Purbaya Investigasi Rp285 T Uang Negara Mengendap Di Deposito Berjangka!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, terdapat dana pemerintah sebesar Rp285 triliun yang mengendap di deposito berjangka sejumlah bank komersial termasuk Himbara per Agustus 2025.

Dirinya mengatakan, penempatan dana tersebut dinilai janggal lantaran jumlahnya meningkat dibanding dua tahun sebelumnya yang tidak mengalami perubahan.

"Desember 2024, (uang) yang di simpanan berjangka ada Rp204 triliun, 2023 Rp204 triliun juga. Sekarang yang di berjangka itu ada Rp285,6 triliun," ujar Purbaya dalam agenda 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis (16/10).

Baca Juga: Luhut Minta SAL Rp50 T Untuk INA, Purbaya: Buat Apa?

Purbaya menilai, terdapat indikasi kejanggalan atas penempatan dana yang dimaksud lantaran jumlahnya terlalu besar dan berpotensi merugikan negara. 

Menkeu menjelaskan, dana itu kemungkinan besar merupakan uang lembaga-lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Sebab itu, Purbaya mencurigai adanya permainan bunga yang dilakukan oleh anak buahnya.

Sebab, apabila dana pemerintah ditempatkan di suatu instrumen investasi, tujuannya jelas untuk mendapat imbal hasil atau return. Kendati, dirinya belum dapat memastikan sumber pasti dana tersebut.

"Kita masih investigasi itu uang apa. Kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang enggak tahu, tapi saya yakin mereka tahu," tambah Purbaya.

Tersebar di Bank Komersial
Lebih jauh, Purbaya mengungkap dana Rp285 triliun yang dimaksud saat ini tersebar di sejumlah bank komersial, termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara). Adapun dana tersebut tercatat sebagai 'uang pemerintah' dan saat ini masih ditelusuri apakah seluruhnya bersumber dari pemerintah pusat.

"Yang diinvestigasi yang mana? Ya uang pemerintah, ada uang di Bl itu sebetulnya masih enggak jelas," tekannya.

Baca Juga: Purbaya Tolak Bentuk Family Office Pakai APBN: Bangun Saja Sendiri

Dirinya mengatakan, penempatan dana yang terbilang besar dalam bentuk deposito tidak efisien secara fiskal. Lantaran return bunga deposito jauh lebih rendah dibandingkan imbal hasil yang harus pemerintah bayar untuk surat utang negara. 

Kondisi ini dia khawatirkan akan merugikan pemerintah. Sebab itu, dirinya menegaskan akan menginvestigasi dan memastikan tidak ada uang pemerintah nganggur secara berlebih yang dapat memengaruhi perekonomian.

"Nanti kita akan investigasi. Jangan sampai uang nganggur juga punya saya (Kementerian Keuangan) di perbankan," tandas Purbaya.