Selamat

Kamis, 1 Desember 2022

NASIONAL | Validnews.id

NASIONAL

25 November 2022

17:59 WIB

5 Imbauan Bawaslu Perihal Rekrutmen PPK Dan PPS

Proses rekrutmen PPK dan PPS harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Penulis: Aldiansyah Nurrahman,

Editor: Nofanolo Zagoto

5 Imbauan Bawaslu Perihal Rekrutmen PPK Dan PPS
Ilustrasi pemilihan umum. Shutterstock/Wahyu Budiyanto Toa

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau KPU untuk memerhatikan lima hal dalam pembentukan Badan Adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa. 

Imbauan disampaikan agar pelaksanaan proses perekrutan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, imbauan juga sebagai bentuk pencegahan terhadap berbagai kerawanan dan pelanggaran selama proses berlangsung.

"Imbauan disampaikan kepada KPU agar selanjutnya KPU menekankan seluruh jajaran struktur dibawahnya sampai tingkat kabupaten/kota untuk memerhatikan beberapa hal," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11). 

Pertama, Bawaslu mengimbau KPU agar memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, keadilan, dan kemandirian calon yang ikut mendaftar rekrutmen yang diselenggarakan.

Kedua, Bawaslu mengimbau KPU untuk menyebarluaskan informasi pembentukan PPK dan PPS di berbagai media, baik media konvensional maupun media digital. Jadi, masyarakat yang sudah memenuhi syarat bisa menyiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen.

Ketiga, KPU diimbau untuk memerhatikan ketepatan waktu pembentukan PPK dan PPS sebagaimana jadwal tahapan yang sudah ditetapkan KPU melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keempat, KPU mengingatkan KPU untuk memastikan PPK dan PPS yang terpilih agar sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan. 

Syarat itu adalah Warga negara Indonesia; berusia paling rendah 17 tahun; setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

Syarat selanjutnya, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

Calon juga berdomisili dalam wilayah kerja PPK; mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. 

Kelima, Bawaslu akan mengawasi tahapan pembentukan Badan Adhoc KPU tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.




KOMENTAR | Validnews.id

KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentar Login atau Daftar





TERPOPULER | Validnews.id

TERPOPULER