Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

28 September 2021|21:00 WIB

Quo Vadis Industri Rokok

Diperlukan peta jalan jelas untuk IHT dengan prinsip keadilan buat semua pihak
ImagePedagang menunjukkan bungkus rokok bercukai di Jakarta, Kamis (10/12/2020). ANTARAFOTO/Aprillio Akbar

JAKARTA – Menjelang kalender berganti, rasa was-was kerap menghinggapi para pelaku pada rantai Industri Hasil Tembakau (IHT). Seperti kali ini, saat pengusaha, pekerja industri, hingga petani hasil tembakau ketar-ketir menunggu keputusan pemerintah soal berapa persentase kenaikan tarif cukai untuk tahun 2022.

Hingga kini, kepastian yang diterima barulah sebatas tarif akan naik. Berapa besarannya, dan apakah IHT akan baik-baik saja atau babak belur, belum juga jelas. 

“Dari konteks wacana kenaikan cukai tahun depan, berdasarkan nota keuangan APBN 2022 itu dipastikan akan naik karena target realisasi CHT (cukai hasil tembakau.red) cukainya ditambah. Cuma berapa persen kenaikan tarif cukai dan HJE (harga jual eceran.red) itu yang masih kita tunggu,” ujar Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Mohammad Nur Azami berbincang dengan Validnews, Selasa (28/9).

Masygul, sudah pasti. Bak mimpi buruk bagi industri, Azami menyebutkan dampak kenaikan cukai dua tahun terakhir, masing-masing 23% dan 12,5%, sudah cukup menggerus bisnis IHT hingga tahun ini. Apalagi, kenaikan terjadi pada saat daya beli tiarap lantaran pandemi covid-19.

Azami menyebutkan, kenaikan tarif cukai yang menurunkan pembelian rokok oleh konsumen, membuat industri menurunkan produksi hingga 47,6 miliar batang pada 2020. 

Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi kepada Validnews, Senin (27/9) menyebutkan kenaikan CHT tahun 2020 menurunkan volume produksi sebesar 9,7%. Dia menilai kenaikan tarif sangat eksesif dan menggerus eksistensi IHT.

Kenaikan CHT juga dituding menjadi penyebab pengurangan jumlah pekerja. Totalnya mencapai 6.000 orang dalam kurun 2019–2020. Menurut catatan KNKP, jumlah pekerja IHT pada 2018 mencapai sekitar 449.000 orang, kemudian merosot menjadi 443.000 orang.

“Itu yang kami khawatirkan, apalagi di masa pandemi. Sebelum pandemi saja, kondisi IHT sedang tidak baik karena penyerapan bahan baku dan jumlah tenaga kerjanya sedang mengalami penurunan,” sambung Azami.

Kondisi ini otomatis ikut menurunkan serapan tembakau oleh industri sebanyak 47.600 ton, dari perkiraan penggunaan 1 gr tembakau pada setiap batang rokok. Berkurangnya pembelian tembakau dari petani juga KNKP prediksi, ikut memengaruhi 30 sampai 40 ribu petani kecil. 

“Artinya ada potensi kehilangan mata pencaharian,” tandasnya.

Prediksi Dampak di 2022
Peran industri rokok pada perekonomian Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Kementerian Perindustrian mencatat, ada penyerapan tenaga kerja sampai lebih dari 6 juta orang pada rantai industri rokok. Meliputi sekitar 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, ratusan ribu buruh pabrik, hingga 2 juta pelaku distribusi dan retail.

Dari sekian banyak pekerja tersebut, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo turut memprediksi adanya pengurangan tenaga kerja tahun depan, bila CHT kembali naik. Prediksi ini bercermin pada dampak kenaikan tarif CHT tahun 2020 yang tercatat telah mengurangi lebih dari 4.000 pekerja di sektor tersebut.

Edy pun ikut menyarankan Kementerian Keuangan untuk tidak menaikkan cukai rokok. Sebab pada dua tahun terakhir, cukai sudah dinaikkan cukup tinggi dan secara nyata menurunkan pertumbuhan IHT sebesar 5,78% pada 2020 dan 9,58% pada Kuartal I-2021.

Pada Kuartal II-2021, meskipun ada sedikit perbaikan, tetapi pertumbuhan IHT masih negatif di angka minus 1,07%.

Padahal, pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi sedikit membaik menjadi 7,07%. Eddy pun menyatakan bahwa IHT merupakan industri yang perlu diselamatkan.

Pandemi ini kan daya beli masyarakat menurun, makanya ini kalau kita lihat dari statistik juga terjadi pergeseran. Pergeseran demand dari masyarakat. Jadi ada pergeseran penjualan, rokok yang golongan I itu turun sangat tajam. Itu bergeser ke golongan II, III, dan bahkan golongan ilegal,” urainya, melalui sambungan telepon dengan Validnews, Selasa (28/9).

Kemenperin kemudian memprediksikan pertumbuhan IHT secara keseluruhan sepanjang tahun ini akan terkontraksi hingga 20%, dibandingkan capaian 2020 yang terkoreksi atau minus 5,78%. Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar itu pun ikut menyarankan Kemenkeu untuk menggodok kenaikan tarif cukai sesuai inflasi.

“Tidak naikkan bukan berarti tanpa tarif, dalam artian tetap segitu, maksudnya jangan dinaikkan. Dan ini kalau tidak salah menurut beberapa diskusi kami dengan pihak cukai, dilihat dari kurva itu posisinya sudah di sebelah kanan. Artinya kalo dinaikkan itu bukan akan menambah, tetapi justru akan mengurangi (penerimaan negara.red) nantinya,” tegas Eddy.

Faktor seperti cukai yang membuat pertumbuhan IHT terkontraksi, juga ikut mengurangi jumlah pemain pada industri rokok. Kemenperin mencatat, pada 2009 masih ada sekitar 4.000 lebih perusahaan di sektor produk tembakau ini. Sekarang, dari data pihak cukai, masih 751. 

“Berarti turun drastis. Kalau pengakuan dari pelaku usaha sih di angka 400-an. Jadi memang sudah terjadi penurunan jumlah perusahaan yang cukup signifikan,” ucapnya.

Peneliti Universitas Padjajaran, Bayu Kharisma turut mengingatkan adanya potensi bertambahnya jumlah pengangguran jika cukai rokok kembali naik. Meski kenaikan cukai rokok sejatinya bertujuan melindungi konsumen, terutama masyarakat seperti anak-anak dan perempuan.

“Dikhawatirkan adalah potensi pengangguran, terutama yaitu pada jenis rokok SKT, sigaret keretek tangan. Banyak sekali tenaga kerja di sana sehingga kalau kenaikan CHT harus diperhatikan golongan SKT tadi,” tegas Bayu, Minggu (26/9).

Pada akhirnya, Bayu memprediksi, kebijakan kenaikan cukai rokok akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri, akibat bertambahnya jumlah pengangguran hingga level UMKM produsen SKT.

Dikutip dari Antara, Presiden Direktur PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) Mindaugas Trumpaitis juga menilai penetapan kebijakan cukai pada 2022 akan sangat krusial bagi keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga IHT yang saat ini masih relatif rentan akibat pandemi covid-19. 

Menurut Mindaugas, pandemi berdampak kurang baik terhadap IHT yang mewakili sekitar 4% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dampak negatif dari pandemi tersebut diperparah oleh imbas kenaikan cukai hingga dua digit dalam dua tahun terakhir.

Demi memastikan kesinambungan segmen SKT yang padat karya, Mindaugas berharap pemerintah tidak menaikkan tarif cukai dan HJE segmen tersebut pada 2022. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong daya saing SKT terhadap rokok mesin.

Selain padat karya, segmen SKT juga didominasi tenaga kerja perempuan yang sangat rentan ketika industri tertekan.  

Prevalensi Tak Terkendali
Ya, kebijakan menaikkan cukai tak lepas dari kondisi tingginya jumlah perokok di Indonesia. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi perokok laki-laki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Diprediksi, lebih dari 97 juta penduduk Indonesia terpapar asap rokok. 

Kecenderungan peningkatan prevalensi merokok terlihat lebih besar pada kelompok anak-anak dan remaja, Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi merokok penduduk usia 18 tahun dari 7,2% menjadi 9,1%. 

Kajian Badan Litbangkes Tahun 2015 menunjukkan Indonesia menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibat konsumsi produk tembakau setiap tahunnya. 

Globocan 2018 menyatakan, dari total kematian akibat kanker di Indonesia, kanker paru menempati urutan pertama penyebab kematian yaitu sebesar 12,6%. Berdasarkan data Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan 87% kasus kanker paru berhubungan dengan merokok.

Dalam berbagai riset, diketahui faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) utama yang bisa dicegah bersama adalah perilaku buruk merokok.

Azami mengamini data-data ini. Namun, dia menilai bahwa menaikkan tarif CHT bukanlah cara yang tepat untuk menekan prevalensi perokok di Indonesia. 

Dengan daya beli masyarakat sebagai konsumen terus menurun, sementara harga rokok semakin mahal, berhenti menikmati kepulan asap bukan pilihan. Masyarakat hanya beralih pada merek yang lebih murah. Atau, juga jamak dilakukan, masyarakat membeli papir dan segenggam tembakau cacah kering dan membuat rokok sendiri. 

Tingwe, alias nglinthing dewe. Lebih celaka lagi, jika masyarakat memilih opsi terakhir yakni membeli rokok bodong tanpa cukai. Walhasil, niatan mengurangi, malah menimbulkan kerepotan mendata perokok.

Sementara, bila harga rokok dibuat mahal melalui tarif cukai untuk menekan prevalensi perokok muda di Indonesia, Azami menyebutkan angkanya cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Data BPS bahkan mencatat, persentase merokok pada penduduk usia di bawah 18 tahun pada 2020 sudah berada di level 3,81%. 

Di sisi lain jika penjualan rokok legal menurun, industri mengurangkan produksi mengikuti permintaan, lalu pabrik tumbang. Raihan pendapatan negara pasti berkurang,

Sudut pandang yang sama juga disebutkan Gaprindo. Kebijakan kembali menaikkan besaran tarif justru tak berbuah positif pada target yang ingin dibidik pemerintah. 

“Apabila tahun 2022 dinaikkan lagi akan membuat IHT tambah terpuruk dan maraknya rokok ilegal. Sementara pengendalian prevalensi perokok tidak turun karena konsumen mencari rokok yang lebih murah,” papar Benny.

Temuan Gaprindo, peredaran rokok ilegal naik secara signifikan di atas 10%. Karena itu, Benny dan organisasinya berharap agar kebijakan ini dicermati saksama, agar masih terjadi keseimbangan antara aspek industri, aspek kesehatan, dan aspek penerimaan negara. 

Peta Jalan
Pemerintah memang belum memastikan angka kenaikan. Hingga kini, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Syarif Hidayat mengatakan, kebijakan tarif cukai hasil tembakau untuk tahun 2022 masih digodok di lingkungan pemerintah.

“Masih dibahas di BKF (Badan Kebijakan Fiskal) mengenai outlook, baseline, asumsi dan semua aspeknya,” katanya kepada Validnews di Jakarta, Senin (27/9).

Namun, pemerintah mengaku menggodok kebijakan itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Lewat jawaban tertulis yang diberikan untuk Validnews, Selasa (28/9), Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF menegaskan kebijakan cukai rokok merupakan instrumen perpajakan yang digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang mempunyai eksternalitas atau dampak negatif bagi kesehatan, masyarakat, dan lingkungan.

BKF menambahkan, kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2022 selaras dengan visi “SDM Maju, Indonesia unggul” dan RPJMN 2020-2024.   Ada empat pertimbangan yang dikedepankan pemerintah. Yaitu, pengendalian konsumsi untuk kesehatan, perlindungan terhadap tenaga kerja (buruh dan petani), peredaran rokok illegal, dan penerimaan negara.

