Rasio Utang Pemerintah Turun Karena Defisit Fiskal Melandai

JAKARTA - Wamenkeu Suahasil Nazara menyampaikan, rasio utang pemerintah atau debt to GDP ratio sudah mulai membaik saat ini dibanding pada saat pandemi berlangsung. Hal ini bisa terjadi karena desifit fiskal APBN bergerak ke arah yang makin landai menuju normal. 

“Dengan perbaikan pada defisit fiskal, maka rasio utang pemerintah bisa juga kita tekan,” jelasnya dalam agenda Raker dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (31/8). 

Suahasil menerangkan, APBN sempat harus bekerja keras sehingga memaksa rasio utang pemerintah juga naik mencapai 40,7% pada 2021. Pada 2022, rasio utang ini mulai mengalami penurunan menjadi 39,7%.

Dirinya pun mengatakan bahwa kondisi pembaikan ini kembali berlanjut di tahun ini, “Bahkan, (rasio utang) telah turun ke sedikit di bawah 38% di tahun 2023 ini,” sebutnya. 

Baca Juga: Rasio Utang Pemerintah Turun Imbas Defisit Fiskal Melandai

Kendati menurun, pantauan Validnews, rasio utang pemerintah beberapa tahun ini masih terbilang tinggi. Kemenkeu mencatat, bahwa rata-rata rasio utang pemerintah selama periode 2014-2019 berada di kisaran 28,26%.

Wamenkeu pun menjelaskan, kenaikan rasio utang ini menjadi alat dalam menunjang defisit fiskal oleh sebuah negara untuk menangani pandemi di level yang berbeda-beda. Adapun strategi yang Indonesia lakukan ini juga dilakukan negara lain, meski dengan kadar defisit fiskal yang lebih besar.

Kondisi defisit fiskal tersebut wajib dikembalikan lagi oleh negara dengan menormalisasi kondisi APBN yang lebih sehat di masa depan. Karenanya, mengembalikan kondisi ini menjadi upaya setiap negara meski dengan kinerja yang bervariasi.

Kemenkeu bersyukur, kondisi defisit fiskal Indonesia di 2022 telah berhasil normal ke level -2,4% dari PDB. Capaian ini kontras lebih baik dari tahun sebelumnya yang defisitnya sempat diizinkan menyentuh -6,1%.

“Kalau kita lihat negara-negara peer group kita, mereka masih ada yang situasi defisit fiskalnya sangat dalam (saat ini). Termasuk di antaranya kita lihat India (-9,6%), Brasil (-4,5%), atau pun Tiongkok (-7,5%) yang masih cukup dalam defisit fiskalnya,” jabarnya. 

Secara umum, kembalinya situasi defisit fiskal yang kembali normal didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah cukup baik kondisinya. Pemerintah menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien di tengah berbagai guncangan.

Baca Juga: Legislator Ingatkan Utang Pemerintah Sudah Rp7.861 Triliun

Dirinya mengingatkan, ekonomi Indonesia sudah berhasil bertahan dari guncangan pandemi covid-19 selama 2020-2022, ditambah disrupsi rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan lonjakan inflasi serta tekanan respons dari kebijakan moneter dunia. 

Selama pandemi, ekonomi Indonesia resilien dengan hanya kontraksi 2,1% atau lebih baik daripada dunia yang terkontraksi 2,8%. Pada 2021, ekonomi domestik berhasil rebound dengan pertumbuhan mencapai 3,7%, dan pertumbuhan 2022 sebesar 5,3%.

Dirinya menggarisbawahi, pertumbuhan 2022 sudah cukup lebih baik daripada capaian pertumbuhan dunia 2014-2019 yang tumbuh rata-rata 5%

“Di mana ketika itu guncangan ekonomi dunia adalah karena taper tantrum, akhir dari commodity boom, AS-China world trade tension. Tentu kebijakan Indonesia situasi yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari kebijakan counter cyclical fiskal yang pruden dan efektif,” paparnya.