Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital

JAKARTA – Untuk menunjang perkembangan ekonomi digital Indonesia, pemerintah menyatakan membutuhkan 9 juta talenta digital per tahunnya. Saat ini kebutuhan sumber daya manusia (SDM) ditargetkan untuk mereka yang ahli dalam bidang digital, seperti pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan komputasi awan (cloud).

“Kita masih memerlukan sekitar 9 juta digital talent sampai dengan 2030. Di mana kalau kita hitung secara kasar, kita memerlukan sekitar 600 ribu digital talent per tahunnya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin di Jakarta, Senin (4/12).

Hanya saja, lanjutnya, sejauh ini, masih terdapat tantangan berupa perkembangan teknologi yang dinilai cepat. Ia menyarankan adanya perubahan kurikulum yang lebih menekankan pada aspek analitik, kuantitatif, sains dan matematik (STEM).

“Ini yang perlu kita ubah mulai sejak dini, jadi anak-anak itu lebih kita tekankan kepada analitik, kuantitatif, STEM, sains, matematik gitu. Mungkin nanti kurikulum bisa kita dorong ke sana daripada humaniora, tergantung pemerintah nanti,” ujar Rudy.

Saat ini, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi informasi (TI) seperti Apple Academy, International Business Machines Corporation (IBM), dan Microsoft. Lebih lanjut, Rudy menjelaskan, baru-baru ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari yang berada di Kabupaten Malang juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan universitas internasional King's College London (KCL) yang berbasis di Inggris.

Kerja sama tersebut bergerak di bidang pendidikan transnasional. "Karena ilmu ini kan tidak gampang. Kalau misalnya ilmunya hanya programming itu sudah cukup, tapi untuk level ke atasnya lagi seperti software engineer, software developer, khususnya spesifik di cloud, AI itu yang kita masih kekurangan," pungkasnya.

Ekonomi Digital
 Untuk diketahui, nilai ekonomi digital Indonesia terus tumbuh dan tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara. Pada 2023, nilai ekonomi digital Indonesia yakni sebesar US$82 miliar dan diperkirakan mampu mencapai US$109 miliar pada 2025. Selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya menyiapkan berbagai program pendorong guna mengoptimalkan ekonomi digital. Program-program itu telah membawa 22 juta pengusaha UMKM masuk ke ekosistem digital. Hal itu disampaikan Budi Arie saat memberi sambutan dalam Indonesia Digital Summit 2023 di Jakarta Selatan, Selasa (28/11).
 
 “Inovasi dari rekan-rekan pelaku bisnis untuk berinovasi menghasilkan produk maupun layanan yang lebih baik untuk perekonomian bangsa,” ujar Budi Arie dalam rilis pers yang diterima, Rabu.
 
Program yang dimaksud Budi Arie di antaranya adalah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), penyediaan pelatihan pengembangan wirausaha berbasis digital, program UMKM Level Up melalui Digital Mentoring dan Business Incubator, serta Digital Entrepreneurship Academy (DEA) untuk mendorong UMKM Go Online.
 
 Selain lewat program-program itu, Kementerian Kominfo juga menunjukkan dukungannya lewat upaya meningkatkan layanan jaringan telekomunikasi.
 
“Dalam era digitalisasi ini, yang penting coverage dan capacity. Saya tadi ngobrol dengan Bu Sri Mulyani, coverage-nya baru 78%. Masih ada 22% warga bangsa kita terutama yang di pelosok yang belum terkoneksi atau mengakses internet. Itu PR kita,” kata dia.
 
 Budi Arie pun menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan layanan jaringan telekomunikasi. Salah satunya adalah uniknya kondisi geografis Indonesia sehingga teknologi yang digunakan juga berbeda-beda.
 
“Kita adalah yang paling unik secara geografis, sehingga kegiatan teknologi beragam, bisa menggunakan fiber optic, wireless, satelit. Pilihan teknologinya nggak selalu sama di seluruh wilayah Indonesia,” ucap dia.