Temui Mendag AS September, Luhut Nego Tarif Komoditas RI Jadi 0%

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana menemui Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick untuk membantu proses negosiasi lanjutan tarif sektoral antara Indonesia dan AS. Luhut menyebut pertemuan itu kemungkinan dilakukan pada September 2025.

“Saya sudah minta waktu, izin ke Presiden (Prabowo Subianto) untuk bertemu dengan Secretary (Howard) Lutnick karena dia teman baik juga,” ujar Luhut melansir Antara, Jakarta, Rabu (13/8).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Strategi Lanjutan Negosiasi Tarif Resiprokal AS

Dalam pertemuan tersebut, Luhut berencana menyampaikan data terkait sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang tidak diproduksi AS agar bisa dibebaskan dari tarif 19% yang saat ini berlaku. Pemerintah akan berupaya menekan tarif beberapa komoditas tersebut hingga 0%.

Sebab, menurut Luhut, Indonesia saat ini sudah memiliki posisi tawar yang baik untuk melanjutkan pembicaraan dengan Washington DC. Dirinya menilai, Indonesia sejauh ini berhasil 'melunakkan' sikap Presiden AS Donald Trump dan timnya sehingga mendapat tarif resiprokal yang cukup rendah di kawasan ASEAN.

“Dengan (tarif resiprokal) 19%, selisih 1% dengan Vietnam,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mendag Budi Santoso menyebutkan proses negosiasi dengan AS tetap berjalan, meski tarif impor sebesar 19% telah berlaku per 7 Agustus 2025. Dia menyebutkan penurunan tarif resiprokal masih bisa terjadi, mengingat sebelumnya juga terjadi perubahan dari 32% menjadi 19%.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, Indonesia masih diberi kesempatan untuk berunding oleh Presiden AS Donald Trump. Hal ini akan Indonesia manfaatkan untuk meminta tarif impor 0% bagi komoditas-komoditas yang tidak diproduksi di AS.

Deregulasi Layanan Publik Berbasis AI
Dalam kesempatan sama, Luhut juga mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah dalam proses merampungkan deregulasi berbasis Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) atau penyederhanaan aturan berbasis AI.

Konsep ini merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang bertujuan mengefisienkan layanan publik. Penerapan teknologi AI diharapkan dapat meminimalkan praktik penyelewengan.

“Deregulasi nanti mau kita paparkan kepada Presiden Prabowo Subianto, itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan makin turun,” ujar Luhut.

Dia menjelaskan, deregulasi berbasis AI nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). 

Prosesnya melibatkan koordinasi antara DEN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi karena ada PP 28. Nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa masuk di AI,” jelasnya.

Baca Juga: Robot, AI dan Belanja Pegawai

Lebih lanjut, terkait pengembangan GovTech, Luhut mengatakan pemerintah akan meresmikan proyek percontohan GovTech berbasis AI di Banyuwangi pada September 2025.

“Kalau ini sukses, ya sudah terus kembangkan sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI, jadi bisa kita upgrade di-update setiap waktu, karena dia basisnya adalah AI,” ujarnya.

Luhut meyakini proyek tersebut akan berhasil. Sebab, dirinya juga menyoroti sejumlah portofolio digital karya anak bangsa, mulai dari aplikasi PeduliLindungi, e-Katalog yang menghemat 40% belanja, hingga Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA). 

Dengan integrasi berbagai sistem digital tersebut, Luhut optimistis Indonesia akan menjadi lebih kompetitif.