PAN Tak Sepakat Power Sharing Jadi Syarat Rekonsiliasi

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Pertaonan Daulay tidak sepakat adanya syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 berupa bagi-bagi kursi menteri atau power sharing. Dalam pandangannya, seharusnya langkah rekonsiliasi yang diambil bukan untuk kepentingan partai politik belaka, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Dalam rekonsiliasi itu tidak harus ada power sharing, namun untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Saleh seperti dilansir Antara, Senin (24/6).

Saleh menjelaskan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), rekonsiliasi khususnya bagi partai politik yang lolos ambang batas parlemen memang diharuskan.

Ia menambahkan, ketika konstelasi politik berakhir, maka sebaiknya kesempatan diberikan kepada si pemenang untuk memenuhi janji-janji politiknya, sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat ketika masa kampanye.

“Tidak harus ada power sharing. Untuk mereka yang menang mungkin ada power sharing, tapi yang lain tidak harus power sharing," tuturnya.

Sampai saat ini, Saleh menerangkan jika PAN belum pernah mendapatkan tawaran dari Presiden Jokowi, atau menawarkan diri untuk menduduki kursi menteri. PAN pun akan tetap konsisten menunggu hasil Putusan MK.

Terkait pertemuan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, dirinya mengklaim jika pertemuan tersebut merupakan silaturahmi seperti biasanya. Pokok pembicaraannya pun seputar masalah situasi kebangsaan.

“Dalam rapat harian, Pak Zulkifli katakan itu pertemuan biasa, dan tidak bicara soal jabatan. Justru Pak Zulkifli memberikan saran agar situasi tetap kondusif,” pungkas Saleh. (Shanies Tri Pinasthi)