Larangan Dicabut, Prabowo ke AS Bahas Kerja Sama Pertahanan

 

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Kamis (15/10), melakukan kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat (AS) setelah larangannya ke AS dicabut.

"Pak Prabowo mulai hari ini sampai dengan 19 Oktober 2020 beraktivitas di Amerika Serikat. Beliau akan bicara tentang kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia," kata Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (15/10).

Kedatangannya ke Amerika Serikat untuk melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan selama ini. Prabowo akan bertemu dengan banyak pihak, terutama terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat.

Terkait dengan adanya pihak-pihak yang menolak dan mengkritisi kunjungan Prabowo ke AS, Dahnil mempersilakan untuk mengkritisinya. "Saya pikir silakan saja. Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara juga bertugas sebagai politisi. Kami menghormati hal tersebut," katanya.

Namun, yang jelas, kata dia, kunjungan Prabowo di Amerika Serikat untuk memenuhi undangan pemerintah Amerika Serikat. Kemudian untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.

Sebelumnya diberitakan, pemerintahan Presiden Donald Trump akan menyambut Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Pentagon pada hari Jumat (16/10), setelah mencabut larangan masuk ke Amerika Serikat terhadap Prabowo atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo ke Pentagon. Menhan RI akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.

"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden yang telah dua kali terpilih di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama.

Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington D.C. pada Kamis, setelah Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Moskow.

Mantan Komandan Pasukan Khusus berusia 68 tahun itu telah lama menjadi tokoh kontroversial di Indonesia. Dituduh terlibat dalam kejahatan militer, seperti Timor Timur, sehingga membuatnya dicibir di kalangan pendukung hak asasi manusia.

Namun, sejak diangkat sebagai menteri pertahanan tahun lalu, Prabowo, yang menyangkal melakukan kesalahan, juga menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Trump berupaya memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Amnesty International dan pendukung hak asasi lainnya mengutuk keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa, setelah penolakan selama bertahun-tahun, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Universitas Boston.

Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia ditolak saat mengajukan visa AS karena tuduhan bahwa ia telah memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan presiden Indonesia saat itu, Suharto, pada 1998.

"Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah kebalikan total dari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung lama," kata Direktur Nasional Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS, Joanne Lin.

Lin menyebut kunjungan Prabowo ke AS sebagai "bencana besar bagi hak asasi manusia di Indonesia".

Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer AS ke unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia tanpa hukuman, mengutuk keputusan pemerintahan Trump. Dia mengatakan Prabowo tidak memenuhi syarat untuk memasuki AS.

"Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden dan Menteri Luar Negeri sekali lagi telah menunjukkan bahwa bagi mereka hukum dan ketertiban adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan," kata Leahy kepada Reuters, sebagaimana diberitakan Antara. (Nofanolo Zagoto)