Tak Pakai APBN, Luhut Jamin Family Office Dibiayai Investor Sendiri

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pembangunan family office tidak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Family office itu enggak ada urusan dengan APBN,” tegas Luhut dalam kegiatan '1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth' di Jakarta, Kamis (16/10), melansir Antara.

Baca Juga: Purbaya Tolak Bentuk Family Office Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri

Dia menjelaskan, konsep family office lebih menyoal upaya menarik investor, baik domestik maupun asing, untuk menempatkan dana di Indonesia dengan mekanisme bebas pajak (zero tax) pada tahap awal, lalu dikenakan pajak belakangan ketika dananya diinvestasikan ke proyek-proyek di Indonesia.

Maka dari itu, menurut Luhut, pembangunan family office tak membutuhkan dukungan APBN.

“(Pembiayaannya) ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ,” ujar Luhut.

Saat ini, pihaknya sedang berusaha menyusun regulasi yang bisa menjamin keamanan investasi pada family office. Luhut ingin membuat investor percaya bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman untuk menampung dana mereka.

Luhut pun mengaku sudah banyak investor yang menunggu family office dapat terbentuk di tanah air, lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka. Setidaknya, Luhut menyebut, Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud.

Bangun Family Office dan KEK Keuangan di Bali
Ketua DEN itu berencana untuk membangun family office di Bali, sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Baca Juga: Luhut: Family Office Terbentuk Tahun Ini

Beberapa waktu lalu, Luhut pernah mengatakan juga akan mengembangkan family office di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses family office di Bali untuk melihat efektivitasnya.

“IKN bisa saja, tapi jangan terus mau semua jadi, enggak jadi-jadi satu pun nanti,” tambahnya.

Terkait risiko mangkirnya orang kaya dari kewajiban membayar pajak akibat konsep family office, Luhut menyatakan bakal menyiapkan sistem yang bisa mengkurasi profil tiap kandidat investor. Kandidat yang teridentifikasi berisiko menjadi pengemplang pajak akan ditolak untuk masuk ke family office.

“Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu,” tutur Luhut.

Tak Mau Gelontorkan APBN Buat Family Office
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak berniat menggelontorkan APBN untuk pembangunan family office di Bali. Purbaya mengatakan telah mendengar soal rencana pembangunan family office seperti yang diusulkan oleh Ketua DEN Luhut.

Sejauh ini, dia menyatakan akan membiarkan DEN menjalankan wewenangnya dalam pembangunan family office. Purbaya pun tidak akan mengintervensi apapun dalam rencana tersebut, termasuk memberikan masukan.

"Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya enggak bisa jawab," kata Purbaya, Senin (13/10).