Sah, Perry Warjiyo Tetap Jadi Gubernur BI 2023-2028

JAKARTA - Anggota DPR Komisi XI Amir Uskara menyampaikan, secara resmi DPR telah menunjuk Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Penunjukan ini berdasarkan masa jabatannya yang akan segera berakhir pada 24 Mei 2023.

“Setelah mendengarkan masukan, saran, dan pendapat dari seluruh fraksi rapat internal, Komisi XI DPR RI memutuskan secara musyawarah, mufakat, dan aklamasi menyetujui saudara Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028,” jelasnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Jakarta, Selasa (21/3).

Amir menerangkan, keputusan itu berasal dari hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi XI DPR terhadap calon Gubernur Bank Indonesia pada Senin (20/3). 

Hal ini merujuk pada penugasan dari rapat konsultasi pengganti rapat Bamus melalui surat nomor T/239/pw.02/03/23 pada 16 Maret 2023.

Adapun, mengacu ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-undang 23/1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menyatakan, bahwa Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR

“Berdasarkan ketentuan tersebut Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan surat nomor R-12/Pres/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal calon Gubernur Bank Indonesia. Presiden telah mengusulkan saudara Perry Warjiyo untuk mendapatkan petunjuk DPR yang akan berakhir masa jabatannya pada 24 Mei 2023,” ucapnya. 

Asal tahu, dengan keputusan penunjukan ini, Perry Warjiyo telah melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur BI sejak 2018. Sebelumnya, Perry merupakan calon tunggal Gubernur BI periode 2023-2028 dan diusulkan Presiden RI Joko Widodo.

Sebelum menjabat sebagai Gubernur BI, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018. Perry juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI.

Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada 2009, Perry Warjiyo tercatat pernah menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), yang mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009. 

Sejak 1984, Perry memiliki karier yang panjang di Bank Indonesia. Khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur.

Ke Depan, Ekonomi Masih Tidak Pasti dan Kian Berat
Terpisah, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin memberikan sejumlah catatan terhadap kepemimpinan Gubernur BI ke depan. Dia menekankan, situasi ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian yang tinggi. 

Bahkan ke depan, tantangan yang harus dihadapi ekonomi Indonesia kian berat. Mulai dari perlambatan ekonomi global, inflasi dunia yang tinggi, tren kenaikan suku bunga, dolar AS yang kuat, hingga tekanan arus modal keluar.

“Sebagai nakhoda otoritas moneter, ini yang jadi tugas bagi Gubernur BI untuk mitigasi dampak rambatan gejolak tersebut, guna menjaga ketahanan perekonomian domestik,” ungkap Puteri, Senin (20/3).

Untuk itu, dirinya menyampaikan, agar bank sentral dapat terus bersinergi dengan otoritas lain dalam merumuskan bauran kebijakan yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi. 

Karena selama ini, dia menilai, bauran kebijakan BI telah sangat membantu ekonomi Indonesia cepat pulih setelah melewati titik kritis akibat covid-19.

“Terlebih, peran BI juga semakin diperkuat melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya. 

Lebih lanjut, Politisi F-Golkar ini mendorong komitmen BI untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri yang didorong pemerintah sebagai upaya untuk menjadi negara maju lewat pembangunan industri bernilai tambah tinggi. 

“Di mana, hilirisasi tidak hanya berhenti di nikel, namun juga pada komoditas lain seperti bijih timah, tembaga, bauksit. Tak terkecuali ke sektor pertanian dan perikanan yang bermanfaat untuk ciptakan lapangan kerja,” urainya.

Selanjutnya, Puteri juga menyoroti terkait rencana pengembangan Rupiah digital dalam Proyek Garuda yang dikembangkan BI. Utamanya, dalam memastikan inklusivitas proyek ini  dengan memperhatikan betul kesiapan masyarakat.

“Karena di daerah pemilihan saya, masih banyak masyarakat yang belum melek digital. Artinya, faktor literasi digital ini juga harus dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya.

Tak ketinggalan, dia juga berpesan supaya Gubernur BI terpilih terus menghasilkan inovasi dan terobosan guna mewujudkan visi sebagai bank sentral digital terdepan.

“Selamat kepada Pak Perry. Sebagai seorang pemimpin harus terus membawa perubahan secara menyeluruh di tubuh BI, seperti transformasi pada sumber daya manusia, budaya kerja, teknologi, dan kelembagaan. Sehingga, BI bisa semakin profesional, kredibel, dan akuntabel,” pungkasnya.