Selamat

Rabu, 23 Juni 2021

POLITIK

25 Maret 2021|21:00 WIB

Gamang Menunggu Urutan

Calon jemaah haji terdaftar ada 4,5 juta orang. Kuota yang tak bertambah, menyebabkan antrean berangkat sampai 40 tahun
Image Ilustrasi ibadah haji. Shutterstock/dok

JAKARTA – Pandemi covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, berdampak besar pada penyelenggaraan ibadah haji. Tahun lalu, sekitar 221.000 calon jemaah haji Indonesia, dengan rincian 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus, gagal berangkat ke Tanah Suci.

Selain Arab Saudi tidak memberi pintu masuk bagi jemaah di luar negara, Kementerian Agama (Kemenag) juga mengeluarkan keputusan mengenai pembatalan keberangkatan haji 2020 melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 494 Tahun 2020.

Terbuka kemungkinan situasi serupa terjadi lagi pada 2021. Sebab, sampai Maret, belum juga ada tanda-tanda dari Arab Saudi mengenai status penyelenggaraan ibadah haji 2021. Pemerintah negara tujuan ibadah ini belum membuat keputusan, atau masih menimbang-nimbang cara bagaimana haji bisa dilaksanakan kembali bagi seluruh dunia.

Pemerintah Indonesia tentu harap-harap cemas menanti keputusan dari Arab Saudi. Karena, andai terjadi penundaan lagi, antrean calon jemaah haji di Tanah Air akan semakin panjang.

Berdasarkan data Kemenag, antrean keberangkatan calon jemaah haji paling lama di tingkat provinsi terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kemenag mencatat terdapat 129.537 pendaftar haji di Kalsel, dengan estimasi keberangkatan pendaftar terakhir adalah 34 tahun ke depan, atau tahun 2055.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, antrean keberangkatan haji paling lama adalah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Di kabupaten tersebut, ada 8.090 pendaftar haji. Dari antrean ini dan pendaftar terakhir baru akan berangkat 44 tahun lagi atau tahun 2065.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Khoirizi mengatakan, total calon jemaah haji yang terdaftar di Kemenag adalah 4,5 juta orang, dengan masa antrean 20 sampai 40 tahun. Pada masa pandemi covid-19 pun, sambung dia, minat masyarakat mendaftar haji tidak surut. Bahkan, saat status keberangkatan haji masih belum jelas seperti saat ini, pendaftar baru masih bermunculan.

Guna mengatasi makin panjangnya masa antrean, Kemenag hanya mengupayakan diplomasi. Pemerintah terus menerus melobi Arab Saudi untuk menambah kuota haji Indonesia setiap tahunnya.

Ia memastikan, pemerintah tidak bisa menutup pendaftaran haji untuk atasi persoalan ini. Tindakan penutupan pendaftaran sama saja menentang amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Kecuali undang-undang mengatakan harus dihentikan. Undang-undang mengatakan pendaftaran itu sepanjang tahun. Kalau kita hentikan salah,” kata dia kepada Validnews, Selasa (23/3).

Indonesia berharap memperoleh tambahan kuota haji, seperti pada 2019. Pada tahun itu, kuota Indonesia ditambah 10 ribu orang. Di sisi lain, Kemenag sangat memaklumi risiko penundaan penyelenggaraan haji adalah kian panjangnya masa antrean. Pada saat sama, kini yang menjadi prioritas, juga menjaga keselamatan jemaah.

Tiga Skenario
Untuk hal ini, berbagai mitigasi atau skenario haji 2021 disiapkan. Skenario pertama adalah berangkat dengan kuota normal, yakni 221 ribu orang. Skenario kedua, berangkat dengan kuota 50%. Dan, skenario ketiga adalah batal atau kembali tidak memberangkatkan jemaah seperti tahun 2020 lalu.

Kementerian pun berharap, para jemaah haji yang sudah mendaftar agar tetap mempersiapkan diri. Bagi jemaah yang tidak lagi mau menunggu lama daftar tunggu haji, ada opsi menarik dana yang telah dimasukkan. Khoirizi mengatakan, jemaah dapat secara leluasa atau tanpa syarat meminta pemerintah mengembalikan uang tersebut.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada jemaah sendiri, kalau dia mau ambil (setoran awal), dia berarti mengundurkan diri. Kalau dia ambil setoran agunannya, berarti dia punya hak untuk berangkat tahun selanjutnya,” katanya,

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj  mengamini adanya masa antrean yang makin panjang, akibat penundaan. Apabila hal ini kembali terjadi pada 2021, mereka yang telah terjadwal berangkat haji pada 2023, misalnya, harus mundur dua tahun lamanya.

