Prabowo Bertemu Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa Sore Ini

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menerima kunjungan silaturahmi Plt Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa di kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Kamis (15/8) sore.

Ini merupakan pertemuan Prabowo dengan ketua umum yang kedua kalinya, setelah sebelumnya datang ke Rakornas PDI Perjuangan dan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

"Pak Prabowo akan menerima Ketua Umum PPP di Kertanegara 4, dalam rangka silaturahmi pasca-Pemilu Presiden (Pilpres)," kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (15/8).

Dia mengatakan pertemuan silaturahmi kedua tokoh tersebut dalam rangka mendorong keguyuban nasional pasca-Pilpres 2019. Dahnil menilai pertemuan silaturahmi tersebut merupakan satu hal yang wajar sehingga jangan ditafsirkan pada hal yang lebih jauh karena Prabowo terbuka menjalin komunikasi dengan semua pihak.

"Pada prinsipnya sampai saat ini Prabowo belum membuat keputusan final, apakah akan bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Menurut dia, prinsip Prabowo hanya satu yaitu memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia, itu bisa di dalam atau di luar pemerintahan. 

Pertemuan antara Prabowo dan Suharso itu akan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Kamis pukul 16.00 WIB.

Tergantung Prabowo
Terkait dengan sikap Partai Demokrat yang akan bergabung ke koalisi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan bahwa partainya menghormati keputusan Partai Demokrat yang akan bergabung dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Fadli menilai tiap partai politik memiliki arah dan strategi politik masing-masing sehingga harus dihormati. "Jadi saya kira hal yang wajar dalam berdemokrasi, dan tiap partai memiliki pandangan politiknya masing-masing," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Antara.

Dia mengatakan tiap parpol memiliki pandangan politik, apakah masuk dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan dengan menjalankan fungsi "check and balances". Menurut dia, pilihan di dalam ataupun di luar pemerintahan sama-sama memiliki posisi yang strategis, dan memiliki hitung-hitungan politik tergantung suara konstituen partai.

"Kalau Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo, karena kami sudah memberikan mandat kepada beliau untuk menentukan sikap politik partai, apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan yang akan disampaikan pada waktu yang tepat," ujarnya.

Dia mengatakan kalau Gerindra berada dalam pemerintahan maka harus efektif bekerja dalam rangka membangun kepentingan bangsa yang lebih besar dan kalau berada di luar pemerintahan, itu merupakan opsi melakukan "check and balances".

Fadli belum mengetahui apakah sikap politik Gerindra ke depan akan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bulan September 2019. "Mengenai resminya saya kira tentu akan pada waktunya, belum tentu di Rakernas, saya kira kalau sudah mendekati ya," katanya.

Dia menilai masih ada waktu yang panjang bagi Gerindra untuk mengumumkan sikap politiknya ke depan karena tensi politiknya akan meningkat pada akhir September 2019 karena anggota DPR periode 2019-2024 dilantik 1 Oktober 2019 dan Presiden-Wakil Presiden terpilih dilantik 20 Oktober 2019. (Syahrul Munir)