanganan covid-19. Pasalnya, kegiatan ini tidak akan sukses apabila masyarakat tidak patuh menerapkan protokol kesehatan.

"Karena itulah, peningkatan kedisiplinan, peningkatan sosial distancing oleh TNI-Polri menjadi hal yang penting," lanjut Erick.

Dalam pelaksanaannya, Menteri BUMN menyebut bahwa komite akan memfokuskan pencegahan penularan covid-19 di 83 ribu kelurahan dan desa.

"Polri itu mempunyai tenaga medis yang sangat siap. Tidak hanya 53 rumah sakit dan 6.700 tempat tidur yang sudah ada, tapi tenaga medis yang jumlahnya ratusan ribu sehingga bisa mendukung suksesnya imunisasi massal," tambah Erick.

Menteri BUMN melanjutkan, pemerintah telah melakukan uji coba perdana vaksin covid-19, pada 11 Agustus 2020 terhadap 1.620 relawan. Bila uji coba itu dinyatakan sukses, pemerintah akan melakukan imunisasi massal pada tahun 2021. 

"Selama ini, kadang-kadang pemberitaan di media luar, seakan kita tidak berdaya kepada covid-19. Makanya, kemarin bangsa lain cukup kaget ketika kita berhasil melakukan uji vaksin perdana," tandas Erick. (James Manullang)