Namun, Mustolih berpendapat bahwa  penutupan pendaftaran, juga bukan solusi. Sebaliknya, pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) justru akan terpengaruh. Sebab, melalui BPKH, para jemaah dijanjikan bisa mendapat manfaat lebih dari setoran tersebut.

"Jemaah dijanjikan mendapat keuntungan dari pengelolaan dana haji itu. Dengan kata lain, semakin panjang antrean, sebetulnya asumsinya kalau kita pakai logika keuangan, maka timbal hasilnya lebih banyak," jelas dia kepada Validnews, Senin (22/3).

Dia menyarankan, sebagai alternatif solusi adalah optimalisasi sisa kuota di jelang akhir kloter keberangkatan haji. Biasanya selalu ada sisa kuota menjelang kloter terakhir keberangkatan haji. Ini disebabkan adanya jemaah yang meninggal dunia sebelum berangkat, sakit berat yang memungkinkan untuk tidak berangkat, hingga faktor belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Sayangnya, sisa kuota itu sampai saat ini masih kerap terbuang. Padahal sisa kuota sebesar 500–1.000 saja misalnya, akan sangat membantu mengurangi panjang antrean.

Cara lainnya, bisa dilakukan dengan melobi negara berpenduduk mayoritas nonmuslim, seperti Singapura dan Thailand agar mau memberikan sisa kuotanya.  

Di sisi lain, pengunduran juga berdampak besar pada kegiatan ekonomi yang menunjang kegiatan ibadah haji. Seperti, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), maskapai yang selama ini memberangkatkan jemaah haji Indonesia. Kemudian, suplier atau vendor kain ikhram, koper, hingga katering.

“Kondisi tuan rumah juga lebih-lebih. Bayangkan ada sekian ratus ribu hotel di Makkah dan Madinah. Dua musim nganggur, misalnya, bagaimana mereka berdampak pada pemangkasan karyawan, dampaknya ke mana-mana,” terangnya.

Subsidi Biaya Haji
Ada hal lain yang menurut Mustolih perlu diperhatikan dari pengelolaan haji terkait panjangnya antrean. Mustolih menilai, subsidi biaya haji Indonesia terlalu besar. Selama ini subsidi yang diberikan pemerintah hampir setengah dari total biaya haji yang berada di kisaran Rp70 juta.

Besaran subsidi haji itu dinilai berdampak besar bagi jemaah yang berada dalam antrean tunggu. Jemaah haji yang sekitar 30–40 tahun lagi baru bisa berangkat, tidak akan bisa mendapat nilai manfaat proporsional dari dana yang mereka setorkan di awal.

"Saldo dana haji yang dikelola itukan ada Rp143 triliun, sedangkan biaya penyelenggaraan haji itu per musim kira-kira Rp7 triliun. Di UU itu biaya haji harus dibikin dua kali musim, sehingga besarnya Rp14 triliun. Jadi, Rp143 triliun dibagi 14, berarti cuma 10 tahun. Sementara di Bantaeng sana, antreannya sampai 40 tahun," ia menjelaskan.

Mustolih juga mengulas, opini pemerintah yang menyebutkan haji Indonesia paling murah harus dihentikan. Pada kenyataannya, sebagian besar biaya adalah subsidi.

Kemenag beberapa waktu lalu mengklaim Bipih Indonesia adalah yang termurah, di antara negara-negara ASEAN yang mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi. Dikatakan Kemenag, dalam rentang 2015-2018, Bipih Indonesia adalah paling rendah dibanding Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura.

Selayaknya, biaya keberangkatan haji semestinya dibayarkan penuh oleh jemaah. Sebab, Islam telah menegaskan, berhaji adalah bagi orang yang mampu menjalankannya, baik fisik maupun finansial.

Hal senada disampaikan Pengamat Haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi. Dadi menuturkan, ucapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta Kemenag dan DPR RI lebih menimbang-nimbang Bipih adalah hal tepat.

