Soal Vaksin, Pemerintah Disebut Terjebak Bisnis

JAKARTA – Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengatakan, pemerintah harus sabar dan tidak terburu-buru dalam membeli vaksin covid-19. Pasalnya, hingga saat ini belum ada satupun kandidat vaksin yang sudah selesai uji klinis fase III dan disetujui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

Dengan demikian, vaksin yang ada saat ini statusnya masih kandidat. "Kalau masih kandidat kok kita mau membelinya? Kenapa kita tidak sabar hingga vaksin benar-benar dibuktikan efektif dan aman," kata Pandu kepada Validnews, Jumat (16/10).

Dia menduga, pemerintah saat ini sudah terjebak dalam dunia bisnis semata. Hal itu terbukti dari kerja sama yang dilakukan berbentuk bilateral. Sementara WHO dan Unicef menginginkan seluruh negara di dunia melakukan kerja sama secara multilateral.

Kendati demikian, Pandu menegaskan bahwa dirinya tidak anti vaksin. Namun, pengadaan atau pembelian vaksin covid-19 harus dibarengi dengan tetap memperhatikan keamanan masyarakat Indonesia dan melibatkan seluruh ahli kesehatan.

"Saya tidak bertentangan, saya hanya mempertanyakan. Justru saya senang ada vaksin, tapi kalau memilih vaksin ya harus aman dan efektif. Oleh sebab itu harus sabar," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin Covid-19, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac pada 10 Oktober 2020.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memfinalisasi pembelian vaksin covid-19 yang telah dijajaki oleh Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri dan dalam konteks persiapan eksekusi vaksinasi, transfer teknologi, dan penjajakan regional production di Indonesia.

Tahap Akhir
Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut diketahui sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap III dan dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di sejumlah negara. Cansino melakukan uji klinis tahap III di China, Arab Saudi, Rusia dan Pakistan. 

Sementara G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap III di China, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Moroko dan Argentina. Lalu, Sinovac melakukan uji klinis tahap III di China, Indonesia, Brazil, Turki, Banglades, dan Chile. 

EUA dari Pemerintah China telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada Juli 2020. Pemerintah UAE ikut memberikan emergency use authorization kepada G42/Sinopharm.

Jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain. Cansino menyanggupi 100,000 vaksin (single dose) pada November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk 2021. G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini, yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020. 

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada pekan pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. 

Untuk 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksinasi, sementara dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk satu orang.

Vaksinasi
Menkes Terawan menguraikan, bahwa persiapan detail untuk program vaksinasi ini terus dilakukan, dengan prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan covid-19. 

Terawan dan jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi covid-19.

“Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedic, pelayanan public, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik” kata Terawan seperti dilihat dari keterbukaan informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin. 

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya. 

Terawan kemudian menegaskan, bahwa para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah. “Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," katanya. (Herry Supriyatna)