Selamat

Rabu, 23 Juni 2021

BERITA

12 Mei 2021|18:10 WIB

Ritel, Mengalap Berkah Dari Larangan Mudik

Meski belum bisa menutupi kerugian pada tahun lalu, ramainya pusat perbelanjaan menjelang Lebaran kali ini menimbulkan optimisme sektor ritel berangsur pulih
ImageSuasana Pasar Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (8/5) Validnews/Herry Supriyatna

JAKARTA – Momentum Lebaran kali ini lumayan bikin asa bisnis sektor ritel membumbung. Meski wabah belum bisa dihalau pergi, mudik yang dilarang diprediksi bakal membuat pusat perbelanjaan ramai. 

Tengok saja Pasar Tanah Abang yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial karena kerumunan orang yang terjadi. Petugas bahkan sampai harus menutup paksa toko-toko yang menjadi penyulut kerumunan. 

Di beberapa pusat perbelanjaan, dari mal kelas atas sampai mal kelas menengah ke bawah, hal yang sama juga terjadi. Bahkan di beberapa titik, jalan menuju beberapa pusat perbelanjaan juga terpantau padat.

Pusat perbelanjaan memang seolah dapat berkah saat ini. Pasalnya, akibat larangan mudik, duit masyarakat yang tak terserap untuk mudik. Hal ini bisa dialihkan untuk berbelanja kebutuhan Lebaran. Isu THR tahun ini pun relatif tak banyak masalah

Tak heran, pengusaha mal dan ritel pun ramai-ramai memprediksi barang dagangan mereka bakal laris, sekalipun tetap tak bisa dibandingkan dengan periode sebelum pandemi.

Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, tidak bisa dimungkiri momen hari raya memang selalu menjadi pembeda kinerja pelaku bisnis di Tanah Air. Utamanya pada momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

Dirinya pun bertekad untuk merebut potensi yang hilang dan kerugian yang terjadi pada lebaran sebelumnya. Ada hal positif lainnya, pengusaha bisa memanfaatkan hasrat masyarakat yang cenderung menahan pembelian sepanjang 2020.

"Jadi momentum ini pasti naik dan ramai, jadi ya wajar. Kita sudah prediksi dan mempersiapkan itu sih kalau mal dibuka dan pemerintah tidak melarang, pasti naik (konsumsi.red)," katanya dalam sambungan telepon kepada Validnews, Jumat (7/5).

Sebagai gambaran, ia menjelaskan, penjualan ritel berkontribusi kepada ekonomi nasional Rp500–600 triliun per tahun dalam kondisi normal sebelum pandemi menyeruak. Jumlah tersebut paling besar disumbang dari momen lebaran sebesar 30% atau sekitar Rp150–180 triliun.

Untuk tahun ini, Budihardjo enggan membicarakan potensi penjualan, mengingat pandemi benar-benar mengubah lansekap bisnis ritel selama ini. Belum lagi, ekosistem jual-beli di bisnis ritel masih belum kembali normal seutuhnya dan terus berfluktuasi mengikuti kebijakan pemerintah.

Tercermin kegiatan perdagangan dan okupansi pengunjung ritel masih tertahan di kisaran 50–70% tahun ini. Untung saja, ada rasa optimistis mencuat, penjualan pada masa lebaran 2021 akan jauh lebih baik daripada yang terjadi pada tahun lalu yang rata-rata tutup.

"Jadi dari situasi yang berjalan dari 2020-2021, pada Maret–April 2021 sudah ada grafik kenaikan signifikan dan naik terus (penjualan). Saya rasa puncaknya Mei 2021, bisa tumbuh sekitar 30% dari bulan-bulan biasa tahun lalu," jelasnya.

Sepekan terakhir, pihaknya melaporkan sudah ada kenaikan kunjungan ke pusat belanja secara bervariasi, ada di kisaran 30–50%. Puncak kepadatan terjadi pada pekan terakhir Ramadan.

Selain pusat belanja di Jabodetabek, kondisi serupa juga terjadi ke daerah-daerah dan luar Pulau Jawa. Secara umum, pembelian produk makanan-minuman, pakaian, barang elektronik, salon dan sebagainya tercatat meningkat.

"Memang begitu (ramai) ya, lebaran kalau enggak dilarang seperti tahun lalu. Orang pada keluar rumah, potong rambut dan belanja. Semuanya penuh," katanya.

Strategi berjualan lewat daring alias omnichannel pun diklaim mengalami kenaikan 10-20% jelang Idulfitri 1442 H. Saking, Budihardjo memprediksi napas kenaikan penjualan di momen ini bakal berlangsung lebih lama, setidaknya hingga 5 Juni 2021.

Dengan geliat ritel, ia berharap duit masyarakat yang parkir di perbankan setahun terakhir bisa berputar. Kondisi ini akan konkret menghidupi ekonomi yang masih lesu.

Sebagai informasi, Bank Indonesia memprediksi, peredaran uang dalam bentuk tunai selama masa Idulfitri 1442 H di seluruh Indonesia mencapai Rp152,14 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 39,33% (yoy) dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp109,20 triliun.

"Pada saat (simpanan uang.red) dikucurkan dan dibeliin barang untuk belanja, itu perputaran. Nanti hasil penjualan barang itu bisa untuk bayar THR, gaji, utang produksi dan lainnya. Nah, itu namanya berputar, perdagangan itu begitu," jelasnya.

Senada, Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo Solihin mengatakan, keadaan bisnis industri ini memang akan tumbuh pada momen Lebaran. Hanya saja, pertumbuhan ini merupakan kondisi logis dari penurunan yang teramat dalam pada 2020.

Idealnya, pertumbuhan yang industri ritel yang sehat seharusnya disandingkan dengan kondisi yang lebih stabil pada 2019. Namun, dirinya juga memaklumi kondisi ini memang dialami semua orang tanpa terkecuali.

"Jadi kalau ditanya dibandingkan lebaran 2020 ya pasti naik, saya yakin. Tapi pertanyaannya apakah naik jika dibandingkan 2019? Kenaikannya itu belum tentu menyamai daripada yang terjadi saat itu," tegasnya kepada Validnews, Jumat (7/5).

Upaya Pengusaha
Solihin juga terus mengimbau anggotanya untuk tetap melakukan diversifikasi pelayanan kepada pelanggan. Langkah ini untuk memupuk optimisme peritel terhadap pemulihan ekonomi di dalam negeri. Termasuk menyambut keyakinan positif masyarakat terhadap kondisi dan aktivitas di masa depan.

"Dalam kondisi seperti ini kita harus lebih dan itu terus dilakukan peritel. Peritel enggak berhenti dengan keadaan sekarang dan diam, kita tetap berkreasi," tukas Solihin.

Sementara ke depan, pengusaha juga meminta kepada seluruh pihak juga menerima kebijakan yang sudah disepakati bersama dalam implementasi UU Cipta Kerja. Kondusivitas di tengah tekanan pagebluk sangat dibutuhkan dunia usaha. Gejolak yang terjadi, di sini hanya akan mengganggu kelancaran kegiatan perdagangan.

Hal lainnya, program vaksinasi bisa disambut baik masyarakat luas. Asal tahu saja, vaksin dapat menumbuhkan kepercayaan diri berbagai kalangan.

"Semakin banyak yang divaksin, rasa percaya diri masyarakat akan semakin tinggi. Otomatis kreativitasnya lebih baik dari sebelumnya, maka ekonomi akan bangkit," katanya.

Budihardjo pun menuturkan, selain upaya vaksinasi, pihaknya juga akan terus mempersiapkan penunjang penjualan yang diprediksi akan positif. Misalnya, memastikan stok, promosi, hingga menyelenggarakan pameran atau event di mal.

Hal tersebut tentunya dilakukan sembari menjalankan prokes yang sudah setahun lebih dijalankan di pusat belanja. Sejauh ini, dirinya melihat investasi pengusaha mal soal prokes sudah lebih dari cukup. Tinggal maintenance pelaksanaannya di lapangan yang mesti terus ditingkatkan.

"Jadi kita pertahankan itu saja dulu," terangnya.

Pendorong Konsumsi Masyarakat
Meski mulai bergeliat, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengingatkan, realisasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDB kuartal I/2021 masih dalam kondisi negatif.

BPS mencatat, sektor tersebut masih berada dalam level minus 2,23% (yoy). Meskipun secara statistik, kondisinya terus membaik dibandingkan kuartal II/2020 di level minus 5,52% (yoy).

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga turun paling dalam, meliputi transportasi dan komunikasi (-4,24%) serta restoran dan hotel (-4,16%). Beberapa hal ini menggambarkan keterkaitan pembatasan aktivitas masyarakat dalam pengendalian covid-19 dengan kebiasaan konsumsi masyarakat.

Karenanya dalam mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah memberikan THR kepada aparatur sipil negara, sekaligus mengimbau pihak swasta juga untuk membayar THR bagi pegawainya. Pemerintah yakin, peningkatan daya beli diharapkan masyarakat bisa tercapai.

"Sehingga masyarakat dapat melakukan konsumsi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada kuartal kedua nantinya," papar Kunta kepada Validnews, Sabtu (8/5)

Sejalan dengan itu, ia menegaskan, penerapan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan ketat, termasuk di pusat perbelanjaan. Sebagai opsi, pemerintah juga mendorong masyarakat agar berbelanja secara online dalam rangka mencegah penyebaran covid-19.

Di sisi lain, tempat-tempat wisata yang beroperasi juga diwajibkan beroperasi dengan prokes yang ketat. Dengan demikian, harapannya keseimbangan pengendalian pandemi dan dorongan aktivitas ekonomi dapat dilakukan bersamaan.

"Sekali lagi dalam menangani pandemi, kita harus sangat berhati-hati agar kejadian di India tidak terjadi di sini. Penerapan prokes harus dilaksanakan dengan ketat dan aktivitas yang menimbulkan risiko penyebaran tinggi, seperti mudik perlu dibatasi," ujarnya.

Pada kuartal kedua tahun ini, diharapkan konsumsi masyarakat dapat lebih baik dibanding kuartal sama tahun lalu yang terkoreksi cukup dalam. Jadi sampai penghujung tahun, perekonomian bakal tumbuh pada zona positif. Catatannya, tidak ada kejadian luar biasa berkaitan penyebaran positif covid-19.

Pemerintah, lanjutnya, juga akan terus memantau perkembangan kasus positif covid-19 di Nusantara. Sekaligus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, seraya menyiapkan respons kebijakan. Karenanya, penanganan pandemi di tingkat pusat maupun daerah terutama melalui PPKM mikro, bakal diefektifkan untuk menahan penyebaran laju pandemi.

"Sementara program vaksinasi diharapkan dapat berjalan sesuai rencana, termasuk pada vaksinasi mandiri," katanya.

Butuh Penegasan Protokol Kesehatan
Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati menjelaskan, sebenarnya permasalahan penyebaran covid-19 bukan hanya dilihat dari mobilitas atau sekadar dilokalisir pada momen mudik saja. Lebih lanjut, fokusnya ada pada kesadaran semua pihak dalam menjalankan prokes secara saksama.

Malahan keteraturan semua pihak dalam menjalankan prokes, Enny nilai optimal untuk mencapai tujuan semua pihak. Termasuk ditilik dari kesehatan, sosial hingga ekonomi.

Kebijakan pemerintah, berpadu dengan ketidakpatuhan masyarakat pada protokol kesehatan dan upaya mengerem penularan, ia yakini bakal berdampak menimbulkan biaya besar atau over cost.

Sebagai contoh, masyarakat merespons kebijakan pembatasan mudik 6–17 Mei 2021 dengan berduyun-duyun mudik lebih awal. Akibatnya, ongkos transportasi sempat melonjak beberapa waktu lalu. Belum lagi orang yang mengorbankan pekerjaan demi mudik dan menyebabkan opportunity lost.

"Sehingga, yang terjadi malah debit lost. Toh orang yang tetap pengen mudik, ya tetap mudik, apapun caranya. Kemarin sampai di Cikarang ketika tol ditutup dan beberapa bus berisi penata kerja migran malah jadi semrawut dan aparat juga tidak mampu," paparnya kepada Validnews, Senin (10/5).

Karenanya, ia pun mengingatkan, semua pihak terus mengupayakan agar masyarakat tetap memenuhi protokol kesehatan. Apalagi, bukan rahasia umum, kurva positif covid-19 di Indonesia masih belum melandai. Pun masih terdapat ancaman gelombang kedua pandemi. Jadi butuh langkah optimal dalam mengendalikan virus corona.

"Caranya juga harus tepat dan benar sehingga tidak misleading. Kalau sekarang kan masih tujuan utamanya tidak tercapai, malah lebih banyak efek sampingnya," ucapnya.

Sementara itu, Enny juga belum melihat ada pemulihan dan peningkatan daya beli di tingkat masyarakat. Ditambah, tidak sedikit pengusaha yang menangguhkan dan menunda pembayaran THR di kemudian hari. Bahkan, pemerintah saja sampai menyunat THR ASN yang biasanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kerja.

"Sehingga dampak dari THR pun saya juga tidak yakin (meningkatkan konsumsi.red) ya. Kalau misal, katakanlah ASN Rp30 triliun dan swastanya. Tetapi saya yakin juga, (THR.red) lebih banyak untuk bayar utang karena beban pengeluaran yang cukup meningkat," katanya.

Dirinya pun tidak menampik, kondisi lebaran 2021 tidak ubahnya seperti lebaran 2020. Karena pendapatan masyarakat juga masih relatif menurun. Tercermin dari Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja BI Maret 2021 di level 59,6 poin meski di bulan selanjutnya menguat ke kisaran 68 poin.

"Sementara orang yang ter-PHK dan terkena dirumahkan, itu jauh lebih besar (jumlahnya.red)," ujarnya.

Bahkan lebih spesifik, sampai Maret 2021, daya beli rumah tangga juga terkonfirmasi masih minus 2,23% (yoy). Selagi penjualan ritel kuartal I/2021 BI juga masih minus 16,3%.

"Jadi menurut saya, itu sebuah indikator yang jauh lebih konkret untuk mengukur ada atau tidak adanya (dampak.red) larangan mudik. Kalau kaitannya dengan ekonomi sih tidak terlalu signifikan," jelasnya.

Dengan data-data di atas, Enny menyimpulkan tumpah-ruah orang di berbagai pusat belanja hanya sekadar keluar rumah, tanpa diikuti spending. Hal itu lumrah dilakukan karena masyarakat sudah suntuk menahan diri setahun terakhir di rumah saja.

"Jadi kalaupun jumlah orang yang pergi ke mal maupun pusat perbelanjaan besar, namun penjualan retailnya masih negatif, ya artinya daya belinya masih rendah kira-kira," pungkasnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER