Pemprov DKI Restrukturisasi TransJakarta-MRT

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan restrukturisasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi. Kali ini di lakukan dua bidang transportasi, yaitu PT Transportasi Jakarta dan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Berdasarkan berita dari Antara, posisi Direktur Utama PT Transportasi Jakarta yang dipegang oleh Budi Kaliwono, digantikan oleh Agung Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta.

“Saya berterima kasih kepada Pak Budi Kaliwono dalam mengelola PT TransJakarta dari 2016 hingga sekarang. Sehingga transportasi di Jakarta semakin baik dan terintegrasi,” tutur Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Yurianto, Senin (20/10) seperti dikutip dari beritajakarta.id.

Pergantian ini, lanjut Yurianto dimaksudkan untuk membuat sinergi yang lebih baik dalam mengintegrasikan antarmoda yang berbasis jalan dan berbasis rel. Serta untuk memperkuat sinegri antar-BUMD sendiri dan menciptakan kaderisasi di dalam tubuh BUMD sehingga memotivasi pegawai BUMD untuk memiliki kinerja lebih baik ke depannya.

Sementara itu pergantian di MRT Jakarta antara lain, Agung Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan diganti Muhammad Effendi.

Kemudian Mukhtasor sebagai Komisaris dan Ghamal Peris sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis.

Yurianto mengatakan pengangkatan Muhammad Effendi sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan didasarkan atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Divisi Konstruksi di MRT Jakarta.

Selanjutnya, yang bersangkutan juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola operasi perusahaan dengan aspek keamanan yang tinggi. Muhammad Effendi juga berpengalaman 11 Tahun bekerja di Rasgas, Qatar.

Sedangkan, pengangkatan Ghamal Peris sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis didasarkan pada pertimbangan untuk mengembangkan MRT Jakarta ke depan.

Sebelumnya, yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Senior Advisor di MRT Jakarta dan berpengalaman sebagai Country Director Sodexo di Prancis, Taipei, dan Singapura.

Berdasarkan penelusuran, pada 26 Oktober 2018, Agung Wicaksono sempat mengatakan MRT telah mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal penghapusan rute bus TransJakarta yang berhimpitan dengan jalur MRT Jakarta fase 1.

Menurut Agung penghapusan rute itu untuk memaksimalkan fungsi MRT Jakarta dari segi penggunaan oleh masyarakat.

Secara prinsip, lanjut Agung, jalur berhimpitan tidak sehat. “Karena pemerintah akan membayar subsidi ganda untuk dua moda transportasi di jalur yang sama,” ujar Agung dalam kelas Fellowship MRT di Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018.

Dia menambahkan, terkait usulan tersebut, MRT Jakarta sebelumnya sudah melakukan kajian soal jalur MRT fase 1 sepanjang 16 kilometer, yang dimulai dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Hasil dari kajian itu adalah usulan penghapusan atau rerouting jalur bus TransJakarta. Hal yang sama tidak bisa diterapkan MRT Jakarta.

Adapun jalur bus TransJakarta yang berhimpitan itu terletak di koridor 1 yang melayani penumpang dari halte Blok M sampai halte Dukuh Atas. Jalur sepanjang enam kilometer itu berhimpitan persis dengan jalur MRT Jakarta fase 1. Sebagai kendaraan terintegrasi, MRT Jakarta tetap mengandalkan bus TransJakarta sebagai feeder menuju stasiun MRT terdekat.

Pada fase 1 ini jumlah stasiun MRT ada 13 stasiun mulai dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan MRT, masyarakat dapat mencapai Lebak Bulus–Bundaran HI dalam waktu 30 menit.

Terkait usul penghapusan rute koridor 1 tersebut, Kepala Humas TransJakarta Wibowo mengatakan pihaknya pernah melakukan survei mengenai itu. Hasilnya, 90% masyarakat yang ikut survei tak menginginkan adanya penghapusan tersebut.

Selain itu, Wibowo juga mengatakan koridor 1 setiap harinya melayani sekitar 90 ribu pelanggan. Jadi, jika ada penghapusan koridor 1, masyarakat justru akan beralih ke moda transportasi, seperti ojek dan taksi yang justru menambah kemacetan. (Annisa Dewi Meifira)