Perfilman Indonesia Butuh Setidaknya 7.000 Layar Bioskop Baru

JAKARTA - Jumlah dan sebaran layar bioskop di Indonesia masih sangat kurang. Badan Perfilman Indonesia (BPI) mencatat jumlah layar saat ini hanya sebanyak 2.375, jauh dari kata cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan industri maupun penonton film nasional saat ini.

Sekretaris Umum BPI, Judith Dipodiputro menyampaikan masalah keterbatasan bioskop dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR, Kamis (6/11). Dia menyebutkan, 2.375 layar tersebar di 496 bioskop di 37 provinsi di Indonesia masih sangat kurang jika memperkirakan jumlah penonton potensial, dari 283 juta lebih penduduk Indonesia saat ini.

"Sebagai negara dengan penduduk yang 283 juta lebih ini, Indonesia adalah negara di ASEAN dengan rasio layar per 100.000 penduduk paling rendah. Dibandingkan negara seperti Singapura, kami baru 0,76, kurang dari satu layar per 100.000 penduduk," ungkap Judith sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut dia, idealnya Indonesia setidaknya 10.000 layar bioskop, sehingga mengakomodasi penonton secara lebih luas. Kekurangan sekitar tujuh ribu layar bioskop itu menurutnya juga memengaruhi pencapaian box office film-film Indonesia. Jika ada lebih banyak layar, maka film-film nasional berpeluang menjaring lebih banyak lagi penonton di penjuru Indonesia.

Jumlah film yang diproduksi di Indonesia menurut Judith sebanyak 285 film per tahun berdasarkan data tahun 2024. Film-film tersebut dibuat oleh 140 rumah produksi.

Judith mengatakan bahwa solusi yang diharapkan untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan bioskop adalah hadirnya kemudahan berinvestasi dalam membangun bioskop di daerah.

Selain menghadapi keterbatasan ketersediaan layar bioskop, Judith mengatakan, industri film Indonesia masih menghadapi masalah pembajakan. BPI mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus di Kepolisian RI untuk menangani pembajakan film.

Baca juga: Pemerataan Bioskop Jadi Harapan Berantas Pembajakan Film

Judith juga mengemukakan perlunya peningkatan kapasitas pelaku industri film agar dapat menghasilkan film-film bernilai jual tinggi serta film-film yang bisa menjadi alat diplomasi budaya dan kesenian.

Ia mengatakan bahwa BPI telah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sekolah yang punya program studi perfilman.

""Solusi yang diharapkan mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan terhormat adalah akses pada pembiayaan dan dukungan untuk upskilling dan reskilling," ungkap Judith.

"Kebijakan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan dari rekan-rekan, khususnya pelaku industri film di daerah-daerah, di luar Pulau Jawa terutama," ia menambahkan.