Selamat

Minggu, 25 Juli 2021

GAYA HIDUP

15 Juni 2021|21:00 WIB

Tak Sekadar Pekerja, SMK Seharusnya Cetak Pengusaha

Daya serap industri tenaga kerja tak sebanding dengan tenaga kerja yang dihasilkan. Alih-alih mencetak pekerja, pemerintah bisa menjadikan SMK sebagai ‘pabrik’ pencetak pengusaha

Penulis: Dwi Herlambang, Andesta Herli Wijaya,

Editor: Satrio Wicaksono

ImageSejumlah siswa mempraktekkan cara memeriksa jaringan fiber optik di Laboratorium Fiber Optik Telkom di SMK Terpadu Al-Ikhwan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Antara foto/dok

JAKARTA – Sejatinya, sekolah menengah kejuruan (SMK) dibentuk untuk menyiapkan lulusan yang siap untuk terjun langsung ke dunia kerja. Terampil dan andal di bidangnya masing-masing. Sayangnya, sampai hari ini hal itu masih sebatas angan-angan.

Ada sih yang bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, jumlahnya bisa dihitung atau sedikit sekali. Jauh lebih banyak, lulusan SMK yang asal diterima bekerja. Sudah untung enggak nganggur, begitu prinsipnya.

Harus diakui, lulusan SMK memang justru menjadi penyumbang angka pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Bukan basa-basi atau omong kosong belaka, Badan Pusat Statistik (BPS) pun menyajikan data tersebut. 

Per Februari 2021, persentase pengangguran dari lulusan SMK mencapai 11,45%. Angka itu lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA yang hanya 8,56 %.

Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Bukankah dengan segala keterampilan yang diajarkan selama di SMK, menjadikannya lebih mudah ditampung oleh industri maupun perusahaan?

Kalau mau jujur, terlalu banyak faktor. Jawabannya bisa sangat beragam dan kerap tidak memuaskan. Apalagi jika dari sudut pandang pemerintah sebagai otoritas pendidikan.

Jika dicermati, ada beberapa hal yang sering disorot sebagai penyebab masih belum maksimalnya keterserapan lulusan SMK di dunia kerja.

Mulai dari keterbatasan sarana-prasarana penunjang praktik, teknologi yang digunakan, keterbatasan tenaga pengajar yang mumpuni, hingga persoalan link and match antara SMK dan dunia industri yang belum terbangun baik.

Siapapun tahu, "jualan" utama dari SMK adalah para siswa diberikan banyak pembelajaran praktik ketimbang teori. Namun, sampai dengan saat ini, tidak sedikit SMK-SMK di Indonesia yang justru tidak memiliki laboratorium dan peralatan praktik yang memadai.

Minimnya Sarpras Penunjang
 
Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) wilayah Jawa Barat Rustam Apar, kepada Validnews, Jumat (11/6) menuturkan, hingga saat ini masih banyak SMK yang tidak memiliki alat-alat praktik yang memadai.

Hal ini terutama ditemukan pada SMK-SMK swasta yang notabenenya mengelola pembiayaan secara mandiri. Padahal, keberadaan lembaga pendidikan seperti SMK justru didominasi oleh sekolah-sekolah swasta.

"Ketersediaan alat-alat penunjang praktik memang jadi persoalan. Misalnya, SMK dengan fokus mesin dan otomotif, tapi alat-alatnya banyak yang belum memadai. Yang ada, untuk praktik tahun sekarang, mobilnya menggunakan mesin di bawah tahun 2010, tentukan teknologi berbeda, ya,” ungkap Rustam.

Jika dibandingkan, alat-alat praktik yang ada di sekolah-sekolah negeri bisa dibilang jauh lebih lengkap dan "manusiawi". Hal ini secara tidak langsung terkonfirmasi dari Kepala SMKN 13 Garut, Cucu Sumiarsa.

Cucu bercerita, meski secara kuantitas masih belum ideal, ketersediaan alat-alat penunjang praktik di sekolahnya bisa dikatakan cukup. Setidaknya, memiliki alat-alat praktik mutakhir dalam fokus pembelajaran siswa, di bidang Multimedia, Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP) dan Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM).

"Dari sisi kelengkapan alat-alat praktik kita cukup, bisa memenuhi kebutuhan di masing-masing jurusan," ujarnya.

Di Jakarta, ceritanya juga hampir sama. Secara random, Validnews memilih satu SMK negeri di Ibu Kota, untuk mendapatkan gambaran sarana-prasarana dalam bingkai yang lebih luas. Termasuk mengonfirmasi cerita yang dikatakan Apar maupun Cucu.

Pilihan jatuh ke SMKN 25 Jakarta yang memiliki fokus di bidang bisnis dan manajemen, dengan pembagian jurusan yaitu otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi lembaga keuangan, bisnis daring dan pemasaran. Sekolah ini terlihat memiliki sarana-prasarana penunjang praktik yang cukup lengkap untuk masing-masing jurusan.

"Alat-alat praktik sudah lengkap, ya. Kemungkinan kalaupun ada kekurangan, ya sedikit, alat-alat kecil seperti printer, begitu,” ungkap Humas SMKN 25 Jakarta Srimuji Rahayu.

Namun, gambaran yang agak berbeda tentang SMK negeri ditemukan di luar Pulau Jawa. Di SMKN 4 Berau, Kalimantan Timur, misalnya, ketersediaan alat-alat praktik tak selengkap di Jakarta atau Garut.

Diakui Wakil Kepala SMKN 4 Berau Syainal, sekolah kejuruan bidang agribisnis tanaman perkebunan (ATP) ini masih mengalami kekurangan alat-alat praktik. Bahkan, banyak peralatan utama di bidang industri perkebunan belum dimiliki.

"Kami telah mengajukan permohonan alat-alat ke pemerintah, kemarin ini baru mengajukan juga. Tapi memang belum juga dapat,” kata Syainal, Jumat (11/6).

Setidaknya, kondisi ketiga SMKN di atas, bisa memberikan sedikit gambaran bahwa kondisi ketersediaan alat-alat praktik dan laboratorium antar sekolah tidaklah sama. Sebagaimana disebutkan pada awal, di perkotaan, mungkin keadaannya jauh lebih baik. Namun, lain cerita jika SMK itu berada di daerah, apalagi terpencil di wilayah pedesaan.

Selain alat praktik, keberadaan guru-guru produktif juga menjadi isu yang tak bisa luput. Kehadiran SDM pengajar yang berlatar belakang linear dengan yang diajarkan, tentu menjadi keharusan. 

Sayangnya, jumlahnya juga masih berbeda, baik di masing-masing sekolah maupun daerah. Ada sekolah yang memang menjamin keberadaan tingkat linearitas pengajaran di sekolah tersebut. Namun, ada juga yang masih berkekurangan. 

Selanjutnya mengenai isu “Link and match” atau keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri, agaknya memiliki gambaran serupa. Lagi-lagi, kemampuan sekolah di berbagai daerah dalam membangun MoU dengan industri masih berbeda-beda.

Ditambah masih kurangnya intervensi pemerintah, alhasil menghasilkan jaminan link and match yang berbeda-beda pula bagi para siswa di tiap-tiap SMK.

Kombinasi antara ketersediaan alat-alat pendukung praktik dan laboratorium, ketersediaan guru-guru dengan kompetensi dan pengajaran yang linear, merupakan faktor-faktor penting dalam menghasilkan lulusan SMK yang ideal.

Tanpa itu, pengajaran pun tidak akan maksimal. Dampaknya, para lulusan pun tak memiliki kompetensi yang memadai untuk memasuki dunia kerja dan industri. Ujungnya, industri enggan menengok SDM SMK dan link and match semakin tak sesuai.

Menciptakan Pengusaha
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, masalah yang lebih mendasar bagi dunia pendidikan vokasi adalah, tidak seimbangnya jumlah lulusan SMK dan pendidikan tinggi vokasi setiap tahunnya, dengan kemampuan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

Indra mengutip data Bank Dunia yang menyatakan kalau jumlah lulusan SMK sederajat di Indonesia setiap tahunnya sebanyak 1,5 juta. Sementara, lulusan pendidikan tinggi vokasi sebanyak 1,1 juta per tahun.

Dengan demikian, ada 2,6 juta calon pekerja baru yang muncul setiap tahunnya. Sementara, kemampuan dunia kerja di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja baru setiap tahunnya hanya di angka 1,8 juta.

Hal itu merupakan permasalahan mendasar yang selama ini terus diabaikan. Namun, pemerintah seakan tak pernah mempunyai langkah komprehensif untuk menyelesaikan ketimpangan tersebut.

"Artinya apa? Ada 800 ribu lulusan yang otomatis menganggur setiap tahunnya, itu. Jadi kita itu enggak pernah punya desain bagaimana cara menyeimbangkan antara supply and demand,” ungkap Indra, Sabtu (12/6).

Selama persoalan utama tersebut tidak diselesaikan, program sekaliber apapun untuk membangun kompetensi lulusan SMK, tidak akan mengubah kenyataan akan tingginya angka pengangguran. Pasalnya, tidak ada lapangan kerja yang cukup untuk menampung semua lulusan SMK.

"Perbaikan mutu lulusan SMK itu hal kemudian, selesaikan dulu yang 800 ribu (lulusan) setiap tahun," katanya.

Indra sekaligus mengkritik pemerintah yang seolah tak menyadari fakta itu, dan terus sibuk membuat program pelatihan kerja. Menurutnya, daripada menghabiskan triliunan rupiah untuk mengadakan program-program vokasi, jauh lebih baik bila dana itu dijadikan pinjaman modal untuk mendorong para lulusan SMK membuka usaha sendiri.

Hal itu juga diamini Rustam Apar. Selama ini, pendidikan vokasi masih berorientasi pada penciptaan tenaga siap kerja. Berbeda dengan negara Malaysia, yang memberi perhatian besar terhadap prospek wirausaha bagi lulusan sekolah kejuruan/ vokasinya.

"Arah pendidikan entrepreneur perlu dikembangkan. Selama ini kita hanya diarahkan menciptakan pekerja, tapi tidak menciptakan entrepreneur yang bisa membuka lapangan kerja," kata Apar.

Ia menambahkan, untuk membangun orientasi baru tersebut, diperlukan berbagai langkah besar. Katanya, tidak mudah mengubah orientasi pendidikan kejuruan, lantaran kompleksnya masalah yang ada di luar pendidikan itu sendiri.

Di Indonesia, tidak mudah bagi orang-orang membuka usaha karena risiko yang tinggi dan suku bunga pinjaman yang masih tinggi. Faktor seperti itu harus dibenahi terlebih dahulu untuk menciptakan iklim entrepreneur bagi lulusan SMK.

Potensi Daerah
Indra maupun Apar bersepakat, membaca potensi daerah adalah hal penting dalam upaya pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi. Hal inilah yang lama luput menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mengembangkan pendidikan vokasi.

Indra mengatakan, setiap daerah haruslah memetakan potensi apa yang akan mereka kembangkan. Kalau sudah jelas, baru dikembangkan kemana arah pendidikan vokasi. Dengan demikian, bisa mendapatkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut.

Khusus pengembangan industri pertanian-perkebunan dan kelautan, ia menilai, selama ini sekolah-sekolah vokasi Indonesia agak mengabaikan bidang-bidang tersebut. Tak banyak siswa yang berminat terhadap jurusan dengan fokus pertanian atau perkebunan, serta maritim. Padahal, itulah potensi besar yang dimiliki Indonesia.

Bali bisa dijadikan contoh, dengan industri pariwisatanya. Sebelum pandemi, arus wisatawan terbesar di Bali berasal dari China. Namun, SMK-SMK pariwisata Bali, justru tidak menyiapkan tour guide yang mampu berbahasa Mandarin dengan baik.

Akhirnya, tour guide itu diambil dari luar, misalnya penerjemah dari Malaysia. Padahal, kata Indra, harusnya anak-anak SMK Pariwisata di Bali disiapkan untuk menguasai bahasa Mandarin.

"Buat apa sekolah di Bali tapi belajarnya otomotif, akuntansi, pembukuan? Itu banyak terjadi. Saya pernah menemukan ada SMK pertanian dibangun di tengah kepulauan. Buat apa coba?,” tandasnya.

Begitu pun bagi Apar. Ia menekankan, kompetensi keahlian siswa SMK harus ditinjau kembali berdasarkan potensi-potensi daerah. Terlebih di Indonesia sebagai negara agraris, menurutnya, budang ini bisa menjadi orientasi pendidikan vokasi Indonesia.

"Negara kita masih tergolong negara agraris, masih bercirikan negara pertanian. Tapi bisa kita lihat sekarang perkembangan kompetensi pertanian, minat di pertanian ini cenderung kurang," ungkap Apar.

"Justru di daerah-daerah yang berkembang malah berbasis teknologi informasi. Artinya mereka akan bekerja di kota-kota besar. Itu tentunya tidak akan menjadi solusi untuk kompleksnya masalah lulusan SMK,” lanjutnya.

Pendidikan "Kelas Dua"
Apapun perubahan dan usaha berubah yang dilakukan pemerintah, nyatanya memang belum banyak membuahkan hasil. Pandangan umum masyarakat terhadap jenis sekolah ini masih miring. Masih ada saja sebagian orang yang berpandangan bahwa SMK adalah sekolah “kelas dua”.

Sekalipun tak sedikit juga yang menilai SMK menjadi jalan konkret untuk menggapai peluang pekerjaan yang dicita-citakan.

Terlepas dari kondisi tersebut, lulusan SMK sejatinya tetap memiliki peluang besar untuk sukses di dunia kerja dan industri maupun sebagai pengusaha. Salah-satunya ialah Dwi Haryadi (27). Ia merupakan lulusan SMKN 7 Semarang, dengan fokus kompetensi yakni teknik elektro industri.

Saat lulus tahun 2013, ia membawa ijazah itu untuk memulai karier di PT. Dirgantara Indonesia, satu-satunya industri pesawat terbang yang dimiliki Indonesia. Sampai pada tahun kedelapan kariernya, kini Dwi memegang posisi sebagai penanggung jawab mutu atau quality inspector di Divisi Helikopter PT Dirgantara Indonesia.

Tak main-main, tanggung jawab yang diemban Dwi mencakup jaminan mutu dan keselamatan operasional terbang. Dia lah orang yang menentukan siap tidaknya suatu unit helikopter baru untuk terbang.

Jadi, berapa “nilai” ijazah SMK sebenarnya? Mungkin sangat tak ternilai. Perkara nilai sebuah ijazah, memang tidak bisa dilihat hanya dari apa sekolahnya. Namun lebih dari itu, adalah etos kerja seorang lulusan.

"Saya masuk sebagai teknisi dengan ijazah SMK. Ada teman juga, yang kariernya itu saya lihat terus sebagai teknisi. Sementara saya sekarang sudah tidak teknisi lagi. Yang penting dan sangat menentukan, ya kemauan kita untuk belajar,” tutur Dwi kepada Validnews.

Dwi hanyalah satu dari sekian banyak figur lulusan SMK yang berhasil meraih karier cemerlang di bidangnya. Selain Dwi, tentu masih banyak lulusan SMK di luar sana yang juga sukses dengan ijazah SMK-nya.

 


Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER