Selamat

Jumat, 24 September 2021

01 September 2021|12:25 WIB

Perkuat KUMKM Daerah, Menkop Minta Kepala Daerah Saling Bersinergi

Implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 butuh kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah.

Penulis: Yoseph Krishna,

Editor: Dian Hapsari

ImageMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi.

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta kepada seluruh kepala daerah untuk saling bersinergi satu sama lain. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat performa koperasi dan UMKM terus diperkuat guna melahirkan KUMKM yang unggul di masa yang akan datang.

Pasalnya, Teten menyebut kepala daerah memegang peranan yang vital dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sejumlah program yang digencarkan guna mempertahankan UMKM, salah satunya Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bisa berjalan mulus berkat partisipasi para kepala daerah.

"Bapak/ibu kepala daerah ini sudah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data dan pengusulan BPUM. Program ini jadi unggulan yang terasa manfaatnya bagi pelaku usaha mikro untuk bertahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/9).

Teten menambahkan, program BPUM juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menguatkan data dan pendaftaran NIB hingga pembukaan rekening agar segmen usaha mikro tetap memiliki peluang bisnis yang lebih luas. Hal ini juga termasuk dalam strategi Kemenkop UMKM mentransformasikan usaha mikro informal ke formal.

Tak hanya BPUM, Teten juga melayangkan apresiasi kepada lima provinsi dengan tingkat partisipasi berkoperasi yang cukup tinggi, yakni Bali 25,89%, Daerah Istimewa Yogyakarta 22,92%, Kalimantan Barat 22,28%, Jawa Tengah 18,64%, serta Nusa Tenggara Timur 17,77%.

Terkait hal itu, Menkop menegaskan pihaknya terus mendorong kesadaran berkoperasi di tengah masyarakat mengingat lembaga itu juga akan berperan sebagai katalisator, agregator, hingga penumbuh ekonomi kerakyatan.

"Keikutsertaan masyarakat dalam berkoperasi ini harus kita pacu terus agar koperasi benar-benar mampu berperan menjadi katalisator, agregator, dan pembesaran dari ekonomi rakyat yang kecil-kecil," kata Menteri Teten.

Lebih lanjut, dia menyebut implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Terlebih lagi menyangkut perizinan, pendataan, dan lainnya. Hal ini butuh sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah," pungkas Teten Masduki.

Program Kementerian
Dalam rangka mendongkrak performa dan eksistensi UMKM, Menkop pun mengajak pemerintah daerah agar berpartisipasi aktif memastikan pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa untuk produk UMKM sebagai salah satu program pemerintah.

Secara keseluruhan, data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per 2 Agustus 2021 menunjukkan realisasi belanja paket usaha kecil mencapai Rp144,31 triliun atau sekitar 33% dari target Rp446,96 triliun.

"Meski begitu, pencadangan pada RUP sudah mencapai Rp311,5 triliun atau 70% dari target yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Teten juga mengimbau agar pemerintah daerah turut mendukung tercapainya KUMKM unggul melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah ditingkatkan sepanjang pandemi dengan catatan per 24 Agustus 2021 telah terserap Rp165,14 triliun atau 65,11% kepada 4,4 juta debitur.

Imbauan itu tak lepas dari penggunaan KUR yang masih sangat timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa, khususnya pada sektor perdagangan dengan sektor riil, seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta perkebunan.

"Mohon dibantu juga agar bapak/ibu kepala daerah untuk menggerakkan pelaku UMKM di daerahnya agar memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini," tandas Menkop Teten.

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA