21 Januari 2020
18:04 WIB
BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat berencana menyulap lahan sempadan Kali Bekasi di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi mirip dengan yang ada di Banjir Kanal Timur (BKT). Hal ini dilakukan untuk mencegah peristiwa banjir hebat kembali menerjang perumahan tersebut.
Kabid Perencanaan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Erwin Guwinda mengatakan, pemerintah sudah merencanakan sejumlah opsi untuk merevitalisasi Perumahan PGP.
"Jadi mirip BKT nantinya, kita kembalikan fungsi sempadan sungainya dulu," kata Erwin, Selasa (21/1) seperti dilansir Antara.
Erwin menyatakan, sejak awal, perumahan tersebut berdiri memang tidak disertai dengan izin analisis dampak lingkungan (Amdal). Sehingga banyak rumah yang berdiri di dekat bantaran Kali Bekasi. "Seharusnya sempadan sungai memang tidak boleh dibangun apa-apa kan," kata dia.
Dia mengakui, apabila pemerintah pusat membantu pembebasan lahan warga Perumahan PGP, pemerintah setempat mengusulkan membangun daerah tersebut mirip BKT. Di antaranya dengan pembangunan saluran gendong, pembuatan taman, serta pelapis tanggul setinggi 10 hingga 20 meter dari bibir Kali Bekasi.
"Nanti ada jalan lingkungan di atas tanggul juga dan ada jalur untuk evakuasi warga," kata Erwin.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, usulan agar Perumahan Pondok Gede Permai dijadikan folder penampung air, sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat memenuhi panggilan ke Istana Negara guna membahas penanganan banjir Jabodetabek.
Wacana merelokasi warga Pondok Gede Permai sendiri dilakukan agar wilayah tersebut dijadikan folder air sudah pernah disampaikannya pada tahun 2013, usai banjir setinggi tiga meter melanda kawasan yang menjadi titik pertemuan Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi itu.
"Namun warga PGP tidak pernah mau menerima tawaran relokasi tersebut," ucap Rahmat.
Ia berharap, pemerintah pusat pun ikut membantu mengentaskan permasalahan relokasi warga sebab biaya yang dibutuhkan untuk merelokasi permukiman warga tersebut tidak sedikit.
"Kalau pemerintah daerah tidak mampu, tapi kalau pemerintah pusat pasti mampu," tuturnya.
Pembebasan Lahan
Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mulai melakukan pembebasan lahan untuk menormalisasi Kali Bekasi. Rencananya proyek nasional tersebut akan dimulai pada 2021 mendatang.
"Tahun ini kami lakukan pengadaan alat dan pembebasan lahan. Tahun depan proyek tersebut akan dimulai. Namun secara sporadis sudah dilakukan di titik-titik tertentu," kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayah, baru-baru ini.
Menurut Bambang normalisasi Kali Bekasi akan dilakukan mulai dari pertemuan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, hingga mengarah ke Bendung Bekasi dengan panjang kurang lebih dua kilometer. "Namun bisa saja lokasi normalisasi diubah dengan menarik sedikit ke Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas," ungkapnya.
Petugas mengevakuasi warga yang sakit saat banjir melanda kawasan Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (22/4). Akibat banjir yang terjadi sejak Kamis (21/4). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.
Mengenai usulan Komunitas Peduli Sungai Ciliwung Cisadane (KP2C) terkait pembangunan pintu air, Bambang menuturkan, pihaknya akan membahas terlebih dahulu terutama mengenai sisi fungsionalitas dan perencanaannya.
Selain itu rencana pembangunan Waduk Narogong yang berfungsi meminimalisasi banjir di wilayah Kota Bekasi, juga akan dilakukan. Waduk tersebut pun akan difungsikan sebagai tempat penampungan sumber air baku Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bogor.
"BBWS akan menghimpun masukan khususnya terkait dengan lokasi pembangunan waduk tersebut," imbuhnya.
Ketua KP2C Puarman mengatakan, empat rekomendasi dari KP2C sudah pernah diajukan ke pemerintah pusat sejak tahun lalu. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pengamatan sejak 2006 silam.
"Rekomendasi yang disorongkan KP2C dalam rangka pencegahan luapan Sungai Cileungsi maupun Kali Bekasi. Ini adalah muara dari pengamatan kami yang cukup lama (sejak tahun 2006) tentang "perilaku" kedua sungai tersebut. Termasuk Sungai Cikeas," kata Puarman.
Empat rekomendasi itu adalah normalisasi sungai Cileungsi, pembangunan tanggul permanen, pembangunan pintu pengendali air, dan pembangunan waduk di hulu Sungai Cileungsi. Dengan upaya tersebut KP2C meyakini potensi banjir di kawasan bantaran Sungai Cileungsi, Cikeas, maupun Kali Bekasi dapat diminimalisir.
"Besar harapan kami, empat rekomendasi KP2C ini menjadi pertimbangan Bapak Presiden dan dapat segera diwujudkan. Untuk itu warga berharap pak Joko Widodo bisa melihat langsung kondisi di perumahan PGP (Pondok Gede Permai) dan VNI (Villa Nusa Indah)," tandasnya. (Faisal Rachman)