Apabila biaya haji mahal dan orang tidak mampu membayar ongkos tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi individu yang bersangkutan untuk menunaikan ibadah tersebut. Karena, jelas disebutkan aturan agama, bahwa naik haji dilakukan oleh yang mampu. Sebaliknya, dia menyarankan, Kemenag bisa menyetop sementara ajakan ayo naik haji kepada masyarakat, tanpa harus menutup pendaftaran haji.

“Menurut saya, perlu narasi lebih realistis, masih banyak ibadah lain yang nilainya enggak kalah dengan haji," ucap dia.

Dadi juga tidak setuju dengan pernyataan DPR, yang selalu meminta Kemenag merangkul ataupun mendesak pihak Arab Saudi untuk segera memberikan kepastian akan penyelenggaraan haji. Hal itu sama aja seperti memberikan janji kepada jemaah haji, bahwa mereka bisa berangkat meski situasi covid-19 masih tidak pasti keamanannya.

“Jangan dipaksakan situasinya, tidak memungkinkan tapi seolah-olah kita kasihan sama jemaah haji, seolah-olah kita perjuangkan, padahal itu bahaya," sergahnya.

Sebaliknya, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menegaskan sikap parlemen. Pihaknya tetap meminta Kemenag, untuk terus melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi agar ibadah haji kembali bisa dilaksanakan. Bahkan sambung dia, kalau perlu dan sangat urgent, ada lobi antarkepala negara.

Soal solusi  untuk mengurangi panjang antrean haji, ia mengatakan Komisi VIII masih akan menunggu informasi jadi tidaknya haji 2021, hingga pertengahan Ramadan. Yandri berujar, segala persiapan teknis, apalagi menyangkut ratusan ribu orang perlu secara matang dipikirkan. Namun begitu, ia mengakui, antrean panjang yang sampai 40 tahun sulit diurai.

Kalau pun ada penambahan kuota haji, ada pertanyaan lain soal  kemampuan fasilitas yang ada di Arab Saudi. Contoh paling krusial misalnya, wukuf di Arafah. Tanah di Arafah tidak bisa diperluas karena sudah ditentukan pembatas sesuai aturan agama. Karenanya, keterbatasan penampungan orang di Arafah, sulit dicarikan solusinya.

“Memang sekarang sedang dikaji apakah Arafah itu boleh dibangun dengan bangunan bertingkat, sehingga orang tidak menginjak tanah tetapi bisa di atas tanah dengan bangunan yang seperti bangunan-bangunan bertingkat. Selama itu tidak dicari solusi, ya mungkin akan sulit untuk menambah jumlah kuota,” ia menjelaskan kepada Validnews, Senin (22/3).

Namun demikian, ia menyatakan tahun lalu Komisi VIII telah menyetujui usulan BPKH untuk memberi insentif bagi jemaah haji batal berangkat akibat pandemi, dan tidak menarik setoran pelunasan. Pemerintah juga diminta semaksimal mungkin menata pelayanan haji. Sebab, animo masyarakat masih tetap tinggi meski pandemi covid-19.

DPR juga meminta pihak terkait untuk terbuka dan transparan menceritakan bagaimana kondisi haji saat ini.

Tingginya animo haji, diajui Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu. Dia mengamini, pengelolaan dana haji tetap meningkat meski pandemi covid-19. Saldo dana haji yang dikelola BPKH pada 2020 naik 15,08% atau menjadi sebesar Rp143,1 triliun.

Sementara, BPKH pada 2021 menargetkan mengelola dana kelolaan hingga Rp147 triliun dan memiliki nilai manfaat sebesar Rp7,8 triliun, untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat.

"Dengan meningkatnya dana kelolaan ini, maka nilai manfaat yang diberikan kepada calon jemaah haji tunggu juga ikut bertambah, yakni sebesar Rp7,46 triliun, atau bertambah 2,33% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp7,29 triliun," ujar dia.

Soal keberangkatan, sama seperti banyak pihak serupa di berbagai negara, masih menunggu keputusan resmi dari Arab Saudi, termasuk kuota. Yang dilakukan kini, BPKH hanya dapat mempersiapkan segala kemungkinan yang ada. (Maidian Reviani, Wandha Nur Hidayat, Herry Supriyatna)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

INFOGRAFIS

TERPOPULER