Wamendag: Digitalisasi Bakal Jaga Stabilitas Perdagangan Pasar Rakyat

TASIKMALAYA – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, pemerintah memberikan atensi lebih terhadap pasar rakyat dan pedagang pasar rakyat, guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi covid-19. 

Hal itu diwujudkan Kemendag, melalui program digitalisasi pasar rakyat dengan menerapkan pembayaran retribusi secara nontunai atau digital (e-retribusi). Dengan demikian, pasar rakyat dapat tetap beroperasi dan menggerakkan sektor perdagangan.

“Penggunaan e-retribusi dipandang sebagai jawaban atas transaksi pembayaran digital yang semakin masif. Saat ini, telah banyak penyedia layanan pembayaran digital yang bisa digunakan,” ungkap Wamendag Jerry dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (19/4).

Selain itu, tambahnya, e-retribusi juga dapat menjadikan kegiatan pembayaran retribusi semakin efektif dan efisien. 

Kemendag sendiri mendorong para pedagang dan pengelola pasar rakyat, untuk melakukan digitalisasi pasar. 

Caranya, dengan melakukan transaksi secara daring, baik melalui platform media sosial, lokapasar (marketplace), maupun transaksi jual beli secara nontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. 

Hadirnya pembayaran retribusi secara digital menjadi sangat penting karena dapat menjadi alat pembayaran yang sesuai dengan protokol kesehatan, dalam rangka membantu mengurangi transaksi secara uang langsung atau tunai.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi pasar, terutama retribusi, bahwa digitalisasi dapat membuka jangkauan pasar atau pembeli yang jauh lebih luas. Produktivitas penjualan melalui daring bisa mencapai dua kali lipat dari penjualan luring. 

“Penerapan digitalisasi bisa meningkatkan produktivitas, tanpa harus meninggalkan lapak dagangan. Selain itu, semua transaksi tercatat dan tersimpan dengan baik,” ujar Wamendag.

Saat ini, Kemendag menargetkan 1 juta UMKM dan 1.000 pasar rakyat dapat terdigitalisasi pada 2022. Data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyebutkan, 486 dari 3.705 pasar rakyat telah terdigitalisasi pada 2021. 

Rinciannya, sebanyak 328 pasar telah menerapkan e-retribusi, 114 pasar menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), dan 54 pasar menerapkan pembayaran melalui sistem elektronik (e-payment).

Pembangunan atau revitalisasi pasar yang terdigitalisasi di seluruh provinsi hingga pelosok Indonesia, adalah salah satu prioritas utama Kemendag. Untuk itu, dalam mewujudkannya, memerlukan kerja sama semua pihak, "Khususnya untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni,” terangnya. 

Kemendag juga telah melakukan inisiasi untuk membuat nota kesepahaman (MoU) dengan aplikasi digital dan lokapasar, guna membantu para pedagang berjualan secara daring, antara lain dengan Grab dan Tokopedia. 

Saat ini, sudah bergabung delapan pasar yang menerapkan digitalisasi dengan Tokopedia. Delapan pasar tersebut yaitu Pasar Sabilulungan Kab Bandung, Pasar Cihapit Kota Bandung, Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, Pasar Anyar Kota Tangerang, Pasar Kampung Baru Kota Makassar, Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar, Pasar Badung Kota Denpasar, dan Pasar Oro Oro Dowo Kota Malang. 

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menyampaikan, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan yang terendah di Jawa Barat. 

"(Karenanya) digitalisasi pasar yang diawali dengan program e-retribusi, merupakan salah satu langkah yang dapat mengerek PAD Kabupaten Tasikmalaya," sebut Ade. 

 Pasar Ciawi dibangun Pemkab Tasikmalaya bekerja sama dengan CV KSB pada 1992 silam. Saat ini, pasar seluas 10.055 m2 tersebut menampung 532 kios dengan jumlah pedagang 450 orang. Adapun jumlah pedagang harian dan kaki lima tercatat 250 orang.