Toyota-Suzuki Mengeluh, Menperin Bahas Relaksasi TKDN Hybrid Hingga Insentif LCGC

JAKARTA - Chairman Suzuki Motor Corporation Osamu Suzuki menyampaikan, saat ini terjadi penurunan signifikan penjualan kendaraan niaga ringan di Indonesia. Adapun keluhan ini disampaikannya langsung di hadapan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Paviliun Indonesia saat menghadiri World Expo 2025 Osaka, Jepang. 

Atas kondisi tersebut, Suzuki menyatakan kekhawatirannya atas kondisi pasar yang menurun, sehingga berdampak pada produk andalan mereka seperti Suzuki Carry. 

Namun, pihak Suzuki tetap berkomitmen mendukung pasar Indonesia dan menyambut baik arahan Menperin untuk tidak melakukan PHK.

Model berdiri di dekat mobil Suzuki Jimny 5 Pintu yang dipamerkan dalam Indonesian International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024). Antara Foto/Hafidz Mubarak A

Merespons itu, Agus menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengevaluasi berbagai kebijakan untuk merangsang kembali permintaan kendaraan niaga, termasuk melalui pembelian pemerintah daerah dan insentif fiskal untuk UMKM.

Baca Juga: Global 'Goyang', Menperin Minta Toyota-Suzuki-Daihatsu Tak Naikkan Harga dan PHK

Di lain pihak, Toyota Motor Corporation juga menyampaikan permintaan krusial kepada Menperin. Pihak Toyota meminta adanya relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan hybrid. 

Saat ini, beberapa varian kendaraan hybrid Toyota seperti Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross sudah mencapai TKDN di atas 40%. Kendati Toyota mengusulkan agar regulasi TKDN untuk kendaraan elektrifikasi bisa diterapkan secara lebih fleksibel.

Toyota menilai, upaya fleksibilitas TKDN kendaraan hybrid bisa dioptimalkan untuk menarik investasi dan mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan.

Menanggapi usulan Toyota, Agus menyatakan, pemerintah Indonesia terbuka untuk mendiskusikan relaksasi TKDN secara selektif dengan tetap menjaga arah kebijakan industrialisasi dalam negeri.

Baca Juga: Kemenperin Usulkan Anggaran Rp3,98 Triliun Di 2026, Pacu Industri dan Ekonomi RI

“Kami akan pelajari permintaan tersebut, karena prinsipnya kita ingin membangun industri otomotif nasional yang kuat namun juga kompetitif secara global,” ujar Menperin dalam pernyataan resmi, Jakarta, Sabtu (12/7).

Menperin juga memastikan, program insentif Low Cost Green Car (LCGC) akan terus dilanjutkan hingga 2031. Hal ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan kendaraan bagi masyarakat serta mendukung transisi elektrifikasi secara bertahap.

“Program LCGC terbukti berhasil meningkatkan kepemilikan kendaraan masyarakat dan mendukung industri otomotif nasional. Oleh karena itu, insentif untuk LCGC akan kami lanjutkan hingga 2031,” jelas Menperin.

Baca Juga: Kemenperin: Tarif AS Picu Sejumlah Perusahaan EV Investasi di RI

Hal ini diharapkan memberikan kepastian jangka panjang bagi prinsipal dan pelaku industri untuk terus memproduksi dan mengembangkan kendaraan hemat energi di dalam negeri.

Kementerian Perindustrian juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan prinsipal otomotif sangat penting, terutama dalam menghadapi transisi elektrifikasi, tantangan global, serta menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan ekspor.

“Pasar otomotif Indonesia sangat besar, dan industri ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kita harus jaga bersama agar tidak terjadi guncangan di sektor ini,” tegas Menperin.

Pertemuan-pertemuan strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi industri, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta menjaga keberlanjutan dan kinerja sektor otomotif nasional yang berkontribusi signifikan terhadap PDB dan ekspor manufaktur.