Awas, Indonesia Kian Jadi Incaran Pelaku Ransomware

JAKARTA – Ancaman peretasan dan beraneka kejahatan siber ke Tanah Air, baik individu atau korporasi, juga lembaga negara bukan isapan jempol. Bahkan, Indonesia kini menjadi sasaran utama pelaku kejahatan siber, perusahaan keamanan siber, Kaspersky, menyatakan, negeri gemah ripah loh jinawi ini menjadi target terbesar kedua di Asia Tenggara dari serangan ransomware. Data ini disimpulkan dari apa yang terjadi pada semester pertama 2020.

Ransomware adalah jenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga tebusan dibayar. Dan, Kaspersky mencatat,  dari 831.105 percobaan ransomware yang telah diblokir di wilayah Asia Tenggara pada paruh pertama tahun ini, 298.892 di antaranya merupakan upaya terhadap pengguna di Indonesia, yang menempati posisi kedua terbesar. Di posisi pertama adalah Vietnam dengan 385.316 upaya serangan. Kemudian, pada urutan ketiga Thailand dengan 85.384 upaya serangan.

"Pada H1 2020 di Asia Tenggara sebanyak 831.105 ransomware terdekteksi yang bisa diblok Kaspersky. Angka yang tidak sedikit dan ini yang terdeteksi dan hanya di Asia Tenggara. Di Indonesia, ada 298.892 ransomware, juga bukan angka yang sedikit," ujar Territory Channel Manager untuk Indonesia di Kaspersky, Dony Koesmandarin, dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/9).

Dicatat juga, di bawah Thailand, ada Malaysia, Filipina dan Singapura, masing-masing berada di urutan keempat, kelima dan keenam.

Lantas, apa yang menyebabkan kita banyak diserang? Minimnya literasi bisa jadi penyebabnya. Kebanyakan tidak tahu apa itu serangan. "Kenapa Indonesia begitu tinggi? Kita bicara tentang awareness karena ketidaktahuan," ujar Dony.

Adapun taktik yang digunakan, masih sangat kuno. Email phishing, website yang terinfeksi program berbahaya, atau software yang tidak diperbarui menjadi wadah serangan. Nah, untuk mencegahnya, ya seperti biasa, jangan asal klik. Teliti email dan link sebelum membuka. Juga, agar data Anda aman, simpanlah back up di tempat lain.

Sektor yang kebanyakan diserang adalah enterprise atau entitas bisnis. Pada semester pertama 2020, serangan berkisar 69% lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019, yakni sebanyak 967.372. Namun secara kualitas, serangan pada 2020 kian serius. Selain pihak entitas bisnis besar, penyerang juga menyasar konsumen pribadi sebanyak 39,94%. Ada juga UKM sebanyak 2,13%. "Individu menjadi kedua tertinggi karena tidak ada proteksi apapun," kata Dony.

Ada lima besar ransomware yang terdeteksi di Indonesia selama paruh pertama tahun 2020. Mereka adalah Trojan-Ransom.Win32.Wanna, Trojan-Ransom.Win32.Stop, Trojan-Ransom.Win32.Cryakl, Trojan-Ransom.Win32.GandCrypt, Trojan-Ransom.Win32.Gen.

Serangan pemerasan siber ini merugikan banyak perusahaan. Pada 2019, organisasi kehilangan rata-rata US$1,46 juta karena hal itu. "Teknologi yang digunakan ransomware itu tidak sespesifik malware yang canggih. Dia (serangan.red) sederhana tapi memanfaatkan celah orang itu sendiri," urai Dony.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) LetJen. TNI (Purn) Hinsa Siburian melihat dunia siber sangat penting untuk dikelola. Dan diakuinya, untuk mengelolanya, faktor keamanan jadi sangat penting.

"Tantangan besar bagi negara ini dalam menghadapi dunia digitalisasi, permasalahan yang terjadi di ranah siber menyangkut masalah keamanan dan kesejahteraan negara," ujar Kepala BSSN LetJen. TNI (Purn) Hinsa Siburian, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat.

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian berbicara dalam diskusi daring nasional bertema Tata Kelola Data dan Cloud untuk mendorong digitalisasi nasional yang digelar Huawei Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Big Data dan AI (ABDI).

Dia menilai, perusahaan-perusahaan dinilai perlu untuk terus berinvestasi di bidang keahlian dan peranti tata kelola di bidang keamanan guna membangun basis pengetahuan yang dibutuhkan agar terus dapat mengikuti setiap perkembangan teknologi dan inovasi di bidang cloud untuk penyimpanan data. 

Sementara itu, untuk mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran ruang siber, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Anton Setiyawan, melihat diperlukannya kolaborasi, inovasi, dan kemandirian yang merupakan prinsip membangun teknologi, infrastruktur, regulasi, dan SDM.(Rikando Somba)