25 Maret 2024
17:50 WIB
Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Fin Harini
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, hingga 29 Februari 2024, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia telah memakan anggaran hingga Rp23,1 triliun. Capaian ini terealisasi sekitar 60,3% dari pagu anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp38,3 triliun.
“Karena memang Pemilu (diselenggarakan) 14 Februari kemarin dan belanjanya memuncak pada Januari, Februari, sampai dengan pemilihan suara. Oleh karena itu, memang front loading,” paparnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2024, Jakarta, Senin (25/3).
Jika dicacah, anggaran tersebut utamanya dibelanjakan oleh pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu sebesar Rp21,2 triliun. Anggaran tersebut dibelanjakan untuk honorarium Badan Adhoc; honorarium Pengawas Adhoc; pengadaan barang/jasa; serta pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.
Baca Juga: INDEF: Perputaran Uang Pemilu 2024 Bisa Capai Rp100 T
Pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara; pengawasan logistik; operasional pengawas adhoc; kebutuhan sarana IT Pemilu; dan pengawasan penetapan hasil Pemilu.
Selanjutnya, belanja terkait Pemilu juga dilaksanakan melalui 14 Kementerian/Lembaga dengan membelanjakan sebesar Rp1,9 triliun. Anggaran sebesar itu diarahkan untuk belanja pengamanan Pemilu oleh TNI/POLRI; pemenuhan Almatsus Pengaman Pemilu; dan operasi keamanan siber dan event Pemilu.
Lalu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara; pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan pemilihan umum dan Pemilihan; layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; hingga pemantauan persidangan perkara Pemilu.
“Untuk KPU dan Bawaslu sudah membelanjakan (anggaran Pemilu 2024) Rp21,2 triliun… Sedangkan untuk K/L lain termasuk untuk Polri… itu Rp1,9 triliun,” jabarnya.
Secara umum, Menkeu Sri mengingatkan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu selama 2022-2024 sebesar Rp71,3 triliun. Kemenkeu mendata, realisasi belanja pelaksanaan Pemilu selama 2022 telah mencapai Rp3,1 triliun. Sementara ini, realisasi belanja Pemilu di 2023 baru tercatat sekitar Rp29,9 triliun.
Hitungan Validnews, mengacu data di atas, anggaran pelaksanaan Pemilu 2022-2024 masih tersisa sekitar Rp15,2 triliun.
Baca Juga: Pesta Demokrasi 2024 Pacu Konsumsi, Tapi Memukul Kinerja Investasi
Di sisi lain, BI mengidentifikasi, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2024 tumbuh positif. Posisi M2 pada Februari 2024 tercatat sebesar Rp8.739,6 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 5,4% (yoy).
Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 5,2% (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,3% (yoy).
Perkembangan M2 pada Februari 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Penyaluran kredit pada Februari 2024 tumbuh sebesar 11,0% (yoy), relatif terjaga dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5% (yoy).