Teten Dorong KSP Kembangkan Usaha Sektor Kelautan

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong Koperasi Simpan Pinjam atau KSP di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk ikut menggarap usaha produktif sektor kelautan.

Menurut Teten, laut Indonesia kaya dan terdapat potensi besar di dalamnya. Namun, potensi dan peluang itu, jelasnya, belum dikelola secara maksimal.

Di NTT, Teten meyakini semestinya kekayaan laut di wilayah itu bisa dimaksimalkan menjadi usaha produktif yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para anggota koperasi di sana.

Sebagai contoh, budidaya rumput laut ia sebut bisa menghasilkan keuntungan berlimpah tanpa kesulitan pemeliharaan. Rumput laut juga memiliki berbagai nilai tambah jika diolah menjadi tepung dan diekspor ke luar negeri.

"Rumput laut itu untungnya berkali-kali lipat dibandingkan garam, bisa diolah menjadi tepung, lalu diekspor," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (22/5).

Sebelumnya, pengamat kelautan dan perikanan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Chaterina A. Paulus menyebutkan potensi budidaya rumput laut di provinsi berbasiskan kepulauan itu mencapai 51.870 hektare. 

Potensi itu tersebar di berbagai daerah antara lain Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur, dan Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan untuk jenis rumput laut unggulan yang dibudidayakan yakni Euchema Cottoni dan Gracilaria.

Sementra, hingga Maret 2018, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTT menyatakan dari total potensi daerah itu, saat ini baru 15% yang sudah dikelola. Salah satu daerah yang cukup potensial yaitu Kabupaten Kupang yang memiliki produksi rumput laut pada tahun 2016 mencapai 1,34 juta ton dengan nilai lebih dari Rp6,71 miliar. Di tahun 2017 produksi rumput laut Kupang meningkat tipis 0,04% dari tahun sebelumnya.

Tak hanya mendorong perkembangan usaha produktif, keterlibatan KSP juga akan menggairahkan skala bisnis koperasi dan menopang kualitas SDM di sana.

Menteri Teten menjelaskan, transformasi KSP untuk membiayai sektor produksi itu tak lepas dari fakta terjadinya likuiditas berlebih yang kerap kali terjadi pada kelembagaan itu. Pasalnya, 59% koperasi di Indonesia merupakan golongan KSP.

"Namun realita banyaknya KSP itu justru beriringan dengan banyaknya over likuiditas dan membatasi pembayaran iuran keanggotaan," kata Teten Masduki.

Secara luas, Menkop menegaskan pihaknya juga terus mendorong koperasi agar bertransformasi menjadi koperasi modern. Mulai dari pengelolaan, manajemen, hingga penggunaan teknologi agar tumbuh menjadi koperasi kelas nasional.

Dari pihak Kemenkop UKM pun, lanjutnya, akan berkoordinasi aktif dengan Menteri Investasi dalam rangka menjajaki kolaborasi bersama koperasi besar di luar negeri agar berinvestasi di sektor produksi dan bekerja sama dengan koperasi di Tanah Air.

"Kerja sama ini penting dalam rangka alih teknologi dan pengetahuan agar koperasi kita menjadi koperasi kelas dunia," tandas Menteri Teten.