Isu Meninggal Di-Covid-kan, Penegak Hukum Wajib Telisik

JAKARTA - Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Badan Reserse Kriminal Polri menelusuri dugaan adanya mafia rumah sakit yang memberikan keterangan positif covid-19 palsu kepada pasien.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, tiap rumah sakit akan mendapat anggaran hingga ratusan juta untuk menangani satu pasien covid-19. Karena itu, rumah sakit tergiur meraup keuntungan dari anggaran negara itu.

“Ini angkanya tidak kecil. Ini membuat mafia rumah sakit bergerak untuk ‘merampok’ anggaran tersebut,” tutur Neta, di Jakarta, Sabtu (3/10).

Sebelumya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, juga meminta agar ada tindakan serius untuk mengungkap dugaan tersebut.

Neta juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk turut menelusuri apa yang memicu pernyataan Moeldoko. Bila Bareskrim Polri tidak juga bertindak.

“Penegak hukum perlu bekerja cepat menangkap mafia rumah sakit dan segera menyeret ke pengadilan Tipikor,” tandas Neta. 

Moeldoko meminta pihak rumah sakit bersikap jujur mengenai data kematian pasien saat pandemi covid-19. Tujuannya, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Moeldoko menyebutkan sudah banyak terjadi, orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan, didefinisikan meninggal karena covid-19 oleh pihak rumah sakit yang menanganinya. Padahal sebenarnya hasil tesnya negatif.

"Jadi, ini perlu diluruskan agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu," tutur Moeldoko.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menerima laporan dari warga akan hal itu.

"Tadi Pak Moeldoko tanya, itu bagaimana ya banyak asumsi muncul semua yang meninggal di rumah sakit 'di-covid-kan'. Ini sudah terjadi di Jawa Tengah, ada orang diperkirakan covid-19 terus meninggal, padahal hasil tes belum keluar. Setelah hasilnya keluar, ternyata negatif. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini," tambah Ganjar.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar lalu menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan covid-19 di Jawa Tengah. Turut diundang, pihak terkait untuk mengekspos data kematian pasien harus terverifikasi terlebih dulu.

"Seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa. Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan 'statement' keluar," sebut Ganjar. (James Manullang)