Selamat

Sabtu, 16 Oktober 2021

29 September 2021|11:03 WIB

Pesantrenpreneur Gerakkan Ekonomi Kerakyatan

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan kemandirian pesantren

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImageIlustrasi program Santripreneur. ANTARAFOTO/Dok

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Program Pesantrenpreneur menjadi upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren dan peningkatan keterampilan santri.

“Selain itu, Program Pesantrenpreneur juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi produk pesantren dan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekitar lingkungan pesantren,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (29/9).

Seperti diketahui, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam ekonomi syariah.

Indonesia menduduki posisi ke-6 terbesar industri halal pada tahun 2020 dan menduduki urutan ke-7 total aset keuangan syariah terbesar di dunia dengan nilai US$99 miliar pada tahun 2019.

Dengan posisi strategis tersebut, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pemberdayaan kemandirian pesantren, pembangunan industri halal, kerja sama perdagangan produk halal, dan harmonisasi standar dan akreditasi halal global.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan sebagai institusi yang berasal dari masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat, pesantren juga harus menjadi institusi yang dapat memberdayakan masyarakat, terutama di bidang ekonomi.

Ia bilang, Pesantrenpreneur dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada seperti memasarkan produknya melalui UKM Mart, menawarkan jasa seperti membuka Mini Pom Bensin, serta Pesantren juga dapat menggunakan kelembagaan usaha melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang saat ini proses pendiriannya dipermudah sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja, lanjutnya, diimplementasikan untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong terjadinya reformasi struktural dan meningkatkan kualitas SDM.

Peningkatan kualitas dan kompetensi santri juga dinilai dapat dilakukan untuk mendorong aktivitas kewirausahaan. Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah yakni sebesar 3,47% dari total populasi.

Selain itu, wirausahawan Indonesia juga didominasi oleh pelaku usaha di usia 25-34 tahun. Airlangga mengatakan, pemuda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting sebagai game changer sehingga dapat mendorong aktivitas kewirausahaan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam mengembangkan ekosistem syariah berbasis pondok pesantren. Komitmen ini akan membantu dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” kata Airlangga.

Sebagai informasi, data Kemenko Perekonomian menyebutkan terdapat 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia, dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER