Presiden Jokowi-Tony Blair Bahas Rencana Investasi Energi Di IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi baru terbarukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satunya oleh Uni Emirat Arab (UAE).

Rencana investasi UAE untuk membangun panel surya di IKN akan difasilitasi oleh Tony Blair Institute.

“Ini business to business akan masuk (investasi) dari UAE, detailnya nanti disampaikan, tetapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Tony Blair di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4), dikutip dari Antara.

Berdasarkan proposal yang akan dipelajari lebih lanjut oleh Indonesia, kata dia, proyek panel surya tersebut akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt.

Bahlil pun memastikan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dilibatkan dalam proyek kerja sama ini.

“Pasti akan berkolaborasi dengan PLN, karena (sesuai) undang-undang kan (kewenangannya ada pada) PLN. Setelah itu baru kita rumuskan regulasinya,” ujar dia.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan kontrak kerja sama proyek pembangunan panel surya itu akan ditandatangani oleh Indonesia dan UAE.

Baca Juga: Ini Cara LEMIGAS Hitung Potensi Penyimpanan Karbon Nasional

Selain investasi UAE, Presiden Jokowi dan Tony Blair juga mendiskusikan soal penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) yang baik, untuk digunakan di IKN.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, kapasitas penyimpanan karbon diprioritaskan untuk penghasil karbon dalam negeri dengan porsi penyimpanan 70%.

Sementara pihak asing diizinkan menyimpan karbon di perut bumi Indonesia dengan porsi penyimpanan 30%, atas seizin kontraktor dan pemegang izin operasi CCS di Tanah Air.

“Ini diformulasikan agar menjadi sumber pendapatan baru negara, dan kita bisa kelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia,” tutur Bahlil.

Tony Blair Institute (TBI) for Global Change Indonesia merupakan salah satu lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan IKN.

Kolaborasi antara Otorita IKN dan lembaga yang didirikan mantan perdana menteri Inggris itu mencakup peningkatan sektor pendidikan melalui kolaborasi antar institusi perguruan tinggi; pengembangan sektor kesehatan terkait uji klinis, riset dan pengembangan; pengembangan potensi investasi dengan menyusun rencana bisnis strategis, fasilitasi investasi asing, dan strategi komunikasi; serta pembangunan kota melalui studi banding ke kota-kota masa depan di dunia.

Transformasi Digital
Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Tony Blair juga membahas mengenai kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Tony Blair Institute untuk mengakselerasi transformasi digital.

"Kami diminta pak presiden bersama pak menteri investasi untuk mendampingi kehadiran Pak Tony Blair, salah satu yang terkait dengan kami adalah transformasi digital birokrasi Indonesia, " kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas.

Azwar menuturkan, dirinya diminta Presiden untuk mengkoordinasikan kerja sama tersebut. Presiden berpesan, tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi.

Baca Juga: Aplikasi Super Pemangkas Inefisiensi

Karenanya, lanjut Azwar, Kemenpan RB didampingi tim Tony Blair Institute telah mengeksekusi langkah-langkah menuju akselerasi transformasi digital, salah satunya dengan melakukan peninjauan ke Inggris dan Estonia.

"Dan tim Tony Blair Institute menilai, apa yang dikerjakan di Indonesia cukup atraktif karena dalam beberapa bulan beberapa keputusan penting diambil oleh Bapak Presiden, termasuk Perpres Nomor 82 terkait Govtech," ujarnya.

Azwar menambahkan, tim Tony Blair Institute akan meluncurkan INA Digital dalam waktu dekat sebagai government technology atau GovTech untuk mengintegrasi berbagai sistem layanan publik.

"Nah, sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi. Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat untuk 'download' satu-satu. Dan, sekarang kita bekerja keras marathon setidaknya untuk 9 kementerian/ lembaga, salah satunya pendidikan, kesehatan, kemendagri, termasuk kepolisian, " tutupnya.