Selamat

Jumat, 24 September 2021

09 September 2021|17:10 WIB

Provinsi Lampung Catat Penyaluran KUR Hingga Rp5,2 Triliun

Menkop UKM apresiasi keberanian Pemprov Lampung dalam memberikan tambahan subsidi bunga 3%.

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Dian Hapsari

ImageMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi.

BANDAR LAMPUNG – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung menyentuh angka Rp5,27 triliun kepada 154.355 debitur. Tak hanya itu, Pemprov Lampung juga berhasil memberikan subsidi bunga tambahan hingga 3%.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melayangkan apresiasi atas capaian Provinsi Lampung. Menurutnya, tambahan subsidi bunga akan membuat bunga yang diterima UMKM menjadi lebih kecil. Hal ini menjadikan penyaluran KUR di Provinsi Lampung cukup impresif.

"Suku bunga yang diterima UMKM akan menjadi lebih kecil sehingga tidak heran penyaluran KUR di Lampung cukup impresif," tutur Menteri Teten dalam kunjungan kerja ke Bandar Lampung, Kamis (9/9).

Secara rinci, jumlah KUR yang disalurkan terdiri dari KUR Super Mikro senilai Rp182,35 miliar kepada 19.780 debitur, Kur Mikro Rp3,65 triliun kepada 125.557 debitur, KUR Usaha Kecil Rp1,44 triliun kepada 8.904 debitur, serta KUR TKI sebanyak Rp1,66 miliar kepada 114 debitur.

Lebih lanjut, Teten menyebut KUR menjadi langkah pemerintah dalam menyediakan pembiayaan murah. Saat ini, Menkop menyebut pagu KUR sebesar Rp253 triliun atau naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp220 triliun dengan bunga 3%.

Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, Teten menjelaskan pemerintah menerbitkan kebijakan peningkatan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta. Tak sampai situ, perpanjangan subsidi bunga 3% juga telah diberikan hingga Desember 2021.

Menteri Teten berharap dengan adanya bantuan KUR berbunga rendah, UMKM bisa meningkatkan produktivitasnya agar dapat naik kelas. Meski begitu, ia tak menampik bahwa kehadiran pandemi covid-19 turut berpengaruh terhadap UMKM dimana catatannya menunjukkan sekitar 500 ribu pelaku usaha gulung tikar.

"Namun menurut data BPS, dampak pandemi terhadap UMKM tidak sebesar yang diperkirakan Asian Development Bank (ADB) yakni sekitar 50% atau sekitar 30 juta UMKM. Jumlah UMKM kita yang gulung tikar sekitar 500 ribu saja," sebutnya.

Teten menambahkan saat ini pemerintah juga mengupayakan agar plafon KUR untuk UMKM bisa mencapai Rp20 miliar dari sebelumnya hanya Rp500 juta. Rencana ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan rasio kredit bagi UMKM.

Pasalnya, penyaluran kredit, khususnya dari perbankan terhadap UMKM saat ini masih di angka 20%. Catatan ini masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Singapura 39%, Malaysia 50%, dan bahkan Korea Selatan 81%.

Menteri Teten menjelaskan meningkatnya plafon KUR untuk UMKM menjadi Rp20 miliar bisa meningkatkan rasio kredit perbankan hingga 30% pada tahun 2024 mendatang.

"Kita harus kejar target agar rasio kredit ke UMKM ini terus meningkat. Untuk porsi kredit ke korporasi besar seharusnya mengecil dan biarkan mereka mengakses pendanaan lewat pasar modal," kata Menteri Teten.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA