c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

NASIONAL

11 September 2019

14:17 WIB

JK: Penegak Hukum dan Politisi Wajib 'Melek' TI

Yasonna Laoly dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Kriminologi di STIK

Editor: Agung Muhammad Fatwa

JK: Penegak Hukum dan Politisi Wajib 'Melek' TI
JK: Penegak Hukum dan Politisi Wajib 'Melek' TI
GURU BESAR-Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkumham Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.  diampingi istri Elisye Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua Senat Irjen Pol Aris Budiman, dan Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Ali Ghufron Mukti  berfoto bersama seusai Rapat Senat Terbuka dalam rangka Pengukuhan Guru Besar di Aula STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Rabu (11/9/2019).  ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA – Kepolisian harus lebih mumpuni dalam penguasaan kejahatan siber ketimbang para pelaku kriminal. Penguasaan teknologi informasi ini dinilai mutlak penting dalam persoalan penanggulangan, maupun pencegahan tindak pidana. Penguasaan teknologi informasi ini juga selayaknya dimiliki oleh politisi dan mereka yang bergerak di ranah ini.  

Pesan ini dikemukakan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dalam pidatonya, di acara pengukuhan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly sebagai Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Kejahatan juga banyak berubah dengan siber karena itulah maka kepolisian tentu juga harus lebih menguasai siber ini daripada para kriminal," ujarnya.

Agenda ini juga dihadiri Megawati Soekarnoputri, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kapolri Tito Karnavian. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIK) dalam sidang senat terbuka di Auditorium STIK, Jakarta.

Penguasaan teknologi siber sendiri, dinilai Wapres JK perlu diadopsi di banyak bidang. JK mencontohkan dirinya baru mendapatkan pengetahuan soal siber usai mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Yasonna. Dia mengatakan, tak cuma kejahatan dunia maya, cyber bullying juga marak terjadi, khususnya saat masa kampanye Pilpres dan Pilkada beberapa waktu lalu.

"Dalam bidang politik juga demikian, dahulu kalau pemilu pasti yang pertama kita angkat dalam tim ialah ketua pengerahan massa supaya hadir dalam kampanye. Sekarang hal itu tidak penting lagi tapi yang paling penting lagi diangkat ialah pasukan cyber yang dapat mem-bully atau membalas bully," tuturnya.

Penguasaan teknologi ini, menurut JK, juga penting lantaran pelaku kejahatan di jagat siber tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Wapres juga berharap pengguna media sosial dapat mengedepankan etika dalam menggunakannya.

"Kita harapkan bahwa siber ini tidak menurunkan etika kita, etik kehidupan kita semuanya karena dengan siber ini. Maka kalau dulu ada penjajahan kolonial, sekarang kita justru bukan dijajah tapi sangat dipengaruhi oleh hanya kurang lebih lima perusahaan besar di dunia, apakah itu Google, Facebook, Amazon ataupun Apple," ucapnya

Pengukuhan Yasonna
Pada kesempatan ini, Wapres JK mengapresiasi pengukuhan Yasonna Laoly sebagai profesor dan dosen tidak tetap dalam bidang ilmu kriminologi dari STIK Lemdiklat Polri. Kalla menyebut Menkumham Laoly sebagai sosok yang lengkap dalam bidang legislatif dan eksekutif sebagai anggota DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia .

“Pak Laoly ini orang yang sangat lengkap. Di legislatif anggota DPR cukup lama, sekarang di eksekutif, nanti akademisi, mungkin juga nanti akan jadi hakim setelah ini, jadi itu lengkaplah,” ujarnya.

Sementara, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat melakukan pengukuhan menegaskan, Polri berharap kebijakan yang dihasilkan Yasonna sebagai praktisi sekaligus akademisi dengan berlandaskan teori,  dapat bermanfaat.

Sebaliknya, Yasonna, dalam sidang terbuka, memaparkan orasi ilmiah tentang dampak persekusi siber dalam kampanye pemilu terhadap masa depan demokrasi. Pengukuhan itu, dirasa seperti pulang kampung karena ia mengawali karier sebagai seorang dosen sebelum terjun menjadi politisi.

"Fenomena ini harus betul-betul dapat kita teliti dengan baik dan kita jelaskan," jelasnya.

Ia berharap apa yang dibahasnya dalam persoalan cyber crime, cyber bullying, dan cyber victimization, dapat melihat fenomena media sosial bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, pengalaman demokrasi di negara lain pun harus diteliti, dijelaskan secara ilmiah dan merujuk kepada revolusi industri 4.0. Pada fase ini penggunaan teknologi sudah mengarah ke manusia.

"Ini bagian kecil dari siberkrim, bisa bagian perbankan, terorisme dan merusak sistem bank masukan virus, rusak, berapa kerugian. Jadi ini catatan saya lihat dan saya rasa kenapa juga. Dalam waktu dekat kita masuk pilkada kita harap kita dapat gunakan teknologi medsos untuk kepentingan baik, jangan merusak," tandasnya. (Rikando Somba)


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar