Selamat

Rabu, 23 Juni 2021

WIRAUSAHA

11 Juni 2021|13:06 WIB

Perlu Program Selaras Untuk Capai Target Pembangunan KUMKM

Kontribusi koperasi terhadap PDB ditargetkan sebesar 5,3%, sedangkan dari UMKM sebesar 63% pada 2022 mendatang

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Fin Harini

ImagePerajin menyelesaikan pembutan pot berbahan beton di salah satu industri rumahan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/6). ANTARAFOTO/Arnas Padda

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan bisa tercapai jika ada keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, Kemenkop UKM dan dinas kabupaten/kota serta provinsi yang membidangi koperasi dan UMKM.

"Keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menggapai target yang sudah kami patok dalam RPJM maupun PP Nomo 7 Tahun 2021," jelas Arif dalam keterangan di Jakarta, Jumat (11/6).

PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan KUMKM.

Arif juga memaparkan, sejumlah target yang ditetapkan pemerintah, antara lain kontribusi koperasi terhadap PDB yang tahun ini diproyeksi mencapai 5,2% dan meningkat menjadi 5,3% tahun 2022. Serta, sumbangsih UMKM terhadap PDB dari 62% di tahun ini menjadi 63% di tahun depan.

"Meski pertumbuhan ekonomi belum positif, namun tidak terlalu besar (kontraksinya.red) dan mudah-mudahan arahnya ke angka positif sehingga ada kenaikan target tahun 2022. Ini menunjukkan pusat dan daerah sudah harus selaras," kata Arif.

Kemenkop UKM juga mematok target rasio wirausaha yang pada tahun ini diharapkan mencapai 3,65% akan meningkat di tahun 2022 menjadi 3,75%.

Kemudian, jumlah koperasi modern di tahun ini diproyeksi sebanyak 100 unit dan akan meningkat di tahun 2022 menjadi 150 unit. Kontribusi ekspor UMKM pun ditargetkan meningkat menjadi 15,8% tahun 2022 atau meningkat dibandingkan target 2021 yang sebesar 15,7%.

Berdasarkan data olahan Kemenkop UKM, saat ini jumlah koperasi mencapai 127.124 unit. Terbagi atas 121.124 unit di tingkat kabupaten/kota, 8.076 di tingkat provinsi, serta 5.161 tingkat nasional. Sementara, jumlah UMKM mencapai sekitar 63,9 juta atau 99,6% dari total pelaku usaha.

Menurut Arif, kegiatan-kegiatan pemerintah pusat maupun daerah yang dilakukan searah akan meningkatkan kontribusi KUMKM pada PDB nasional.

Salah satu langkah mendorong KUMKM untuk menangkap peluang yang ada. Termasuk, permodalan yang akan dinaikkan porsinya hingga 2024 mendatang.

"Misalnya pembiayaan dari perbankan saat ini berkisar 20% dari total kredit perbankan akan dinaikkan porsinya menjadi 30% pada 2024. Tantangannya jelas apakah kita bisa menyiapkan KUMKM untuk menangkap peluang itu," imbuhnya.

Anggaran Bagi UMKM
 Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan dinas kabupaten/kota yang membidangi koperasi dan UMKM harus mulai memberi alokasi khusus pada APBD dalam mendukung berbagai kebijakan UMKM.

Misalnya, Khofifah menyebut harus ada anggaran peningkatan kapasitas SDM hingga kurasi produk UMKM juga wajib digencarkan. Ia mengklaim Pemprov Jatim sudah mengalokasikan untuk hal tersebut dan seyogianya langkah itu juga diikuti dinas kabupaten/kota.

Tak hanya itu, Khofifah juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur agar memastikan proses perizinan UMKM dilakukan semudah mungkin di semua level dan lini.

"Kadiskop UKM Jatim harus bisa mengoordinasikan industri makanan minuman yang kesulitan mengurus PIRT agar UMKM bisa mengakses itu," sebut Khofifah.

Setelah legalitas tercapai, ia pun menegaskan proses sertifikasi halal serta BPOM harus sejalan dengan kemudahan akses permodalan. Khusus sertifikasi halal, ia ingin semua lini level sudah terkonfirmasi terkait kemudahan akses yang lebih mudah dan cepat.

"Bahkan bila perlu siapkan klinik untuk fasilitasi UMKM jika mereka mengalami kesulitan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyinggung terkait Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ia mengatakan UMKM Jatim harus bersiap menjadi tuan rumah kampanye tersebut pada bulan Agustus 2021 mendatang.

"Ini peluang besar dan rencananya kami akan pusatkan di tiga kota, yakni Surabaya, Malang, dan Jakarta, sebagai kota pendukung," pungkasnya.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER