Realisasi Padat Karya Tata Guna Irigasi Sudah Serap Rp2,4 triliun

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengakselerasi program padat karya tunai (PKT) sepanjang tahun ini, termasuk di dalamnya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang pada TA 2021 dianggarkan Rp2,7 triliun untuk 11.968 lokasi.

Catatan Kementerian PUPR per 23 September 2021, capaian P3TGAI sudah sebesar 95,68% dengan nilai Rp2,4 triliun dan serapan tenaga kerja mencapai 190.958 orang di 10.735 lokasi. Melalui percepatan realisasi, program PKT tersebut diharapkan bisa tetap mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Program tersebut dilaksanakan dengan metode swakelola-pola pemberdayaan-partisipatif-padat karya dengan anggaran Rp225 juta per lokasi dengan rincian anggaran pembangunan fisik Rp195 juta serta pendampingan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Rp30 juta.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan P3TGAI sendiri merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier dari saluran alam menjadi saluran pasangan batu yang digarap oleh petani atau penduduk setempat dengan upah harian atau mingguan untuk menambah penghasilan, khususnya di antara musim tanam dan musim panen.

"Tujuan utama PKT bidang Sumber Daya Air itu ialah membangun dan memperbaiki saluran irigasi desa yang pekerjaannya tak perlu memerlukan teknologi tinggi sehingga dapat digarap oleh petani setempat," ucap Menteri Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (24/9).

Basuki menambahkan, program infrastruktur kerakyatan sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, ia mengatakan PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok.

Dengan tambahan penghasilan bagi petani dari program tersebut, Menteri Basuki berharap jumlah uang beredar di desa meningkat dan dapat menjadi stimulan pemulihan ekonomi tingkat lokal. Langkah itu tak lepas dari upaya pemerintah yang mengalihkan anggaran guna mempertahankan daya beli masyarakat, terutama petani-petani kecil di perdesaan.

Sebagai informasi, program PKT bidang irigasi itu masuk dalam naungan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai pada Ditjen Sumber Daya Air di seluruh Nusantara. Hal ini dilakukan mengingat pembangunan infrastruktur skala besar, seperti bendungan dan bendung wajib beriringan dengan infrastruktur kerakyatan.

"Infrastruktur kerakyatan ini dilakukan lewat PKT, seperti jaringan irigasi kecil ke sawah milik petani," tambah Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa pembangunan bendungan yang beriringan dengan ketersediaan jaringan irigasi dilakukan guna menjamin bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah milik petani.

Secara keseluruhan, alokasi PKT dari seluruh bidang di Kementerian PUPR sepanjang TA 2021 mencapai sekitar Rp12,06 triliun yang ditargetkan dapat menyerap 777.206 tenaga kerja. Untuk bidang SDA sendiri, alokasinya mencapai Rp3,23 triliun yang akan disebar pada 14 ribu lokasi.