Jalan Berbayar di Sudirman-Thamrin Diterapkan Tahun Ini

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) pada akhir tahun 2020. Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin akan menjadi titik pertama penerapan kebijakan tersebut.

“(Tahap pertama) di Koridor Sisingamangaraja, Sudirman-Thamrin. Akhir tahun kami implementasikan,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Syafrin Liputo, Jumat sore (21/2).

Syafrin menjelaskan, saat ini kebijakan ERP sudah masuk tahap finalisasi review dokumen perusahaan peserta lelang. Pemenang lelang akan mengoperasikan kebijakan ERP ini nantinya. Sementara, lelang akan dilaksanakan di akhir Maret.

“Sekarang sedang dalam tahap finalisasi review dokumen. Lelang kami targetkan akhir Maret,” tutur Syafrin.

Dishub DKI menargetkan nama pemenang lelang sudah dikantongi di bulan Juni. Setelah bulan Juni, pemenang lelang bisa bersiap melakukan implementasi di akhir tahun ini.

“Targetnya (pemenang lelang) Juni, sudah ada. Setelah Juni mereka bekerja. Setelah bekerja akhir tahun ini kami implementasikan,” imbuh Syafrin.

Penerapan ERP merupakan salah satu langkah Pemprov DKI mengurangi angka kemacetan di Jakarta. Syafrin Liputo sempat menyatakan, nantinya jalan protokol di Jakarta bisa dilintasi kendaraan dengan kecepatan 50 km/jam setelah sistem ERP diterapkan. Proses lelang sudah berjalan selama bertahun-tahun, dimulai sejak kepemimpinan Kepala Dinas Dishub DKI sebelumnya, Andriyansyah.

Guna mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, Dishub juga akan mengubah 69 rute (rerouting) angkutan mikrotrans agar terintegrasi dengan Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dan Transjakarta. Pasalnya, 69 rute angkot mikrotrans dinilai tidak maksimal mengangkut penumpang.

“Total rute yang ada 249, dan 69 di antaranya adalah rute mikrotrans. Ini yang mau dievaluasi. Kami dorong sekarang wajib terintegrasi,” kata Syafrin.

Syafrin menjelaskan, rute mikrotrans yang paling tidak efektif terjadi di Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Selama ini, kata Syafrin, masyarakat Lebak Bulus kesulitan menjangkau stasiun MRT karena angkutan yang kurang dan belum terjangkau.

“Ini yang kami dorong dilayani sehingga masyarakatnya ada keadilan sehingga bisa mengakses stasiun yang modern,” pungkas Syafrin. (Yanurisa Ananta)