“Dengan memperhatikan empat aspek tersebut, pemerintah berupaya untuk menetapkan kebijakan yang dapat memberikan dampak yang optimal atas semua aspek,” tulis Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF.

Dari sisi pengendalian, kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan tingkat prevalensi merokok, terutama pada anak. Sebagai informasi, target RPJMN prevalensi merokok anak-anak usia 10–18 tahun diturunkan dari 9,1% menjadi 8,7% pada 2024.

Dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah berupaya melindungi keberadaan buruh pada industri padat karya ini. Dari sisi petani, kebijakan cukai akan memperhatikan tingkat serapan tembakau lokal.

“Selain itu, agar kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau tidak mendorong kenaikan peredaran rokok ilegal, upaya pengawasan dan penindakan akan terus ditingkatkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai,” sambung BKF.

Upaya tersebut akan dilakukan baik dari sisi preventif melalui sosialisasi dan pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Dari sisi represif, Bea Cukai akan terus melakukan kegiatan Operasi Gempur Rokok Ilegal, Operasi Jari, patrol laut dan tindakan lainnya yang bersinergi dengan apparat hukum. Dari semua langkah itu, pemerintah meyakini ada solusi win-win.

“Kemudian dari aspek penerimaan, meski fokus penyesuaian tarif ini ialah pengendalian konsumsi, kebijakan yang diambil akan mampu mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara,” jelasnya.

Di sasaran capaian, Kemenkeu menginformasikan, total penerimaan cukai diperkirakan sebesar Rp203,92 triliun pada RAPBN 2022, atau tumbuh 11,9% dibandingkan outlook tahun 2021. Target ini memperhatikan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai terutama melalui pengenaan cukai produk plastik serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan barang kena cukai lainnya.

Kini, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir bulan Agustus 2021 telah mencapai Rp158 triliun atau 73,50% terhadap target pada APBN 2021. Ada pertumbuhan   signifikan 30,4% secara tahunan (year on year/yoy).

Penerimaan cukai tumbuh 17,70% (yoy) yang utamanya masih bersumber dari CHT yang hingga akhir Agustus 2021 tumbuh cukup kuat sebesar 17,73%. Perolehan CHT periode ini mencapai Rp111,12 triliun atau 63,90% dari total penerimaan cukai.

Menurut data APBN Kita edisi bulan September 2021, kinerja CHT oleh penyesuaian tarif dan produksi rokok yang tumbuh cukup tinggi jika dibandingkan produksi pada periode sama tahun 2020, saat industri rokok tertekan oleh pandemi. 

Menilik “ketergantungan” penerimaan negara dari CHT, pelaku usaha bidang hasil tembakau pun meminta pemerintah agar segera membuat peta jalan IHT yang turut mengatur ketentuan penaikkan cukai.

Gaprindo mengusulkan perlu kebijakan tarif cukai yang moderat dan terprediksi sehingga  berpengaruh signifikan untuk mengendalikan peredaran rokok ilegal. Lalu, dalam rangka memberikan kepastian berusaha, Gaprindo mengusulkan penerapan kebijakan tarif cukai dan HJE diberlakukan secara tahun jamak (multi-year). Dan, besaran kenaikan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi atau inflasi saja.

“Paling tinggi sebesar pertumbuhan ekonomi, tahun depan sekitar 5% berarti,” tandas Benny.

Sedang Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Mohammad Nur Azami menyerukan agar perintah membuat roadmap IHT yang jelas memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak.  Dia menukas, penerapan kenaikan tarif cukai dari pemerintah selama ini dilakukan tanpa rasionalisasi yang jelas, apakah berpatokan pada pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

“Kita selalu kaya dibikin main tebak-tebakan terus setiap tahun. Ini naiknya berapa ya. Atau yang kedua, tutup saja pabrik rokok, kita ilegalin tembakau. Susah-susah amat. Kalau mau nurunin prevalensi merokok sampai 0%, kenapa harus disebut pengendalian?” tutupnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA