Sasar Masyarakat Desa, OJK Resmikan Ekosistem Keuangan Inklusif

TANAH DATAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai upaya langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat, khususnya di pedesaan, melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). 

Program ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, program Ekosistem Keuangan Inklusif ini berbeda dengan program sebelumnya. 

“Program EKI ini berbeda dengan program kami sebelumnya, karena di sini kami tidak hanya melakukan event yang sekali selesai, namun juga melakukan pendampingan. Mulai dari pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-ikubasi,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangan resmi, Kamis (22/6). 

Kiki memaparkan bahwa program EKI di perdesaan ini akan mengoptimalkan potensi yang ada di perdesaan, yaitu potensi alam, budaya, sosial, dan finansial dengan ketersediaan akses keuangan dari berbagai sektor jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal.  

Program EKI, sambungnya, akan menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah, seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK, dan Bank Indonesia (BI) dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan, seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai, KUR, UMMI, security crowd funding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P, dan QRIS. 

Program EKI ini selanjutnya dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini sudah mencapai 494 TPAKD di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. 

Baca Juga: OJK Terbitkan Aturan Baru Program Anti Pencucian Uang dan Terorisme

Lebih lanjut, Kiki menjelaskan, Sumatera Barat dipilih menjadi wilayah kick off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022. 

Hasil survei menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan, yaitu 40,7% dan 76,88%. 

Angka ini masih di bawah angka tingkat nasional yang sebesar 49,68% untuk literasi keuangan dan 85,10% untuk inklusi keuangan. 

Selain itu, TPAKD Provinsi Sumatera Barat saat ini memiliki program “Nagari Naik Kelas” yang berfokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan kepada masyarakat di Nagari Tertinggal, sehingga diharapkan program EKI dapat mendorong pemerataan akses keuangan bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. 

Program EKI juga mencakup penyediaan edukasi keuangan yang komprehensif di masyarakat desa atau yang disebut dengan program Desaku Cakap Keuangan. 

Baca Juga: Tangkal Serangan Pinjol Ilegal, OJK Gelar Edukasi di Morotai

Program ini merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk maupun layanan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pembekalan (Training of Trainers-ToT) terhadap perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community-ToC).  

Program Desaku Cakap Keuangan dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). 

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumbar Ria Wijayanti, Kapolda Sumbar Inspektur Jendral Polisi Suharyono, dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra serta perwakilan Lembaga Jasa Keuangan di Sumbar.  

Program Berkelanjutan 
Menurut Kiki, implementasi EKI di desa Nagari Sumpur akan dilaksanakan secara berkelanjutan dari Juni hingga November 2023 dan diikuti oleh sebanyak 225 orang dari berbagai kelompok masyarakat, di antaranya petani, perempuan, nelayan, UMKM, dan pelajar.  

Rangkaian kegiatan akan dilakukan melalui tiga tahapan optimalisasi potensi desa. Pertama, tahap pra-inkubasi, dalam tahap ini dilakukan proses identifikasi dan pemetaan potensi desa berupa potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial yang dilakukan pada Juni 2023. 

Kedua, tahap inkubasi, pemberian pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat. 

Tahap ini akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan mulai dari akhir Juni hingga Oktober 2023 oleh stakeholders terkait yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), PT Pegadaian (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  

Beberapa bentuk pelatihan dan pendampingan yang akan dilaksanakan antara lain, pelatihan pengolahan produk ikan Bilih, pengolahan produk sawo, pelatihan dan pendampingan pengemasan produk, pelatihan penggunaan produk/layanan jasa keuangan, pelatihan pengemasan produk, maupun pelatihan dan pendampingan pemasaran menggunakan teknologi digital. 

Ketiga, tahap pasca inkubasi, dalam tahap ini diharapkan masyarakat desa sudah dapat menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal. 

Selanjutnya akan dilaksanakan identifikasi hasil pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan untuk mengukur capaian peningkatan inklusi keuangan pada masyarakat desa pada November 2023. 

"Melalui tiga tahapan tersebut, upaya peningkatan inklusi keuangan akan terbangun secara optimal dan terukur, sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan dalam mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutup Kiki.