Turun 4,1%, Utang Luar Negeri RI Akhir 2022 Sebesar US$396,8 Miliar

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV/2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal IV/2022 tercatat sebesar US$396,8 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen BI Erwin Haryono menjelaskan, dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada kuartal IV/2022 secara tahunan (year on year/yoy) mengalami kontraksi sebesar 4,1%, melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 6,7% yoy. 

Dia juga menerangkan, kontraksi pertumbuhan ini terutama bersumber dari ULN Pemerintah dan sektor swasta

“Perkembangan posisi ULN pada kuartal IV/2022 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (14/2).

ULN Pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN Pemerintah pada kuartal IV/2022 tercatat sebesar US$186,5 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 6,8% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 11,3% yoy. 

Baca Juga: Penerbitan SBN Ritel Agar Publik Tak Tertipu Investasi Ilegal

Perkembangan ULN tersebut didorong oleh peningkatan investasi portofolio di pasar surat berharga negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga. 

Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek. 

ULN pemerintah berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Adapun utang pemerintah digunakan antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,4% dari total ULN Pemerintah), jasa pendidikan (16,5%), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,5%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (11,4%). 

“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN Pemerintah,” ucap Erwin.

Utang Swasta Menurun
ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada kuartal IV/2022 tercatat sebesar US$201,2 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,8% yoy, melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 2,0% yoy. 

Perkembangan ini didorong oleh pembayaran neto utang dagang, surat utang, dan pinjaman sejalan dengan pola kuartalan pembayaran ULN. 

Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non-financial corporations)  mengalami kontraksi sebesar 1,5% yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,3% yoy. 

Selain itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) juga mengalami kontraksi 2,8% yoy, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 4,4% yoy. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; industri pengolahan; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9% dari total ULN swasta. 

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4% terhadap total ULN swasta," tutur Erwin.

Ia menambahkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

Baca Juga: Terbitkan Global Bond, Cadangan Devisa Indonesia Naik US$2,2 M

ULN Indonesia pada kuartal IV/2022 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1%, menurun dibandingkan dengan rasio pada kuartal sebelumnya sebesar 30,3%. 

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,3% dari total ULN. 

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Erwin.