Suntik Mati PLTU Bikin Negara Boncos? Ini Kata Ekonom

JAKARTA - Tongkat estafet transisi energi telah diserahkan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan harapan agar pemerintah tetap konsisten untuk beralih ke energi yang lebih bersih. Salah satunya, dengan percepatan pensiun dini PLTU batu bara.

Pensiun dini PLTU batu bara pun dinilai menjadi bagian dari upaya mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. 

Namun, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, beberapa waktu lalu justru mengungkapkan kekhawatirannya akan kerugian negara dari pensiun dini PLTU batu bara, seperti PLTU Cirebon-1 dengan alasan besarnya biaya yang ditanggung PLN dan APBN guna meningkatkan grid-transmisi bagi energi baru dan terbarukan (EBT).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai, pemerintah harus melihat pensiun dini PLTU batu bara sebagai sebuah keuntungan untuk percepatan transisi energi. Bukan justru dilihat sebagai hal yang merugikan keuangan negara.

Menurutnya, kekhawatiran pemerintah yang diungkapkan melalui Kemenkeu, Kementerian ESDM, maupun PT PLN sama sekali tidak berdasar.

Jika peningkatan grid transmisi butuh investasi yang besar, hal tersebut justru menjadi tanggung jawab pemerintah lewat APBN maupun kerja sama dengan swasta dalam rangka meningkatkan bauran EBT.

"Ini (pemensiunan PLTU batu bara) seharusnya tidak dipandang sebagai kerugian negara, melainkan sebagai keuntungan dari penghematan biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan," jelasnya dalam siaran persnya, Jakarta, Selasa (5/11).

Baca Juga: Pemerintah Diminta Kaji Biaya Dan Manfaat Pensiun Dini PLTU Suralaya

Selama ini, sisi infrastruktur dan finansial kerap dianggap sebagai beban negara dalam hal memasifkan bauran EBT. Padahal, beban itu muncul justru dari sisi kelebihan pasokan listrik, terutama di Pulau Jawa dan Sumatra.

Tak tanggung-tanggung, oversupply listrik diperkirakan menjadi penyebab kerugian finansial sebesar Rp18 triliun sepanjang 2023, karena kapasitas yang tidak terpakai.

Bhima juga menganggap, paradigma pemerintah dalam mengindikasikan kerugian negara cukup problematis. Pasalnya, selama ini pemerintah justru menggelontorkan anggaran untuk proyek yang tidak perlu, seperti proyek bandara hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek berbasis bahan bakar fosil, seperti bandara dan ibu kota baru IKN Nusantara, telah menguras sumber daya keuangan, sehingga mengurangi dana untuk proyek terbarukan," kata dia.

Menurut Bhima, pemerintah harus bergerak cepat dalam isu ini mengingat negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Vietnam, telah berinvestasi besar untuk meningkatkan transmisi bagi sumber energi baru dan terbarukan.

Baca Juga: Terungkap, Vietnam Ingin Tiru Jurus Pensiun Dini PLTU Di RI

Selain itu, negara tetangga disebutnya juga telah mengadopsi teknologi smart grid guna meningkatkan efisiensi dan keandalan. Teknologi itu berpotensi menekan biaya bagi konsumen dan mendukung integrasi energi terbarukan. 

Dirinya menilai hal tersebut harusnya dicontoh oleh Pemerintah Indonesia.

"Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara," tandasnya.